Oleh : Haikal Fathan Akbar)*
Terciptanya kedamaian seluruh umat manusia dapat dirasakan apabila penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024 berjalan dengan lancar, aman, dan solid. Untuk mewujudkan hal tersebut, tidak terlepas dari peran penting dari tokoh agama di Indonesia, mengingat masyarakat kita yang bersifat heterogen.
Tidak lama lagi Indonesia akan menyelenggarakan acara yang sangat penting untuk kemajuan bangsa dan Tanah Air yakni Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 2024 mendatang. Pada tahun tersebut, selain pesta demokrasi tentunya menjadi kontestasi politik nasional dengan berbagai dinamika yang dapat memicu berbagai macam potensi perpecahan.
Akan tetapi, hal ini dapat diatasi dengan kesadaran dan kekompakan antar umat manusia di Tanah Air, mengingat masyarakat kita memiliki sifat heterogen. Menjelang keberlangsungan Pemilu 2024, keamanan perlu diperketat untuk meminimalisir adanya konflik tersebut.
Pasalnya, sebuah persaingan tidak bisa dipungkiri bahwa akan menimbulkan beberapa gesekan ideologi bahkan hingga menjadi ancaman perpecahan. Adanya berbagai macam masyarakat dengan latar belakang yang berbeda membuat pemikiran masing-masing individu tidaklah sama. Namun, justru poin positifnya yaitu dengan adanya perbedaan tersebut seharusnya bisa menyatukan segala perbedaan yang ada.
Demi terciptanya Pemilihan Umum (Pemilu) yang sehat, para tokoh agama memiliki peran yang penting untuk mengamankan proses pencoblosan yang akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang, mengingat ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang termaktub dalam Pancasila pada sila pertama yakni mengenai Ketuhanan Yang Maha Esa, maka masyarakat harus mewujudkan hidup yang selaras, seimbang, dan serasi antar manusia dengan seluruh makhluk ciptaan Tuhan lainnya.
Sangat penting bagi semua elemen masyarakat di Tanah Air untuk bisa membangun kesadaran untuk bisa melakukan persaingan secara sehat dan juga tetap mempertahankan adanya ukhuwuah islamiyah, yakni persaudaraan antar sesama Umat Muslim, yang mana kemudian berkembang menjadi ukhuwah wathaniyah, yakni adanya persaudaraan kebangsaan. Seluruh kesadaran akan persaudaraan dan kesatuan tersebut hendaknya mampu untuk terus menjadi perekat di tengah memanasnya kontestasi Pemilu 2024.
Mengenai hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta kepada para ulama dan pengasuh pondok pesantren yang ada di Jawa Timur untuk turut serta dalam mengamankan proses Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 2024 mendatang.
Lebih lanjut, Mahfud MD meyakinkan kembali bahwa diadakannya Pemilu 2024 akan berlangsung sesuai jadwal dan tidak ada yang dibatalkan. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu karena itu adalah khittah negara dan khittah negara ada di Pemilu.
Seperti yang diketahui, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjunjung tinggi demokrasi, bahkan untuk pergantian kekuasaan pemilu menjadi kunci forum musyawarah masyarakat dalam menentukan Pemimpinnya.
Sejalan dengan pernyataan tersebut, Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), K.H Marsudi Syuhud turut menyampaikan bahwa ia merasa bangga dan beruntung berada di negara ini lantaran sudah ada panggung untuk kontestasi politik yang difasilitasi dengan baik, sehingga dengan adanya ini bisa menjadi sebuah persaingan yang sehat dan yang terpenting tidak menimbulkan perpecahan antar saudara.
Sementara itu, dalam pidatonya di Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo, Jawa Timur, Mahfud MD mempertanyakan sekaligus memberikan arahan terkait dengan tujuan Pemilu untuk memperjuangkan apa. Apakah untuk memperjuangkan perekonomian? Apabila benar begitu tujuan Pemilu, ia mengingatkan bahwa masyarakat haruslah memilih wakil yang dapat dipercaya, memilih pemimpin yang baik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di daerah masing-masing hingga di pemerintahan agar tidak salah dalam memilih pemimpin.
Bahkan, sejumlah tokoh agama mendeklarasikan komitmen untuk memastikan keberlangsungan Pemilu 2024 dengan aman, rukun, damai, dan solid. Hal tersebut tentunya sejalan dengan dasar negara kita yakni Pancasila, bahwasanya adanya diskriminasi dan berbagai macam upaya yang dapat menimbulkan perpecahan tentu saja akan melahirkan disintegrasi bangsa.
Tidak hanya para ulama yang serta mengamankan Pemilu, pihak Kapolri pun turut membantu mempersiapkan pengamanan menjelang tahun Pemilu 2024 mendatang dengan menghadirkan personel Brimob yang tergabung dalam Pasukan Reaksi Cepat (PRC).
Kapolri Jendral Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pasukan Brimob Polri akan dibagi dalam VII zonasi, di mana masing-masing zonasi akan saling back up namun tetap memperhatikan kebutuhan personel di daerah asalnya guna mengantisipasi eskalasi gangguan Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) dalam rangka Pemilu 2024.
Di samping itu, adapun tujuan kerja sama yang dilakukan oleh Polri dalam mengamankan Pemilu 2024 ini yaitu demi mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) yang berkualitas dan berintegritas dan menjaga persaudaraan umat bersaudara.
Oleh sebab itu, dalam hal ini tokoh agama memiliki pengaruh yang sangat kuat sehingga menjadi bagian penting yang turut serta dalam mengamankan Pemilu 2024 mendatang selain tim Polri agar terciptanya kedamaian dan meminimalisir terjadinya perpecahan di seluruh umat manusia di Tanah Air tercinta ini.
)* Penulis Kontributor Vimedia Pratama
