Suarapapuanews, Jakarta– Pemerintah terus mempersiapkan strategi khusus untuk bisa menghadapi adanya ancaman inflasi, resesi hingga krisis pangan dan juga energi yang memang terus menjadi sentimen buruk pada dunia perekonomian global belakangan ini.
Ancaman krisis pangan dan juga krisis energi tengah melanda dunia sebagai akibat berkepanjangan dari konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Nailul Huda selaku Peneliti Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) terus memperingatkan bahwa ancaman krisis bisa jadi datang dengan lebih cepat dari perkiraan lantaran tidak bisa dipungkiri bahwa indikator dari inflasi global saja semakin hari semakin meningkat. Kondisi itu juga diperparah dengan seolah tak berujungnya konflik Rusia-Ukraina sehingga membuat gandum, biji-bijian serta produk turunan lain seperti terigu harganya terus meroket.
Menanggapi hal tersebut, tentunya Pemerintah Republik Indonesia sama sekali tidak ingin bahwa Bangsa ini juga harus menanggung dampak adanya krisis yang terjadi. Maka dari itu segenap strategi telah dipersiapkan. Tidak tanggung-tanggung, bahkan Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa strategi kali ini sangatlah difokuskan dan khusus memang untuk persiapan apabila memang krisis pangan serta energi terjadi pada tahun 2023 mendatang. Tentunya rangkaian strategi itu merupakan arahan langsung dari Presiden RI, Joko Widodo yang berguna supaya Bangsa ini sama sekali tidak terjebak pada kekalutan yang ada.
Sebagaimana proyeksi ke depan, Menko Airlangga juga menegaskan bahwa Indonesia penuh dengan optimisme lantaran secara fundamental sebenarnya kondisi perekonomian yang ada pada Tanah Air relatif kuat, khususnya jika dibandingkan dengan negara-negara maju lain seperti di Uni Eropa maupun di Amerika Serikat yang tampak tidak sanggup menahan cepatnya laju inflasi.
Bagaimana tidak, pasalnya data menunjukkan bahwa inflasi yang terjadi di Indonesia hanyalah berada pada angka 4,2 persen saja dengan perumbuhannya yang ada di lima persen. Selain itu untuk dana dari pihak ketiga yang dikucurkan di Indonesia juga masih berada pada angka yang tinggi yakni di atas 10 persen dengan pertumbuhan kredit di atas 9 persen. Maka indikasi tersebut bisa menunjukkan bahwa perekonomian di Tanah Air memang sedang terus bergerak. Sedangkan untuk rata-rata inflasi di negara Benua Biru bahkan sudah menginjak angka 8 persen. Kemudian untuk angka inflasi di negara sekelas Amerika Serikat (AS) saja bahkan sudah menembus 9,2 persen.
Lebih lanjut, mengenai data indeks keyakinan konsumen di Nusantara juga masih berada pada area optimis. Menko Ekonomi tersebut menjelaskan bahwa persentase yang terjadi bahkan melebihi 100, yakni berada pada 128 persen sehingga memang kondisi ekonomi dan juga ekspektasi yang dimiliki oleh para konsumen pada beberapa periode mendatang masih sangatlah bagus.
Rapat terbatas yang juga dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo itu dengan membahas pengelolaan produk turunan sawit, menunjukkan bahwa dalam 26 bulan terakhir neraca perdagangan di Indonesia sangatlah positif meski sempat terjadi beberapa kasus yang kemudian menghambat kegiatan ekspor CPO. Menko sekaligus Ketua Umum Partai Golkar itu menambahkan bahwa ketersediaan stok pangan di Indonesia bahkan sampai akhir tahun nanti masih bisa terjamin dan pada jumlah yang relatif aman termasuk juga stok beras.
Salah satu strategi yang terus digencarkan oleh Pemerintah demi bisa mengatasi ancaman krisis pangan beserta energi adalah dengan terus mendorog kegiatan ekspor lebih banyak daripada aktivitas impor. Terbukti, nyatanya memang belakangan kinerja surplus yang dicatatkan oleh perdagangan di Tanah Air bisa dikatakan tertopang dengan adanya peningkatan pesat dari kegiatan ekspor. Menurut laporan, pada kuartal pertama yakni bulan Januari hingga Juni 2022 neraca perdagangan RI mampu mencetak surplus hingga 24,89 miliar US Dollar dengan total kegiatan ekspornya mencapai 35,33 miliar US Dollar.
Maka dari itu sebenarnya Indonesia secara garis besar tidak perlu terlalu mengkhawatirkan akan bernasib sama dengan nagara-negara di Uni Eropa dan Amerika Serikat yang sepertinya tidak mampu untuk mengendalikan laju inflasi. Airlangga Hatarto kembali menegaskan bahwa memang situasi perekonomian Bangsa ini sekarang relatif baik dengan potensi resesi yang bahkan jauh lebih kecil apabila dibandingkan dengan negara-negara lain karena hanya berada pada kisaran 3 persen saja.
Sementara itu, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan (Menkeu) menyampaikan data penilaian dari IMF yang ternyata memang telah menilai bahwa Indonesia sendiri memang sekarang dalam kondisi perekonomain yang baik. Hal tersebut karena di beberapa sisinya memang terus terjadi peningkatan performa, mulai dari kinerja ekonomi, sisi pertumbuhan, sisi neraca pembayaran yang ternyata terus mengalami surplus hingga 26 bulan beruntun seperti yang telah diuraikan, serta bagaimana sisi inflasi yang nyatanya tidak bisa bertumbuh dengan cepat seperti pada negara maju lain, yang mana di Tanah Air nilai inflasi hanya berada di bawah lima persen saja.
Dengan segenap strategi yang telah mulai diberlakukan oleh Pemerintah dan juga hasil kerja yang nyata bahwa memang kondisi perekonomian yang ada di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain nyatanya sangat jauh, bahwa ekonomi Tanah Air sangat perkasa dengan seluruh gempuran ancaman inflasi hingga resesi, maka krisis pangan besar kemungkinan dengan penuh optimisme tidak akan terjadi pada Bangsa ini.
)* Penulis adalah pegiat Literasi Banyumas
(DA/AA)
