Manggarai Barat – Pemerintah sukses menyelenggarakan Konferesi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Summit di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur NTT). Keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah dan menahkodai ASEAN pada 2023 ini, berdampak besar secara ekonomi.
Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR RI, Achmad Baidowi mengatakan, DPR RI optimis akan capaian kesuksesan penyelenggaraan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, termasuk dampak positif KTT ASEAN.
“Misalnya, kedatangan para peserta menjadi peluang membawa investasi dan perbaikan citra Indonesia yang mendatangkan penerimaan dari sektor pariwisata dan perdagangan,” kata Achmad Baidowi.
Menurutnya, kesuksesan sudah terlihat dengan penetapan pemilihan tema “ASEAN Matters: Epicenter of Growth”.
“Kita tahu lembaga-lembaga konsultan, pemeringkat internasional, dan media-media internasional telah memprediksi Indonesia kecil sekali kemungkinan terkena resesi, serta tetap meraih pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi sekitar 4,8 persen. Nasib berbeda dialami Eropa dan Amerika yang lebih terimbas perang di Ukraina,” katanya.
Dijelaskannya, Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN sehingga peningkatan ekonomi hampir 5 persen dapat mendorong perekonomian tumbuh positif di seluruh negara ASEAN. Terlebih adanya kemitraan ASEAN dengan negara-negara besar seperti AS, Jepang, China, Korea Selatan, Uni Eropa, dan lainnya.
“Hal ini akan membuat ASEAN dapat menularkan efek positif kepada perekonomian dunia. Jadi sangat wajar jika Indonesia memilih tema KTT ASEAN yang menekankan pentingnya ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia,” ujarnya.
Sejumlah isu diangkat dalam rangkaian kegiatan KTT ASEAN antara lain melalui penyusunan “ASEAN Taxonomy on Sustainable Finance dan Study on the Role of Central Banks in Managing Climate and Environment-Related Risk”.
Ditambahkannya, ada tiga Pilar “Priorities Economic Deliverables” (ekonomi prioritas yang disampaikan) yaitu (1) “Recover-Rebuilding” untuk memastikan pemulihan, pertumbuhan ekonomi, memitigasi risiko inflasi, dan volatilitas aliran modal, (2) “Digital Economy” untuk memperkuat inklusi keuangan dan literasi digital, termasuk meningkatkan interkonektivitas sistem pembayaran regional, dan (3) “Sustainability” di mana ASEAN menjadi kawasan terdampak bencana alam dan risiko perubahan iklim.
“Ketiga pilar tersebut sangat dibutuhkan para pelaku ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk dapat bersaing di pasar internasional. Misalnya, ekonomi digital peluang UMKM, termasuk dari daerah terpencil, terluar/ terdepan, dan tertinggal. Namun jika pemerintah kurang hati-hati, maka pemodal besar dan investor asing lebih berpeluang untuk menguasai pasar,” pungkasnya. [*]
