Oleh : Sandra Elisa )*
Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat adat sangat penting dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang damai. Pilkada serentak yang akan berlangsung di berbagai daerah di Indonesia ini memiliki potensi untuk memicu ketegangan politik, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki dinamika sosial yang kompleks. Di sinilah peran masyarakat adat sangat dibutuhkan, sebagai penjaga nilai-nilai tradisi dan budaya yang menjunjung tinggi kerukunan dan musyawarah.
Masyarakat adat di Indonesia, yang tersebar di berbagai pulau dan daerah, memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan politik di komunitas mereka. Selain menjaga tradisi leluhur, tokoh adat sering kali menjadi figur pemersatu yang dihormati oleh masyarakat setempat. Keterlibatan mereka dalam Pilkada tidak hanya dapat memperkuat stabilitas sosial, tetapi juga menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat. Tradisi musyawarah yang dijunjung tinggi oleh masyarakat adat dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas dalam menyelesaikan perbedaan politik secara damai.
Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat adat dapat diwujudkan melalui berbagai program dan pendekatan. Pemerintah perlu melibatkan tokoh-tokoh adat dalam proses sosialisasi Pilkada, dengan tujuan menyampaikan pesan-pesan terkait pentingnya menjaga kedamaian dan ketertiban selama pemilihan. Tokoh adat dapat berperan sebagai penghubung antara masyarakat lokal dan pemerintah, menyebarkan informasi yang benar, serta meredam potensi konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan pandangan politik.
Masyarakat adat memiliki peran penting dalam menjaga harmoni selama proses politik. Keterlibatan masyarakat adat dalam Pilkada bukan hanya sebagai pemilih, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai sosial dan budaya yang dapat mencegah terjadinya konflik. Kerja sama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat adat akan sangat berkontribusi dalam menciptakan Pilkada yang damai dan tertib.
Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga terus memastikan bahwa masyarakat adat memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan fasilitas yang diperlukan dalam proses Pilkada. Sering kali, masyarakat adat yang tinggal di daerah terpencil mengalami keterbatasan dalam mengakses informasi politik, sehingga mereka mungkin kesulitan untuk memahami pentingnya partisipasi dalam pemilihan. Oleh karena itu, pemerintah terus menyediakan sarana informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat, seperti menggunakan bahasa lokal dalam sosialisasi dan melibatkan media lokal yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat adat.
Selain itu, pemerintah terus memperhatikan aspirasi masyarakat adat terkait isu-isu lokal yang menjadi perhatian mereka. Keterwakilan masyarakat adat dalam proses politik sangat penting, karena dengan begitu mereka dapat turut serta dalam menentukan arah pembangunan di wilayah mereka. Dengan memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk terlibat dalam politik lokal, pemerintah tidak hanya menjamin kesetaraan hak, tetapi juga memperkuat ikatan sosial di tengah-tengah masyarakat.
Penjabat Bupati Sinjai, T. R Fahsul Falah mengatakan Sinergitas antara aparat keamanan, seperti TNI dan Polri, dengan masyarakat adat sangat penting untuk mencegah terjadinya kekacauan atau konflik di lapangan. Aparat keamanan dapat bekerja sama dengan tokoh adat dalam mengidentifikasi potensi kerawanan di daerah-daerah tertentu dan mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan. Kerja sama ini tidak hanya dapat memperkuat keamanan, tetapi juga meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Namun, Sinergitas ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan pandangan politik yang sering kali muncul di kalangan masyarakat adat itu sendiri. Meskipun masyarakat adat memiliki tradisi musyawarah yang kuat, dalam konteks Pilkada, perbedaan pilihan politik dapat memicu perselisihan yang berpotensi menimbulkan konflik. Oleh karena itu, pemerintah dan tokoh adat perlu terus mendorong dialog dan komunikasi yang terbuka, sehingga perbedaan pandangan politik tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan akses masyarakat adat terhadap proses politik. Di beberapa daerah terpencil, masyarakat adat mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi Pilkada, sehingga mereka kurang memahami pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan.
Pemerintah memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada, mulai dari sosialisasi hingga pemungutan suara, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat adat. Dengan demikian, mereka dapat menggunakan hak pilihnya secara penuh dan merasa bahwa mereka terlibat dalam proses demokrasi.
Pada kesimpulannya, Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat adat dalam Pilkada serentak 2024 sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan di berbagai daerah. Melalui kerja sama yang baik, diharapkan Pilkada dapat berlangsung dengan aman, damai, dan demokratis, sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat. Dengan melibatkan masyarakat adat, pemerintah tidak hanya menciptakan suasana politik yang kondusif, tetapi juga memperkuat persatuan bangsa di tengah keragaman budaya dan tradisi yang ada di Indonesia.
)* Pengamat Politik Lembaga Gala Indomedia
