Pemilu yang sebentar lagi akan diselenggarakan membawa tantangan bagi masyarakat Indonesia. Ancaman hoaks dan isu Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) menjadi bayangan yang harus diatasi agar proses demokrasi berjalan lancar dan kondusif. Tidak hanya terjadi di Jawa, namun provokasi SARA nyatanya membawa potensi signifikan dalam menciptakan perpecahan ditengah masyarakat Papua.
Papua cukup rawan menjadi zona yang dimanfaatkan untuk menebar provokasi mengingat masih hangatnya isu meninggalnya Gubernur Papua, Lukas Enembe. Provokasi oleh oknum yang memanfaatkan momen tersebut berpotensi menganggu pelaksanaan Pemilu 2024, dan hal tersebut menjadi perhatian yang serius.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua, Hardin Halidin, mengatakan ada empat kabupaten dan kota yang masuk kategori rawan tinggi dalam pemilu serentak 2024. Menurutnya, dari hasil pemetaan yang dilakukan Bawaslu Papua terungkap empat kabupaten dan kota yang dalam indeks kerawanan masuk kategori tinggi yaitu Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Kota Jayapura dan Kabupaten Sarmi. Sementara, empat kabupaten masuk kategori kerawanan sedang yakni Biak Waropen, Mamberamo Raya dan Keerom.
Keempat wilayah masuk kategori tinggi itu disebabkan faktor sosial politik yang termasuk keamanan, penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu, serta partisipasi masyarakat. Pihaknya menuturkan, untuk mengantisipasi kerawanan maka pihaknya membangun kerja sama dengan berbagai elemen termasuk penyedia platform media sosial serta berbagai pihak.
Hardin menegaskan, pihaknya juga akan menggandeng perguruan tinggi, kelompok disabilitas dan Dewan Adat Papua (DAP) serta berbagai kelompok masyarakat untuk melakukan pengawasan baik saat pencoblosan maupun sebelum pelaksanaannya terkait isu-isu yang tidak benar atau hoaks.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Politik Kemenkopolhukam Dalam Negeri, Mayjen TNl Heri Wiranto mengatakan Kemenko Polhukam terus memantau dan mencegah potensi kerawanan gangguan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Pemantauan dilakukan TNI-Polri bersama KPU wilayah Papua. Salah satu yang dipantau ialah perkembangan Kelompok Separatis Teroris (KST) di Papua. Kemenko Polhukam memasukkan potensi gangguan KKB di Papua sebagai salah satu kerawanan dalam gelaran Pemilu 2024.
KST terus saja tiada hentinya menyebarkan berbagai macam aksi teror yang sangat keji dan sama sekali tidak manusiawi, demi memicu instabilitas di Papua terutama jelang Pemilu 2024. Keberadaan KST seperti benalu yang merusak rasa persatuan yang telah dibentuk. Mereka tak henti-hentinya mengkampanyekan kemerdekaan yang ternyata mereka hanya diperalat oleh kepentingan segelintir orang.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Elias Idie, mengungkapkan bahwa isu politik uang dan politisasi sara menjadi isu yang sangat rawan terjadi di provinsi Papua Barat. Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu 2024 yang dirilis oleh Bawaslu, Isu terkait Politik Uang, Provinsi Papua Barat berada pada posisi ke-3 dengan status rawan sedang, sementara terkait isu politisasi SARA Papua Barat berada pada posisi ke-4 paling rawan.
Ada banyak modus, yang bisa saja terjadi terkait politisasi SARA ini. Misalnya tindakan penolakan suku-suku tertentu terhadap calon di suatu wilayah pemilihan tertentu. Oleh Karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian khusus, antara TNI, Bawaslu, dan seluruh stakeholder terkait. Pihaknya juga menuturkan, bahwa saat ini Bawaslu Provinsi Papua Barat telah merumuskan beberapa strategi sebagai bentuk pencegahan terjadinya politik uang dan politisasi SARA di papua barat.
Oleh karena itu, guna mengatasi permasalahan dan kerawanan pelaksanaan Pemilu di Papua, pemerintah perlu terus memperkuat literasi digital di masyarakat khususnya warga Papua. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga literasi digital, media, dan masyarakat menjadi pondasi kuat untuk menciptakan suasana Pemilu yang aman, terbuka, dan berkadilan.
Menjelang Pemilu 2024, peran aktif masyarakat dalam memerangi provokasi dan isu SARA sangat diperlukan. Dengan keterampilan literasi digital yang kuat, masyarakat dapat menjadi filter informasi yang baik dan turut menjaga integritas proses demokrasi.
Penguatan literasi digital, diskusi yang produktif, dan partisipasi aktif dalam melaporkan informasi palsu akan menjadi tonggak keberhasilan dalam menjaga kondusifitas dan integritas Pemilu 2024. Mari bersama-sama menjadi penjaga kebenaran dan menjadikan Pemilu 2024 sebagai contoh demokrasi yang matang dan bermartabat
Bagi Indonesia, Papua merupakan wujud kongkrit nasionalisme berdaulat dalam rangka pertahanan negara. Sementara, suksesnya Pemilu di Papua akan mencerminkan kesetaraan sesama anak bangsa. Seluruh warga negara termasuk Papua memiliki hak yang sama dengan wilayah lain. Mereka bebas memilih pemimpin melalui proses demokrasi, yakni Pemilu yang akan diselenggarakan 14 Februari 2024 mendatang. Warga Papua adalah warga negara Indonesia, dan mereka bangga jadi bagian dari NKRI.
Maka dari itu, generasi muda Papua khususnya harus mewaspadai setiap provokasi yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menggagalkan proses demokrasi. Ancaman hoaks dan isu SARA menjadi bayangan yang harus diatasi agar proses demokrasi berjalan lancar dan kondusif. Literasi digital menjadi senjata utama untuk memerangi arus informasi palsu yang dapat merusak stabilitas sosial dan Politik di Papua.
