Oleh: Bara Winatha*)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas sumber daya manusia Indonesia, termasuk saat memasuki bulan suci Ramadan. Di tengah perubahan pola aktivitas dan kebiasaan makan masyarakat, program ini tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian teknis agar asupan gizi anak-anak tidak terhenti. Pemerintah memandang bahwa pemenuhan gizi bukan sekadar agenda rutin, melainkan investasi jangka panjang yang menentukan kualitas generasi masa depan. Karena itu, Ramadan tidak menjadi alasan untuk menghentikan pelayanan, melainkan momentum untuk membuktikan bahwa perhatian negara terhadap tumbuh kembang anak berlangsung tanpa jeda.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung agar pelaksanaan MBG tetap berjalan selama Ramadan dengan skema yang disesuaikan. Ia menyampaikan bahwa pemenuhan gizi merupakan fondasi utama dalam membentuk generasi yang sehat dan cerdas. Ia menegaskan bahwa kualitas asupan makanan akan sangat menentukan kondisi fisik, perkembangan kognitif, hingga daya saing anak Indonesia di masa depan. Menurutnya, pemerintah memastikan distribusi tetap berlangsung, dengan penyesuaian waktu dan jenis menu agar tidak mengganggu ibadah puasa.
Penyesuaian tersebut dilakukan secara terukur. Bagi siswa muslim yang menjalani puasa, makanan yang biasanya disajikan siap santap diganti menjadi makanan kering, susu, telur, buah, atau kurma yang dapat dibawa pulang untuk dikonsumsi saat berbuka. Sementara itu, bagi siswa non-muslim, distribusi tetap dilakukan seperti biasa. Untuk lingkungan pondok pesantren, jadwal pembagian digeser ke waktu menjelang berbuka. Skema ini menunjukkan fleksibilitas kebijakan tanpa mengurangi substansi program, yakni memastikan kebutuhan gizi tetap terpenuhi.
Langkah adaptif ini sekaligus membantah anggapan bahwa Ramadan akan menghambat efektivitas program. Justru melalui pengaturan yang tepat, MBG memperlihatkan bahwa kebijakan publik dapat responsif terhadap dinamika sosial dan keagamaan masyarakat. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap ibadah dan tanggung jawab negara dalam menjamin hak anak atas gizi yang layak.
Di sisi lain, transparansi anggaran menjadi perhatian penting dalam pelaksanaan MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi dan Investigasi, Nanik S. Deyang mengatakan bahwa anggaran bahan makanan pada program MBG selama Ramadan tidak sebesar yang beredar di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa alokasi bahan makanan ditetapkan sebesar Rp8.000 per porsi untuk balita hingga siswa kelas 3 SD, serta Rp10.000 per porsi untuk siswa kelas 4 SD ke atas hingga ibu menyusui. Menurutnya, angka Rp13.000 atau Rp15.000 yang sering disebut tidak sepenuhnya digunakan untuk bahan baku makanan, karena sebagian dialokasikan untuk kebutuhan operasional dan insentif mitra pelaksana.
Ia menerangkan bahwa setiap porsi juga mencakup biaya operasional sekitar Rp3.000, yang digunakan untuk berbagai kebutuhan pendukung seperti listrik, air, gas, internet, insentif relawan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga distribusi. Selain itu, terdapat alokasi untuk fasilitas dapur dan peralatan pendukung yang menunjang standar higienitas dan keamanan pangan. Penjelasan ini menunjukkan bahwa struktur anggaran dirancang secara komprehensif, tidak semata-mata untuk bahan mentah, tetapi juga memastikan proses produksi dan distribusi berjalan sesuai standar.
Transparansi tersebut penting agar publik memahami bahwa kualitas gizi tidak hanya ditentukan oleh nilai nominal bahan makanan, melainkan juga oleh sistem pengelolaan yang menjamin kebersihan, ketepatan komposisi, dan kelancaran distribusi. Dengan sistem pengawasan yang berlapis, pemerintah berupaya menjaga akuntabilitas sekaligus membuka ruang evaluasi jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.
Pelaksanaan teknis di daerah juga menjadi kunci keberhasilan program. Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Kota Malang, Muhammad Athoillah mengatakan bahwa meskipun menu dikemas dalam bentuk makanan kering selama Ramadan, komposisinya tetap mengacu pada angka kecukupan gizi yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan bahwa unsur gizi seimbang tetap menjadi pedoman, mencakup serat, protein nabati dan hewani, karbohidrat, serta kalsium dari susu. Pengawas gizi di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap komponen tersebut benar-benar terpenuhi.
Menurutnya, perubahan bentuk kemasan tidak berarti penurunan kualitas. Justru dengan pengemasan yang tepat, makanan dapat lebih praktis dibawa pulang dan dikonsumsi pada waktu berbuka tanpa mengurangi nilai gizinya. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar standar tetap terjaga, sehingga masyarakat tidak perlu meragukan mutu menu yang dibagikan.
Konsistensi pelaksanaan MBG selama Ramadan menunjukkan bahwa negara hadir dalam memastikan hak dasar anak atas gizi tetap terlindungi. Dalam hal pembangunan jangka panjang, pemenuhan gizi merupakan faktor krusial dalam mencegah stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, serta mendukung pertumbuhan fisik dan mental. Dengan demikian, keberlanjutan program ini memiliki dampak strategis terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Ramadan sering kali diidentikkan dengan perubahan pola makan dan aktivitas. Namun melalui MBG, pemerintah menegaskan bahwa kebutuhan nutrisi anak tidak boleh terabaikan. Adaptasi kebijakan dilakukan bukan untuk mengurangi komitmen, melainkan untuk menjaga efektivitas dalam situasi yang berbeda. Fleksibilitas ini mencerminkan pendekatan kebijakan yang inklusif dan sensitif terhadap konteks sosial.
Lebih jauh, keberlanjutan MBG selama Ramadan juga memperlihatkan sinergi antara pemerintah pusat, lembaga teknis, dan pelaksana di daerah. Koordinasi lintas sektor menjadi fondasi agar kebijakan tidak berhenti pada tataran konsep, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengawasan, transparansi anggaran, dan komunikasi publik yang terbuka menjadi elemen penting dalam menjaga kepercayaan.
*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.
