PAPUA – Komitmen pemuda dan tokoh adat Papua dalam mendukung stabilitas keamanan serta percepatan pembangunan nasional semakin menguat. Berbagai pernyataan yang disampaikan mencerminkan harapan besar agar Papua terus bergerak menuju kondisi yang aman, damai, dan sejahtera di bawah kebijakan pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Charles Kossay, menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi keberhasilan pembangunan di Papua. Gangguan keamanan yang terjadi selama ini dinilai berdampak langsung pada kehidupan masyarakat sipil serta menghambat berbagai program strategis pemerintah.
“KKB mengklaim berjuang untuk rakyat Papua, tapi fakta di lapangan bicara sebaliknya. Rakyat Papualah yang dibunuh, diusir dari kampung halamannya, dan dirampas hak-hak dasarnya. Masyarakat sipil bukan perisai perjuangan. Mereka adalah korban,” ujar Charles Kossay.
Situasi tersebut, menurutnya, menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan serta memastikan pembangunan dapat berjalan tanpa gangguan. Infrastruktur pendidikan, layanan kesehatan, dan aktivitas ekonomi membutuhkan kondisi aman agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
“Ketika kekerasan terus terjadi dan fasilitas umum dirusak, maka pembangunan akan terhambat. Karena itu, perlindungan terhadap masyarakat sipil harus menjadi prioritas agar Papua bisa maju,” tegas Charles Kossay.
Dukungan terhadap langkah pemerintah juga disampaikan Ketua Dewan Adat Meepago, Wolter Belau, yang melihat sinergi antara masyarakat dan aparat sebagai kunci utama menjaga stabilitas wilayah.
“TNI-Polri adalah mitra masyarakat dalam menjaga keamanan. Untuk itu, seluruh elemen harus bersatu dan bekerja sama agar Papua Tengah menjadi wilayah yang aman dan kondusif,” ujar Wolter Belau.
Penegasan serupa disampaikan Kepala Suku Besar Damal Kabupaten Puncak, Nikolaus Alome, yang mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan generasi muda sebagai bagian dari masa depan Papua.
“Tidak boleh bunuh guru dan anak sekolah,” tegas Nikolaus Alome.
Ajakan untuk mendukung program pemerintah juga digaungkan Kepala Suku Besar Biak Kabupaten Mimika, Arnold Ronsumbre, yang menilai stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama keberhasilan pembangunan.
“Mari bersatu mendukung TNI/Polri dalam mewujudkan stabilitas keamanan di Tanah Papua serta mendukung program pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Arnold Ronsumbre.
Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Nabire, Karel Misiro, menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.
“Masyarakat harus menjaga stabilitas keamanan dan mengutuk setiap serangan terhadap aparat,” tegas Karel Misiro.
Hal senada disampaikan Kepala Suku Besar Damal Kabupaten Puncak, Yohan Dewelek, yang menyebut keamanan sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan.
“Masyarakat harus mendukung TNI/Polri dalam menjaga stabilitas keamanan agar program pembangunan berjalan lancar,” ujar Yohan Dewelek.
Dukungan kuat juga datang dari Kepala Suku Moora, Donatus Sembor, yang menilai stabilitas sebagai dasar utama bagi aktivitas masyarakat.
“Masyarakat mendukung keberadaan TNI/Polri di Papua karena stabilitas keamanan merupakan bekal utama dalam beraktivitas dan kelancaran pembangunan,” pungkas Donatus Sembor.
Kesatuan sikap pemuda dan tokoh adat tersebut memperlihatkan optimisme bahwa Papua dapat terus berkembang melalui stabilitas keamanan yang terjaga dan sinergi kuat antara masyarakat serta pemerintah.
