Oleh : Charles Tabuni )*
Pada masa kini, percepatan pembangunan di Papua telah menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia. Tidak lagi menjadi wacana kosong, agenda penting ini telah tersemat dalam berbagai kebijakan nasional dengan tujuan luhur untuk memastikan bahwa masyarakat Papua merasakan kemajuan dan kesejahteraan hidup.
Bukan sekadar janji, komitmen serius pemerintah terefleksi dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Percepatan pembangunan yang telah berjalan menawarkan sejumlah bukti nyata bahwa Papua berada di jalur yang benar. Salah satu sektor yang paling mencolok adalah pendidikan, yang diwujudkan melalui program Papua Pintar.
Program ini mencakup pembangunan sekolah dan penyaluran beasiswa. Lebih lanjut, dalam sektor kesehatan, hadir program Papua Sehat yang menghadirkan kemudahan akses berobat dan peningkatan rumah sakit umum daerah (RSUD) di berbagai wilayah Papua.
Pembangunan juga dirasakan dalam infrastruktur dengan dibangunnya jalan Trans Papua sepanjang 3.462 kilometer dan infrastruktur pendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. Semua program ini telah merambah hingga tingkat pedesaan, memastikan bahwa manfaatnya tak hanya terasa di pusat-pusat perkotaan.
Program percepatan tidak hanya merambah infrastruktur dan sektor-sektor vital lainnya, tetapi juga menciptakan perubahan signifikan dalam ranah sosial. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Kementerian Desa (Kemendes) telah menjalankan program Desa/Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak (D/KRPPA) dengan tujuan untuk menurunkan angka stunting, meningkatkan kesetaraan gender, melindungi perempuan dan anak-anak, serta memenuhi hak-hak anak di seluruh Indonesia.
Pada acara diskusi berjudul “Forum Perempuan Papua Berdaya, Dorong Papua Maju,” yang diselenggarakan di Kota Jayapura, Kamis (19/10/2023) lalu, Astrid Ramadiah Wijaya, Ketua Tim Informasi dan Komunikasi Hukum dan HAM Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyampaikan bahwa Provinsi Papua telah menjadi teladan dalam pembentukan dan pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak DRPPA pada tahun 2021.
Dalam diskusi tersebut, hadir tokoh-tokoh seperti Betty Anthoneta Puy, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Jayapura, serta Jeni Karay, Co-founder Sehati Sebangsa Foundation, bersama dengan peserta, sebagian besar adalah generasi muda Papua.
Astrid juga membagikan informasi positif bahwa Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Papua telah turun dari 0,535 pada 2021 menjadi 0,515 pada 2022. Perbaikan ini tidak hanya terbatas pada satu daerah, melainkan juga mencakup sebagian besar kabupaten dan kota di Papua. Penurunan IKG ini, sebagaimana yang dijelaskan Astrid, sebagian besar dipengaruhi oleh perbaikan dalam dimensi kesehatan reproduksi.
Perbaikan dalam dimensi pemberdayaan perempuan juga memainkan peran penting dalam perubahan ini, seperti peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan persentase laki-laki dan perempuan yang berpendidikan tinggi. Perbaikan dalam aspek-aspek ini diharapkan akan membawa dampak positif di sektor ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan.
Betty mengajak perempuan Papua untuk memberikan kontribusi lebih besar bagi Papua dan Indonesia secara keseluruhan. Mereka harus memiliki keberanian untuk berperan aktif di dunia politik dengan kapasitas, kapabilitas, dan integritas setara dengan pria.
Dalam upayanya mencapai kesetaraan gender, Betty juga mendorong perempuan Papua untuk menjadi mandiri secara ekonomi dan berdaya dalam bidang pendidikan. Hal ini, menurutnya, akan membantu menciptakan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam semua program pembangunan.
Jeni menambahkan bahwa generasi muda Papua perlu memahami pentingnya mengatasi ketimpangan gender untuk mencegah kekerasan berbasis gender yang sering terjadi dalam rumah tangga. Dia juga mengingatkan pasangan muda untuk memiliki pendirian yang kuat, tidak mengabaikan tanda-tanda kekerasan dalam hubungan pacaran, karena masalah yang tidak diselesaikan sejak pacaran dapat menjadi masalah besar dalam pernikahan di masa depan.
Kualitas keluarga di masa mendatang ditentukan oleh kesadaran generasi muda saat ini tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dan dampak positifnya terhadap ketimpangan gender di Papua.
Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK, Didik Suhardi, menekankan bahwa upaya untuk memajukan Indonesia juga harus mencakup wilayah Papua.
Dia menjelaskan bahwa karena Indonesia berupaya maju, Papua juga harus maju, sebagaimana daerah lainnya. Untuk mencapai hal ini, perlu semangat revolusi mental yang kuat dalam membangun kebersamaan, gotong royong lintas lembaga, dan melibatkan tokoh masyarakat adat, serta pemuda Papua.
Pj. Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, menyambut baik upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah pusat untuk memajukan pembangunan di Papua. Dia menekankan bahwa percepatan pembangunan di Papua diperlukan karena terdapat kesenjangan yang signifikan jika dibandingkan dengan daerah lain.
Dengan adanya komitmen pemerintah, inisiatif perempuan Papua, dan kerjasama antar-generasi, Papua memiliki potensi besar untuk mengatasi ketimpangan gender, mewujudkan kesejahteraan, dan memajukan wilayah ini.
Kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan merupakan langkah awal menuju masa depan yang lebih adil dan sejahtera. Papua, sebagai bagian integral dari Indonesia, memiliki peran penting dalam menjalani perjalanan ini, dan dengan dukungan bersama, kita dapat mewujudkannya bersama-sama.
Semoga masa depan Papua akan menjadi cermin kemajuan dan kesetaraan yang dicita-citakan oleh banyak orang.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Jakarta
