Oleh: Loa Murib )*
Pelibatan masyarakat adat dalam pembangunan Papua adalah sebuah langkah strategis yang sangat diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Paiman Raharjo, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam upaya pembangunan di Papua. Menurutnya, hal ini tidak hanya mampu memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan, tetapi juga dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar-wilayah.
Setiap kabupaten di Papua memiliki kekayaan alam dan adat istiadat yang berbeda-beda, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih spesifik dalam upaya pembangunan. Paiman menilai bahwa melibatkan masyarakat adat dalam setiap upaya pembangunan akan membuat penurunan kemiskinan menjadi lebih mudah serta dapat menyerap banyak tenaga kerja. Fokus pada perluasan skala ekonomi dan akses terhadap aset perekonomian adalah kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut.
Dalam penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Paiman mengajak seluruh pihak terkait untuk refleksi bersama terhadap implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019–2024. Dengan demikian, pelibatan masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan ekonomi inklusif yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar-kelompok serta wilayah, khususnya di Indonesia Timur.
Contoh konkret dari pelibatan masyarakat adat dalam pembangunan dapat dilihat di Papua Barat Daya. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) meluncurkan program “Papua Berdaya”. Program ini dirancang untuk mengikutsertakan masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan daerah dengan konsep perencanaan akurat dan pelaksanaan bermutu berbasis adat dan wilayah. Kepala Bapperida Papua Barat Daya, Rahman, menjelaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah untuk mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua menuju Papua sehat, cerdas, dan produktif.
Program “Papua Berdaya” mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya, Simson Sreme. Ia menilai bahwa program ini memberi ruang bagi masyarakat adat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung, yang selama ini mungkin tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Knasaimos, Fredrik Sagisolo, juga menyampaikan apresiasinya terhadap program ini karena membuka pintu bagi masyarakat adat untuk terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan daerah.
Pelibatan masyarakat adat dalam pembangunan tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap pelestarian budaya dan tradisi lokal. Dengan melibatkan masyarakat adat, pembangunan dapat dilakukan dengan menghormati nilai-nilai budaya yang ada dan memastikan bahwa perubahan yang terjadi tidak merusak keseimbangan sosial dan lingkungan. Selain itu, masyarakat adat memiliki pengetahuan lokal yang berharga tentang sumber daya alam dan lingkungan, yang dapat menjadi aset penting dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan.
Paiman Raharjo mengingatkan bahwa ke depannya diperlukan langkah strategis untuk mendukung RPJMN 2025–2029 yang mengarah pada pemenuhan dan peningkatan akses layanan dasar, penguatan ekonomi lokal dan inovasi, serta pemerataan penyediaan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah Papua. Oleh karena itu, seluruh pihak terkait perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa masyarakat adat benar-benar terlibat dalam setiap tahapan pembangunan.
Masyarakat adat Papua memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam. Pengetahuan tentang ekosistem lokal dan cara-cara tradisional dalam mengelola sumber daya alam dapat menjadi panduan dalam merancang program pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pelibatan dalam pembangunan juga dapat membantu menghindari konflik sosial yang sering kali timbul akibat ketidakadilan dalam distribusi manfaat pembangunan.
Selain itu, pelibatan masyarakat adat dalam pembangunan dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap proyek-proyek pembangunan yang dilakukan. Ketika masyarakat adat merasa dilibatkan dan dihargai, akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan dan mengurangi risiko kegagalan proyek akibat kurangnya partisipasi dan dukungan dari masyarakat setempat.
Pelibatan masyarakat adat juga memiliki potensi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Dengan melibatkan dalam perencanaan dan pengawasan, masyarakat adat dapat berperan sebagai pengawas yang efektif dalam memastikan bahwa proyek-proyek tersebut dijalankan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat.
Untuk mencapai pelibatan masyarakat adat yang efektif, pemerintah mengembangkan mekanisme partisipasi yang inklusif dan transparan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan forum-forum konsultasi publik yang melibatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat adat agar dapat berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam proses pembangunan.
Secara keseluruhan, pelibatan masyarakat adat dalam pembangunan di Papua adalah sebuah keharusan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan menghormati nilai-nilai budaya lokal. Pemerintah pusat dan daerah harus terus memperkuat kolaborasi dengan masyarakat adat, memberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memastikan bahwa aspirasi didengar dan diperhitungkan. Dengan demikian, pembangunan di Papua dapat berjalan dengan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan bukan hanya sebuah kewajiban moral, tetapi juga sebuah strategi yang cerdas untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. Dengan memanfaatkan kekayaan alam, budaya, dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat, kita dapat membangun Papua yang lebih maju, sejahtera, dan harmonis. Pembangunan yang melibatkan masyarakat adat akan menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, yang pada akhirnya akan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Papua.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua di Surabaya
