Suarapapuanews, Jakarta– Penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) rupanya menjadi keresahan sebagian masyarakat, dan hal tersebut tidak bisa dihindarkan guna menyelamatkan APBN yang terus-menerus memberikan subsidi. Meski demikian pemerintah memiliki program penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM demi mengendalikan inflasi serta sebagai bantalan sosial bagi masyarakat.
BLT BBM dari pemerintah pusat tentu saja bisa bermanfaat untuk mengendalikan inflasi agar harga kebutuhan sehari-hari tidak terlalu tinggi. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Banten, Imaduddin Sahabat Dirinya menuturkan bahwa BLT ini harus tepat sasaran, terutama, diberikan kepada komoditas transportasi.
Imaduddin mengilustrasikan kenaikan harga itu seperti bola salju. Kalau tidak dikendalikan dari awal, maka akan semakin membesar. Oleh karena itu pihaknya mendorong dana BLT BBM ini. Presiden Jokowi juga turut mengapresiasi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia karena bersinergi menekan laju inflasi. Karena jika dibandingkan dengan negara-negara lain, inflasi kita relatif terkendali.
Provinsi Banten telah menyediakan sekitar Rp 45 Miliar untuk BLT yang dananya diambil dari APBD Banten. BLT tersebut diberikan kepada 75.613 keluarga penerima manfaat (KPM). Saat ini, ada sebanyak 10 provinsi yang berhasil mengendalikan inflasi. Kesepuluh provinsi tersebut mendapatkan dana insentif daerah sebesar Rp 10 miliar lebih.
Pada kesempatan berbeda, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,5 mmiliar untuk subsidi bantuan sosial atau Bansos dan pengendalian inflasi yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2022.
Intervensi ini dilakukan Pemkot untuk komoditi tertentu yang menyumbangkan nilai inflasi tertinggi, juga untuk subsidi bagi masyarakat, yang diyakini mengalami dampak dari penyesuaian harga BBM.
Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pemkot Ambon, Pieter Saima mengatakan, subsidi BBM akan diberikan kepada tukang ojek, nelayan yang menggunakan motor tempel, juga subsidi transport komoditas bahan pokok yang dibeli oleh para distributor dari luar masuk ke Ambon.
Selain itu juga dilakukan operasi pasar, yang telah dilakukan di bulan September di enam lokasi di kota Ambon dan akan dilakukan selama tiga bulan kedepan.
Pieter menyatakan, seluruh kebijakan ini sesuai aturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mewajibkan pemerintah daerah (pemda) membelanjakan dua persen dari DAU.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022. Ia menambahkan, operasi pasar murah akan dilaksanakan di minggu kedua dan keempat setiap bulan di sejumlah pasar tradisional.
Operasi pasar dilakukan untuk menjaga kestabilan harga, komoditi pangan di pasar serta memberikan subsidi bagi pelaku usaha yang mensuplai barang dari luar daerah ke kota Ambon. Tidak hanya di Ambon, upaya mengendalikan Inflasi juga terjadi di Wilayah Blora, Jawa Tengah.
Menyikapi penyesuaian harga BBM dan antisipasi dampak inflasi di wilayah Blora, Bupati Arief meminta agar penyaluran Bansos serta BLT bisa tepat sasaran. Selain itu, Bupati juga meminta para stakeholder di Kabupaten Blora turut bersinergi dalam proses pengendalian Inflasi.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mempredisi bahwa angka kemiskinan bisa mengalami penurunan sekitar 1,07 persen oleh dua bantalan sosial yang diberikan pemerintah di tengah kenaikan harga BBM. Dua bantuan tersebut adalah BSU dan BANSOS.
Sri Mulyani menjelaskan, saat ini pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 24,17 triliun pada masa kenaikan BBM. Jumlah tersebut diperuntukkan bagi 20,65 juta keluarga yang masing-masing akan mendapatkan Rp 150 ribu untuk empat bulan dengan total Rp 12,4 triliun.
Dirinya juga mengatakan, diperkirakan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi akan membuat 40 persen kelompok masyarakat kurang mampu mengalami penurunan daya beli hingga Rp 8,1 triliun. Sehingga dengan adanya kenaikan bansos diharapkan akan mengurangi beban mereka dalam menghadapi tekanan akibat inflasi maupun kenaikan pertalite dan solar.
Di sisi lain, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro & Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengungkapkan penyaluran bansos BLT, subsidi upah hingga alokasi 2% dana transfer umum dan dana bagi hasil bagi perlinsos mendorong pemulihan ekonomi daerah diharapkan mampu menekan lonjakan inflasi.
Iskandar juga memastikan pemerintah masih menargetkan laju inflasi pada 2022 terjaga di kisaran 3 persen +/- 1 persen. Laju inflasi akan sangat bergantung pada kondisi geopolitik Rusia dan Ukraina.
Pendistribusian bansos menjadi upaya untuk mengantisipasi agar peningkatan harga pangan dan energi tidak terjadi secara berlebihan dengan cara menambah pasokan komoditas. Pendistribusian BLT BBM juga merupakan langkah konkrit dari pemerintah untuk menambah nilai daya beli masyarakat serta upaya mengendalikan inflasi untuk membantu masyarakat yang terdampak akan adanya penyesuaian harga BBM.
)* Penulis adalah kontributor Ruang Baca Nusantara
(RK/AA)
