Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya sinergi antara instansi pemerintah dalam memberantas berbagai ancaman nasional, termasuk penyalahgunaan narkotika. Prabowo menginstruksikan sejumlah lembaga strategis, seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Intelijen Negara (BIN), untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan serius yang mengancam stabilitas negara.
“Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara fokus pada ancaman yang berat bagi kita seperti judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelijen yang kuat, bukti-bukti yang kuat bisa kita segera mitigasi hal ini semua,” ujar Prabowo dalam rapat terbuka di Jakarta.
Presiden menekankan bahwa pemberantasan narkoba tidak dapat diselesaikan secara parsial. Diperlukan pendekatan komprehensif yang menggabungkan penegakan hukum dan kerja sama lintas instansi untuk membongkar jaringan peredaran narkoba yang semakin kompleks.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyoroti masalah kendali narkoba yang sering dilakukan dari balik jeruji besi. Menurutnya, sejumlah kasus pengendalian narkotika dilakukan oleh para pelaku yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas), sering kali dengan bantuan oknum petugas lapas.
“Sinergitas di seluruh kementerian/lembaga, khususnya kami (Polri) dengan Kementerian Imigrasi dan Direktorat Pemasyarakatan sangat dibutuhkan. Banyak dari kasus narkoba dikendalikan dari lapas, bahkan oleh pelaku yang dihukum berat seperti hukuman mati atau seumur hidup,” jelas Kapolri Sigit.
Polri pun menggandeng berbagai pihak, mulai dari Direktorat Pemasyarakatan hingga masyarakat, guna memperkuat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan wewenang di lapas. Upaya sinergi ini dianggap penting mengingat kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi hukuman berat, yang justru mendorong terjadinya pengendalian peredaran narkoba dari dalam penjara.
Di level daerah, langkah nyata sinergi antar instansi juga terlihat. Kepala Bagian Perencanaan Polresta Malang Kota, AKBP Yuliati, menyampaikan keberhasilan Polresta Malang Kota dalam merangkul masyarakat dan instansi terkait untuk mendirikan Kampung Bebas Narkoba (KBN) di Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru.
“Dengan adanya KBN, kita bisa melakukan pencegahan narkoba di lingkungan masyarakat secara langsung. Penguatan sinergi antara kepolisian, instansi terkait, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah peredaran narkoba di tingkat bawah,” ungkap AKBP Yuliati.
Di Lombok Barat, sinergi serupa juga diterapkan oleh Polres Lombok Barat bersama Lapas Kelas IIA Lombok Barat. Kapolres Lombok Barat, AKBP I Komang Sarjana, menyatakan kerja sama tersebut sebagai langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba.
“Dukungan dari Lapas Kelas IIA Lombok Barat sangat membantu kami dalam menangkap jaringan-jaringan narkoba,” jelasnya.
Dengan langkah kolaboratif dari tingkat pusat hingga daerah ini, pemerintah optimis bisa mengatasi peredaran narkoba di Indonesia secara efektif, demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan aman.
