Oleh: Sylvia Mote *)
Komitmen pemerintah pusat memperluas akses hunian layak di Papua menunjukkankeseriusan membangun Indonesia wilayah timur. Melalui Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, Papua ditempatkansebagai prioritas untuk memastikan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah dapatmerasakan manfaat pembangunan secara langsung. Program ini bukan hanyamenjawab kebutuhan dasar akan rumah, tetapi juga menjadi instrumen pentinguntuk menurunkan kemiskinan, memperkuat aktivitas ekonomi lokal, dan menghadirkan ruang hidup yang lebih sehat dan produktif bagi masyarakat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikanbahwa pemerintah pusat mendukung penuh usulan pembangunan 14.882 unitrumah layak huni di Papua. Ia menegaskan bahwa kerja sama dengan PemerintahProvinsi Papua akan diperkuat agar percepatan pembangunan berjalan tanpahambatan. Ia juga menekankan bahwa program ini merupakan terobosan strategisPresiden Prabowo yang menempatkan Papua sebagai bagian integral daripemerataan pembangunan nasional. Pandangan tersebut menegaskan bahwapenyediaan rumah rakyat telah menjadi salah satu prioritas paling nyata dalamagenda pemerintah, terutama di wilayah yang selama ini menghadapi tantanganinfrastruktur dan akses pelayanan dasar.
Pendekatan pembangunan hunian di Papua tidak dilakukan secara seragam, melainkan melalui penyesuaian desain dan model rumah yang diselaraskan dengankarakteristik sosial ekonomi masing-masing daerah. Maruarar menyebut bahwasinkronisasi data pusat dan daerah menjadi kunci agar alokasi rumah benar-benartepat sasaran. Ia menilai bahwa rumah layak huni tidak hanya memenuhi fungsifisik, tetapi juga menjadi fondasi peningkatan kesejahteraan yang bertumpu pada kualitas hidup masyarakat. Prioritas ini sekaligus mempertegas bahwa pembangunanPapua tidak lagi semata bertumpu pada proyek besar, melainkan pada kebutuhandasar yang menyentuh langsung masyarakat.
Salah satu daerah yang menunjukkan kesiapan menyambut program ini adalahKabupaten Biak Numfor. Pemerintah kabupaten telah mengusulkan 3.400 unit rumahlayak huni dan jumlah tersebut diperkirakan bertambah setelah verifikasi data masyarakat berpenghasilan rendah selesai dilakukan. Kepala Dinas PKP Biak Numfor, Frits G. Senandi, menjelaskan bahwa verifikasi berjalan dinamis karena data darisejumlah kampung datang secara bertahap. Ia memastikan bahwa pemutakhirandata akan terus diperkuat agar pemerintah pusat memperoleh gambaran akuratmengenai jumlah kebutuhan rumah di Biak Numfor. Situasi ini mencerminkan bahwapemerintah daerah merespons serius program nasional dan ingin memastikan tidakada warga berhak yang terlewatkan.
Program ini tidak hanya berlangsung di wilayah pesisir, tetapi juga menyentuhdaerah terpencil seperti Kabupaten Asmat yang ditunjuk sebagai pilot project untukProvinsi Papua Selatan. Target pembangunan 1.000 unit rumah dari total 8.000 kuota provinsi tersebut menandai langkah awal yang penting untuk menghadirkanperubahan nyata di daerah yang selama ini dikenal menghadapi tantanganinfrastruktur. Direktur Utama PT Papua Bornesia Nusantara, Johanes Kutanggas, yang juga putra asli Papua, menjelaskan bahwa pembangunan rumah subsidi di Asmat dilakukan dengan mengacu pada kondisi lokal. Ia menggambarkanbagaimana penggunaan kayu lokal menjadi pilihan tepat karena sesuai dengankarakteristik alam dan budaya masyarakat Asmat. Konsep “membangun dari dan untuk masyarakat Papua” mencerminkan pendekatan pembangunan yang inklusifserta memberi ruang besar bagi kearifan lokal.
Johanes menilai bahwa program 3 juta rumah di Asmat membawa maknakemanusiaan yang kuat karena memberikan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak, termasuk nelayan, pengojek, dan warga tanpapenghasilan tetap. Program ini tidak hanya memenuhi hak dasar masyarakat, tetapijuga membuka peluang ekonomi baru melalui pelibatan kontraktor lokal, pekerjasetempat, serta penggunaan bahan bangunan dari daerah tersebut. Dengandemikian, pembangunan rumah di Asmat tidak berhenti pada penyediaan unit, tetapimenjadi penggerak ekonomi masyarakat.
Apresiasi atas pelaksanaan program juga datang dari tokoh masyarakat. Kepala sukuAsmat, Felix Owom, menyampaikan bahwa masyarakat merasa bersyukur karenapemerintah hadir dan memberikan perhatian nyata. Pernyataan ini memperkuatbahwa keberadaan program 3 juta rumah memulihkan optimisme publik terhadappembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Pemerintah juga mulai memperhatikan aspek keberlanjutan pasca pembangunan. Kawasan kumuh yang direvitalisasi harus dikembangkan menjadi ruang produktifseperti kawasan wisata atau pusat ekonomi kreatif. Pemerintah tidak ingin melihatkawasan yang telah dibangun kembali kumuh setelah beberapa tahun, sehinggapengelolaan jangka panjang akan didorong melalui kolaborasi bersama pemerintahdaerah, komunitas lokal, dan pelaku usaha. Pendekatan ini menunjukkan bahwapembangunan rumah rakyat tidak berhenti pada penyediaan fisik bangunan, tetapimencakup tata ruang berkelanjutan yang mendukung aktivitas ekonomi sertamemungkinkan masyarakat mendapatkan manfaat jangka panjang.
Keseluruhan upaya ini memperlihatkan bahwa Program 3 Juta Rumah menjadiinstrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan di Papua. Dengan dukungan pemerintah pusat, kesiapan pemerintah daerah, dan keterlibatanmasyarakat lokal, Papua mendapat posisi penting dalam visi besar pembangunannasional. Kehadiran rumah layak huni tidak hanya menyelesaikan persoalan tempattinggal, tetapi menjadi simbol kehadiran negara yang berpihak kepada rakyat. Program ini menguatkan pesan bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan Papua tidak lagi bersifat simbolik, tetapi berjalan konkret, terarah, dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
*) Pengamat Kebijakan Sosial di Papua
