Jakarta – Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengkritik pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kritik Jusuf Kalla, Anies dan AHY terhadap Presiden Jokowi disampaikan bersama-sama pada acara puncak perayaan Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Minggu (21/5), di Istora Senayan, Jakarta Pusat.
Jusuf Kalla, mengatakan Presiden Jokowi lebih sibuk membangun jalan tol dan kurang memperhatikan jalan tidak berbayar (non-tol). Meski telah berhasil membangun 2.600 KM jalan tol hingga 9 tahun masa pemerintahannya, tapi pembangunan jalan biasa masih belum mendapat perhatian.
“Di lain pihak kita bangga sudah bikin jalan tol sepanjang itu (2.600 KM), tapi masih ada sekitar 170.000 KM jalan yang rusak. Artinya hanya orang mampu saja yang bisa pakai karena bayar. Tapi jalan yang dilalui oleh rakyat kecil, rusak tidak diperbaiki,” kata Jusuf Kalla saat menyampaikan pidatonya.
Hal senada juga sampaikan Anies bahwa di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) banyak sekali pembangunan jalan tidak berbayar yang dikerjakan. Jika dihitung, lebih banyak dari yang dibangun era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat. Di era SBY, pembangunan jalan nasional mencapai 11.800 KM. Sementara era Jokowi baru 590 km. Jumlah itu 20 kali lipat dari apa yang dikerjakan SBY,” kata Anies.
Sementara di tempat yang sama, AHY juga mengungkapkan bahwa Jokowi hanya mementingkan pembangunan infrastruktur, sementara untuk pembangunan SDM dinomorduakan. Padahal hal itu bisa memberikan dampak positif bagi pembangunan lainnya. Karena kemajuan SDM dinilai menjadi kunci sebagai negara maju.
“Pembangunan infrastruktur itu memang penting dan dibutuhkan, tapi pembangunan manusia jangan dinomorduakan. Jika kita bisa tingkatkan pembangunan SDM yang berkualitas, maka negara itu juga akan maju,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danang Parikesit mengatakan pada 2004-2014 pemerintahan SBY, total panjang jalan bertambah 144.825 KM (38,83 persen). Sementara itu, untuk pemerintahan Presiden Jokowi sampai Mei 2023 ini, telah menambahkan jalan nasional sepanjang 28.363 KM.
Untuk jalan tol di era Presiden SBY, jalan tol yang dibangun oleh pemerintah dan atau swasta di Indonesia telah mencapai 927,53 km. Dari total tersebut, sepanjang 38 km dibangun oleh pemerintah dan 888 km dibangun swasta. Sementara sejak menjabat sebagai Presiden di 2014, Jokowi secara rata-rata telah membangun jalan tol sepanjang 264 KM setiap tahunnya.
“Sejak 2014, selama 7 tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, telah dibangun 1.848,1 km, atau rata-rata 264,01 km per tahun. Hingga Maret 2023 terdapat 70 ruas jalan tol operasi yang dikelola 49 badan usaha jalan tol (BUJT). Jokowi masih punya tugas menyelesaikan tambahan jalan tol baru sekitar 572,5 KM sampai 2024 mendatang. Jadi Presiden Jokowi unggul dibanding Presiden SBY. Pemerintah SBY hanya membangun jalan tol 927,53 KM sedangkan Jokowi selama 7 tahun menjabat berhasil membangun 1.848,1 KM,” pungkas Danang. [*]
