Oleh: Yohan Yikwa *)
Eskalasi tindak kriminalitas yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Papua telah mencapai tahapan yang melampaui batas kemanusiaan dan mencederai kedaulatan bangsa. Rentetan aksi teror yang menyasar warga sipil tidak bersenjata di Kabupaten Yahukimo dalam beberapa hari terakhir merupakan manifestasi nyata dari degradasi moral kelompok yang mengklaim diri sebagai pejuang, namun pada kenyataannya hanyalah pelaku kriminalitas luar biasa. Dalam menghadapi ancaman sistematis ini, penguatan dukungan terhadap kebijakan tegas pemerintah dan langkah taktis aparat keamanan merupakan urgensi nasional guna memastikan Papua tetap menjadi bagian integral dari kemajuan Indonesia yang stabil dan aman.
Tragedi penembakan yang menimpa Jany Trio Mayaut pada akhir Januari 2026 menjadi bukti tak terbantahkan mengenai perilaku pengecut kelompok separatis ini. Saat sedang menjalankan tugas profesinya sebagai pengemudi truk boks demi menggerakkan ekonomi lokal di Distrik Dekai, yang bersangkutan justru dijadikan target sasaran peluru tajam. Meskipun mengalami luka serius di lengan akibat tembakan dari arah hutan, korban menunjukkan kegigihan untuk meloloskan diri dari upaya pembunuhan tersebut. Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menegaskan bahwa keselamatan setiap warga negara adalah hukum tertinggi yang tidak bisa ditawar. Respons cepat aparat dalam memberikan pertolongan medis dan mengamankan lokasi menunjukkan bahwa negara tidak memberikan ruang sejengkal pun bagi premanisme bersenjata untuk mendominasi ruang publik.
Ketidakmanusiawian OPM kembali terkonfirmasi dalam hitungan hari melalui pemberondongan kendaraan pikap di jalur KM 7 menuju Pelabuhan Logpon pada awal Februari 2026. Tiga warga sipil, yakni Abdul Kadir, Peres Kusa, dan Luktar Pasomba, nyaris menjadi korban jiwa dalam serangan tersebut. Aksi ini secara jelas menunjukkan bahwa OPM sengaja menargetkan masyarakat kelas pekerja untuk menciptakan zona ketakutan dan melumpuhkan jalur logistik masyarakat. Brigjen Pol Faizal Ramadhani menyatakan bahwa pengerahan personel gabungan dilakukan secara masif untuk melakukan sterilisasi wilayah dan menjamin aktivitas warga kembali normal. Langkah tegas ini merupakan jawaban telak bahwa negara memiliki kapasitas penuh untuk menghancurkan setiap gangguan yang mencoba merongrong stabilitas nasional di wilayah Papua.
Eksistensi OPM yang terus menebar ancaman ini pada dasarnya merupakan penghambat utama bagi upaya pemerataan kesejahteraan yang sedang diakselerasi oleh pemerintah pusat. Setiap serangan terhadap pengemudi logistik bukan sekadar aksi kriminal biasa, melainkan upaya sabotase ekonomi untuk mengisolasi Papua dari kemajuan infrastruktur nasional yang tengah dibangun. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah menempatkan aparat keamanan sebagai garda terdepan penegakan hukum dan penjaga kedaulatan adalah langkah strategis yang sangat rasional guna melindungi hak-hak ekonomi warga Papua yang ingin hidup sejahtera tanpa bayang-bayang pemerasan dan ancaman nyawa dari kelompok separatis.
Legitimasi moral terhadap tindakan tegas negara juga datang dari tokoh-tokoh kunci di Papua yang selama ini menyaksikan langsung kerusakan yang diakibatkan oleh kelompok separatis. Sekretaris Sinode KINGMI di Tanah Papua, Pendeta Yonas Wenda, secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap Polri dalam melakukan penegakan hukum tanpa kompromi terhadap kelompok kriminal bersenjata. Menurut pandangan Pendeta Yonas Wenda, tindakan OPM harus ditolak secara total karena bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan.
Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Kombes Pol Adarma Sinaga, meminta masyarakat untuk tetap tenang dan waspada dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Guna menjamin keamanan warga, aparat telah memperbanyak patroli dan penjagaan di lokasi-lokasi yang dinilai rawan gangguan. Langkah ini diambil agar aktivitas masyarakat tidak terganggu dan kehidupan sosial tetap berjalan normal. Aparat keamanan juga sangat menghargai peran serta masyarakat dalam memberikan informasi mengenai hal-hal mencurigakan di lingkungan sekitar. Kerja sama dari masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan serupa di masa mendatang, karena sinergi yang erat menjadi modal utama dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi semua orang.
Konsistensi dalam penegakan hukum ini sekaligus mengirimkan pesan diplomatik yang tegas kepada dunia internasional bahwa dinamika di Papua merupakan persoalan penanggulangan terorisme domestik dan perlindungan terhadap keselamatan warga sipil. Hal ini secara langsung mematahkan narasi politik keliru yang kerap dipropagandakan oleh simpatisan kelompok separatis di luar negeri. Pemerintah melalui komitmen ini menegaskan bahwa tidak ada ruang sekecil apa pun bagi pemberlakuan hukum rimba oleh kelompok bersenjata di wilayah kedaulatan Indonesia.
Secara substantif, agenda besar pembangunan Papua yang dicanangkan pemerintah pusat tidak boleh tersandera oleh tindakan kriminal segelintir kelompok separatis. Setiap peluru yang dilepaskan oleh OPM adalah serangan terhadap masa depan anak-anak Papua. Oleh karena itu, dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah dalam melakukan normalisasi keamanan di wilayah pegunungan adalah bentuk nasionalisme sejati. Semua pihak harus sepakat bahwa kedamaian di Papua hanya bisa dicapai dengan tindakan tegas terhadap mereka yang mengangkat senjata melawan negara dan rakyatnya sendiri.
*) Pengamat Sosial/Analis Isu Strategis
