Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan fokus pada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dinilai dapat mempercepat upaya penurunan stunting di Indonesia. Pemerintah menjadikan intervensi gizi pada fase awal kehidupan sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kualitas kesehatan generasi mendatang.
MBG yang menyasar kelompok 3B ini menjadi bagian bagian integral dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam membangun sumber daya manusia berkualitas, khususnya melalui pemenuhan gizi pada periode emas 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengandalkan program MBG sebagai strategi kunci untuk mengatasi stunting sejak dini.
“Program MBG 3B ini sejalan dengan target penurunan prevalensi stunting nasional sebesar 18,8 persen pada 2026,” tegas Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji.
Wihaji menyoroti empat prioritas utama untuk mendukung keberhasilan program ini: penguatan kapasitas kader dan penyuluh KB sebagai garda terdepan, peningkatan akurasi data berbasis by name by address, penguatan kepemimpinan lapangan, serta optimalisasi komunikasi publik melalui media sosial.
Ia menilai keberhasilan MBG 3B bergantung pada sinergi lintas sektor, termasuk kolaborasi erat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah. Pendekatan multisektor ini melibatkan Puskesmas, Posyandu, pemerintah desa, hingga sektor pendidikan untuk memastikan edukasi dan intervensi gizi berlangsung berkelanjutan.
Senada, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Paudah, menekankan pentingnya kolaborasi tersebut.
“Dalam penanganan stunting, implementasi di lapangan melibatkan Puskesmas, Posyandu, pemerintah desa, hingga sektor pendidikan agar edukasi dan intervensi gizi berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Paudah mendorong pemerintah daerah hingga desa terus memperbaiki pendataan sasaran secara akurat dan terintegrasi. Di samping itu, penguatan media digital menjadi kunci untuk memperluas sosialisasi stunting sehingga daerah bisa menciptakan inovasi berbasis komunitas yang sesuai dengan kondisi lokal.
Program ini tidak hanya akan berdampak pada penurunan stunting, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk SDM unggul, dengan distribusi yang semakin masif menuju cakupan nasional penuh pada akhir 2026 sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.
