Jakarta – Aksi kejam Kelompok Separatis Papua, membuat mereka masuk ke dalam kategori kelompok teroris.
Pengamat Terorisme Universitas Indonesia Ridlwan Habib mengatakan, sesuai dengan definisi Teroris dalam UU No 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka kelompok separatis di Papua sudah masuk kelompok teroris.
“Definisi UU No 5 Tahun 2018, mereka sudah masuk kelompok teroris, karena menimbulkan ketakutan, melakukan tindakan kekersan, kemudian berdasarkan ideologi politik tertentu. Ideologi politiknya adalah kebebasan Papua,” kata Ridlwan dalam acara dialog di Elshinta pada (Senin 10/4) .
Namun, lanjut Ridlwan, penangananannya tidak semudah dengan UU Terorisme itu, karena memerlukan waktu panjang. Karena akarnya tidak hanya sekedar terorisme biasa ataupun kekerasan biasa, tetapi ada unsur seperatisme, intervensi asing, persenjataan dari luar, uang dan oknum-oknum yang memanfaatkan situasi dari peredaran senjata gelap. Selain itu, terdapat banyak faktor lain seperti ekonomi, dan internal politik antar mereka sendiri.
“Pertama tentu kita harus terus memberikan semangat kepada tim satgas, yang sedang bekerja keras di Papua untuk menyelesaikan problem yang sangat serius mengenai KKB (KSTP),” tutur tuturnya.
Menurut kajian pihaknya di UI, memang tidak mudah menyelesaikan situasi keamanan di Papua.
“Pendekatan yang sekarang digunakan, oleh Panglima TNI adalah pendekatan penggalangan lunak atau soft approach, sehingga diharapkan masalah ini selesai sampai akarnya,” ungkap Ridlwan.
Ridlwan menjelaskan, penanganan keras seperti penyerbuan dan penangkapan mungkin dalam waktu singkat bisa mengurangi tapi tidak menyelesaikan pokok poin intinya, yang nanti akan dilanjutkan oleh temannya, anaknya, saudaranya dst. Namun, Tindakan tegas terukur perlu dilakukan.
“Tindakan tegas yang terukur memang harus, jadi pada saat ada situasi penyerangan markas dan pos-pos keamanan, maka harus melakukan serangan ballk atau bertindak defensive,” jelas Ridlwan.
Sedangkan pengalangan lunak merupakan penggalangan jangka panjang melalui siklus-siklus, tokoh-tokoh, suku, tokoh adat agama, sehingga simpatisannya bisa diperkecil.
Ridlwan mengungkapkan kentalnya narasi kesukuan orang asli Papua, sehingga harus ada pendekatan holistic, termasuk tokoh-tokoh adat Papua, pemuka agama di Papua.
“Salah satu latar belakang narasi separatis, bahwa mereka tidak merasa menjadi orang Indonesia, tidak merasa menjadi bagian dari Indonesia, mereka merasa menjadi orang Papua yang dijajah Indonesia. Narasi tersebut yang harus dipatahkan,” tegas Ridlwan.
Namun, Ridlwan menyebutkan dominan OAP tetap setia kepada Indonesia.
“Saat ini upaya pemerintah dan aparat sudah berjalan dengan melakukan operasi intelijen terhadap tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda. Pemerintah pusat terus bekerja, tidak mendiamkan saja karena proses tetap berjalan,” pungkasnya.
