Oleh : Aldia Putra )*
Kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 dan juga keberhasilan didalam meredam resesi global hingga ekonomi nasional terus menggeliat memang dinilai berhasil oleh masyarakat.
Jajak pendapat Litbang Kompas pada bulan Februari tahun 2023 ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengalami peningkatan. Berdasarkan survei yang telah dilakukan selama periode tanggal 25 Januari hingga 4 Februari 2023 tersebut, angka kepuasan publik pada kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo dan juga Wakil Presiden (Wapres RI), K.H. Ma’ruf Amin mencapai hingga 69,3 persen.
Perlu diketahui bahwa angka tersebut terus meningkat dan telah mengalami kenaikan sebanyak 7,2 persen jika dibandingkan dengan survei yang sama pada bulan Oktober tahun 2022 lalu. Pada waktu itu, kepuasan publik pada Pemerintah RI berada di angka 62,1 persen.
Tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa indikator yang dinilai baik oleh publik mengenai bagaimana kinerja pemerintah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Secara khusus kepuasan publik itu tercermin dari 4 (empat) indikator kinerja pemerintah, yakni yang pertama adalah kepuasan publik di bidang politik dan keamanan, kemudian kedua adalah di bidang kesejahteraan sosial, ketiga pada bidang penegakan hukum dan yang terakhir adalah kepuasan publik di sektor perekonomian.
Mengenai kepuasan publik di bidang politik dan keamanan sendiri mencapai hingga angka 79,2 persen. Diketahui bahwa hanya 20,8 persen saja para responden yang menyatakan bahwa diri mereka tidak puas. Kemudian untuk di bidang kesejahteraan sosial, kepuasan publik berada pada angka 77,3 persen dan hanya 22,7 persen para responden yang mengatakan ketidakpuasannya.
Untuk indikator ketiga, yakni di bidang penegakan hukum, kepuasan publik mencapai angka 55,1 persen dan berbanding dengan 44,9 persen yang mengaku tidak puas. Selanjutnya, pada kepuasan publik di sektor perekonomian berada di angka 53,5 persen sedangkan untuk ketidakpuasannya ada di presentase 46,5 persen.
Sebagai informasi, survei ini telah melibatkan sebanyak 1.202 responden yang diambil dari sebanyak 38 provinsi di Indonesia. Jajak pendapat tersebut dilakukan dengan cara wawancara tatap muka, dan sampel dipillih secara acak menggunakan sistematis bertingkat. Dengan menggunakan metode itu memiliki kepercayaan publik hingga sebesar 95 persen, dengan margin of error kurang lebih hanya 2,83 persen saja.
Terkait dengan bagaimana survei publik yang memang terus mengalami peningkatan terhadap bagaimana kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres K.H. Ma’ruf Amin tersebut, Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung mengatakan bahwa hasil survei Litbang Kompas yang mencatatkan ada kenaikan tingkat kepuasan publik ini merupakan bentuk apresiasi publik.
Tidak bisa dipungkiri bahwa memang menurutnya, publik melihat bagaimana kinerja Pemerintah RI dalam mengatasi berbagai macam persoalan, utamanya adalah selama pandemi COVID-19. Bukan hanya terkait bagaimana kesuksesan pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi, namun juga ada pula keberhasilan pemerintah yang dilihat oleh publik tatkala mampu menghadapi tekanan pada masa-masa yang sulit seperti menghadapi resesi global dan ternyata perekonomian nasional masih bisa bertumbuh hingga 5,32 persen.
Pramono Anung menambahkan bahwa untuk terus menjaga tingkat kepercayaan publik ini, Pemerintah RI sudah membahas berbagai macam langkah secara khusus mengenai bagaimana kebijakan fiskal pada tahun 2023 hingga 2024. Bahkan memang Presiden Jokowi sendiri sudah memberikan arahan secara khusus kepada Menteri Keuangan (Menkeu RI), Sri Mulyani Indrawati mengenai kebijakan fiskal tersebut.
Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Cecep Hidayat mengatakan bahwa kebijakan soal infrastruktur dan pandemi COVID-19 memang membuat tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi masih sangat tinggi di masyarakat. Menurutnya memang hal yang paling berpengaruh adalah mengenai kebijakan PPKM yang memang sudah dihapuskan.
Hal tersebut, tambahnya, mampu membuat perekonomian nasional kembali menggeliat meskipun di tengah adanya kekhawatiran akan terjadinya resesi pada tahun 2023 ini. Namun nyatanya ekonomi Tanah Air terus menunjukkan tren yang positif. Tentunya dengan adanya perekonomian yang terus menggeliat tersebut membuat masyarakat meresponnya dengan secara positif pula.
Kemudian kebijakan kedua menurut Cecep Hidayat adalah mengenai soal infrastruktur. Dirinya menyatakan bahwa memang Presiden Jokowi akhir-akhir ini sering meninjau pembangunan indfrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia.
Sehingga tidak bisa dipungkiri lagi bahwa masyarakat memang menilai secara garis besar bahwa Indonesia memang sangat berhasil untuk menangani pandemi COVID-19, bukan hanya itu, bahkan perekonomian nasional pun terus berada di angka yang relatif aman padahal berada di tengah gelombang resesi global. Maka tidak mengherankan mengapa masyarakat terus memberikan kepercayaan yang tinggi dan kepuasannya terhadap kepemimpinan dan prestasi Presiden Jokowi.
)* Penulis adalah pengamat politik, tinggal di Jakarta
