Oleh: Loa Murib
Langkah strategis pemerintah dalam memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Papua berjalan aman dan kondusif menunjukkan komitmen negara dalam menghadirkan rasa aman sekaligus menjaga harmoni sosial di wilayah timur Indonesia. Momentum Nataru bukan sekadar perayaan keagamaan dan pergantian tahun, melainkan juga ujian kesiapan negara dalam mengelola stabilitas keamanan, pelayanan publik, serta toleransi antarumat beragama di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat. Papua, dengan karakter geografis dan sosial yang khas, membutuhkan pendekatan keamanan yang terukur, humanis, dan berbasis kearifan lokal, sebagaimana yang kini dijalankan pemerintah pusat dan daerah secara terpadu.
Kondusivitas keamanan di Tanah Papua menjelang Nataru tercermin dari situasi sosial masyarakat yang relatif stabil dan harmonis. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi, menegaskan bahwa kondisi keamanan Papua berada dalam keadaan aman dan terkendali. Hal tersebut tidak hanya diukur dari aspek pengamanan teritorial, tetapi juga dari kehidupan sosial masyarakat yang berjalan rukun. Kehadiran aparat TNI dalam kegiatan adat dan keagamaan, seperti tradisi bakar batu di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, menjadi simbol pendekatan persuasif dan kultural dalam menjaga stabilitas. Tradisi tersebut dipandang sebagai refleksi nilai kebersamaan, persaudaraan, dan semangat persatuan yang mengakar kuat di tengah masyarakat Papua.
Pendekatan keamanan berbasis budaya ini memperlihatkan bahwa negara tidak hadir semata dengan kekuatan senjata, tetapi juga dengan empati dan penghormatan terhadap identitas lokal. Menurut Bambang Trisnohadi, tradisi bakar batu mengandung pesan kemanusiaan yang kuat tentang kesetaraan, kebersamaan, dan rasa syukur. Keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat dalam kegiatan tersebut menjadi indikator bahwa situasi Papua menjelang Nataru berada dalam suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan. Pendekatan seperti ini dinilai efektif dalam membangun kepercayaan publik dan mencegah potensi gangguan keamanan berbasis kesalahpahaman sosial.
Di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Manokwari mengambil langkah antisipatif dengan menetapkan masa siaga pengamanan Nataru hingga 4 Januari 2026. Bupati Manokwari, Hermus Indou, menekankan bahwa pengamanan Nataru tidak hanya berfokus pada aspek keamanan semata, tetapi juga mencakup kesiapan pelayanan publik, khususnya layanan kesehatan. Langkah ini mencerminkan pemahaman bahwa rasa aman masyarakat tidak terlepas dari jaminan akses layanan dasar yang optimal, terutama di tengah meningkatnya aktivitas dan risiko kedaruratan selama libur panjang.
Koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam pengamanan Nataru di Papua Barat. Wakil Bupati Manokwari, Mugiyono, menegaskan pentingnya komunikasi intensif antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan agar setiap kegiatan ibadah dan perayaan masyarakat dapat berlangsung aman dan lancar. Selain faktor keamanan, pemerintah daerah juga mewaspadai potensi gangguan alam seperti hujan deras dan banjir, sehingga langkah mitigasi bencana turut menjadi bagian dari strategi pengamanan Nataru.
Sinergi kuat juga ditunjukkan oleh jajaran TNI dan Polri. Komandan Kodim 1801/Manokwari, Letkol Inf David Sutrisno Sirait, menyatakan kesiapan TNI AD dalam meningkatkan patroli di titik-titik rawan guna menjaga stabilitas wilayah. Dukungan serupa datang dari unsur TNI AL dan kejaksaan yang memastikan kesiapsiagaan personel, fasilitas kesehatan, serta layanan darurat. Pendekatan komprehensif ini menunjukkan bahwa pengamanan Nataru dipahami sebagai tanggung jawab bersama lintas institusi, bukan semata tugas aparat keamanan.
Dari sisi kepolisian, Polda Papua Barat menggelar Operasi Lilin Mansinam 2025 dengan mengerahkan 575 personel gabungan serta dukungan peralatan pengamanan yang memadai, termasuk untuk antisipasi ancaman di darat dan laut. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny E. Isir, bersama Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, memastikan kesiapan personel dan sarana prasarana melalui apel gelar pasukan. Operasi ini tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pelayanan masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dengan pendirian pos pelayanan, pos pengamanan, dan pos terpadu di berbagai titik strategis.
Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol Ignatius B. A. Prabowo, menjelaskan bahwa pengamanan Nataru juga mencakup sterilisasi tempat ibadah sebelum pelaksanaan misa Natal, pengamanan arus transportasi, serta optimalisasi layanan aduan darurat melalui call center 110. Langkah ini memperlihatkan keseriusan aparat dalam menjamin keamanan ibadah dan memberikan respons cepat terhadap potensi gangguan.
Secara keseluruhan, langkah strategis pemerintah dalam memastikan perayaan Nataru di Papua berjalan aman merupakan cerminan hadirnya negara secara utuh di tengah masyarakat. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta elemen masyarakat menjadi fondasi kuat dalam menjaga stabilitas keamanan dan keharmonisan sosial. Dengan mengedepankan keamanan yang humanis, pelayanan publik yang siaga, serta penghormatan terhadap nilai-nilai lokal, Papua menunjukkan bahwa perayaan Nataru dapat berlangsung damai, aman, dan penuh sukacita dalam bingkai persatuan dan kesatuan nasional.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur
