Suarapapuanews, Jakarta– TNI, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri telah berkomitmen untuk mengamankan event G20, mereka diterjunkan untuk mengamankan rangkaian acara G20. Harapannya dalam keberlangsungan acara tersebut, mampu memperkecil kemungkinan aktivitas kejahatan seperti penculikan ataupun teror.
Seluruh institusi keamanan terus mematangkan strategi pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Tercatat bahwa Polri sendiri akan mengerahkan lebih dari 8000 personel untuk mengamankan rangkaian kegiatan KTT G-20 di Bali.
Irjen Pol, Putu Jayan Danu Putra selaku Kapolda Bali mengatakan bahwa sebelumnya terdapat 6.826 personel kepolisian yang disiapkan, tetapi Mabes Polri telah memberikan instruksi untuk menambah 20% dari angka semula.
Sementara itu TNI telah melakukan simulasi penanggulangan Teror di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar. Simulasi tersebut dilakukan demi menunjukkan kesiapan pasukan mengamankan rangkaian kegiatan G20.
Mayjen TNI Sonny Aprianto selaku Pangdam IX/Udayana menjelaskan, simulasi tersebut merupakan bagian dari persiapan pengamanan wilayah Bali sebagai lokasi pertemuan tingkat tinggi G20 yang kemungkinan bakal dihadiri oleh para kepala negara, menteri-menteri dan pejabat tinggi lainnya.
Pihaknya juga telah menekankan hakikat ancaman yang diperkirakan akan timbul, sehingga hal tersebut telah diantisipasi dari jauh-jauh hari saat ini untuk mengeliminasi supaya hal tersebut tidak terjadi.
Sonny menjelaskan, nantinya juga akan ada penguatan baik dari Mabes TNI maupun Mabes Polri sehingga untuk wilayahnya diserahkan kepada Kodam Udayana dan Polda Setempat.
Diketahui, dalam pengamanan acara KTT G20 di Bali, Kodam IX/Udayana dan Polda Bali tergabung dalam Satuan Tugas (SATGAS) kewilayahan. Di mana terapat 8000 personel Polri dan 6000 personel TNI yang tergabung dalam satgas tersebut.
Dalam struktur satgas, Pangdam IX/Udayana bertanggung jawab sebagai Komandan Satgas Pengamanan Wilayah.
Sementara itu, Badan Intelijen Negara (BIN) telah memastikan ada lima kawasan di Bali yang menjadi prioritas pengamanan selama acara puncak KTT G2O di Bali yang akan dihadiri oleh kepala negara dan sejumlah delegasi pada 15-16 November 2022 mendatang.
Wawan Hari Purwanto selaku Juru Bicara BIN menuturkan, pihaknya melihat bahwa terdapat lima kawasan prioritas dari pengamanan selama KTT G20 berlangsung di Bali, di antaranya Seminyak, Jimbaran, Nusa Dua Utara, Nusa Dua Selatan dan Sanur.
Prioritas pengamanan tersebut dilakukan karena sejumlah kegiatan Presiden Joko Widodo bersama sejumlah kepala negara terfokus di lima wilayah tersebut. Selain itu, semua kegiatan delegasi maupun presiden juga akan berlangsung di sana.
Selain itu, Wawan menjelaskan bahwa seluruh pintu keluar dan masuk dari bandara maupun pelabuhan-pelabuhan sekecil apapun akan dilakukan penjagaan yang ketat selama acara puncak KTT G20.
Mulai dari Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Padang Bai, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Gilimanuk hingga Pelabuhan Celukan Bawang termasuk juga pelabuhan kecil tradisional yang berpotensi jadi tempat masuknya para pelaku kejahatan.
Wawan juga memastikan bahwa seluruh kesiapan dari kesehatan, infrastruktur, logistik protokol hingga keamanan terus dilakukan koordinasi untuk memperoleh hasil maksimal tanpa adanya hambatan.
Dirinya menegaskan bahwa pengawalan selama kepala negara dan sejumlah delegasi yang hadir dilakukan dengan sejumlah protokol pengamanan internasional.
Sebelumnya, TNI Angkatan Laut (AL) menyatakan akan mengerahkan 12 Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk mengamankan pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, pada November 2022. Pengerahan belasan KRI ini bertujuan untuk mengamankan pelaksanaan KTT G20 pada sektor perairan.
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono mengatakan, sementara ini telah disiapkan 12 KRI untuk pengamanan KTT G20. Pihaknya juga terus mematangkan dan melaporkan persiapan pengamanan kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Dalam pelaksanaannya, Panglima Koarmada II Laksamana Muda TSNB Hutabarat akan dipercaya menjadi komando pengendali operasi (Kodalops) pengamanan KTT G20 untuk wilayah perairan.
Yudo menuturkan bahwa Hutabarat memiliki tugas untuk mengatur kapal perang asing yang akan memasuki wilayah teritorial Indonesia. Selain itu, TNI AL nantinya juga akan mengatur sektor perairan untuk penempatan KRI maupun kapal perang asing.
Kehadiran kapal perang asing tersebut tak lain untuk pengamanan kepala negara mereka yang datang ke suatu negara Hal tersebut sudah menjadi kesepakatan internasional di mana suatu negara yang melaksanakan kegiatan dan kapal asing yang akan mengamankan kepala negaranya di wilayah teritorial Indonesia, hal inilah yang perlu diatur untuk sektor patroli keamanan laut.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia telah menerima bantuan dari China berupa robot pemindai untuk keamanan penyelenggaraan KTT G20 Bali.
Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Kepala Kantor Kerja Sama Militer Internasional China (OIMC) Mayor Jenderal Zhang Bao Qun kepada pihak Kementerian Pertahanan RI yang diwakili oleh Atase Pertahanan RI di Beijing Marsekal I TNI Bayu Hendra Permana di Beijing.
Atas nama Kemhan RI pula Bayu menandatangani dokumen kesepakatan bantuan tersebut bersama Zhang. Alat pemindai logam berupa robot tersebut nantinya bisa digunakan untuk pengamanan KTT G20 di Bali.
Hal ini menunjukkan bahwa keamanan penyelenggaraan KTT G20 benar-bener dipersiapkan secara matang, TNI, BIN dan Polri telah menunjukkan komitmennya untuk menjaga keamanan dari berbagai sektor selama perhelatan KTT G20 berlangsung.
)* Penulis adalah kontributor Persada Institute
(AD/AA)
