Suarapapuanews, Jakarta– Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) diapresiasi oleh banyak pihak, mulai dari masyarakat, ekonom sampai akademisi. Oleh sebab itu, rencana demonstrasi yang akan dilaksanakan kelompok buruh pada 12 Oktober 2022 sudah tidak relevan.
Rencana demonstrasi kelompok buruh pada 12 Oktober 2022 terkait penolakan penyesuaian harga BBM merupakan isu yang sudah usang. Pasalnya, masyarakat mendapatkan kompensasi berupa BLT sebesar Rp. 600.000 yang disalurkan melalui Kantor Pos. Sebanyak 20 juta warga Indonesia berhak menerimanya dan masyarakat sangat berterima kasih karena pemerintah memperhatikan rakyat kecil.
Ekonom Hardy Hermawan menyatakan bahwa BLT merupakan langkah tepat yang dilakukan dilakukan pemerintah di tengah naiknya harga komoditas belakangan ini. Bantuan sangat tepat dan harus segera diekseskusi. Dalam praktiknya, wajib untuk mengurangi potensi internal dan eksternal error, sehingga masyarakat yang sangat membutuhkan bisa menikmati BLT tersebut.
Artinya, di masa pandemi harga-harga bergejolak dan agak memberatkan rakyat kecil. Namun dengan adanya BLT dari pemerintah, mereka bisa tetap belanja, tanpa harus berutang. Saat menerima uang BLT, masyarakat masih bisa membeli beras, telur, minyak, dan kebutuhan dapur lain.
Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menuturkan, unjuk rasa sudah banyak mengandung muatan politik pragmatis. Padahal selain BBM, ada hal lain yang masih menjadi persoalan masyarakat. Contoh lain persoalan terkini di luar kenaikan harga BBM adalah banjir di beberapa daerah, hingga isu pencemaran lingkungan. Namun sayang, persoalan-persoalan tersebut justru tidak menjadi sorotan. Padahal jika aksi demonstrasi tulus dilakukan, maka akan ada banyak persoalan yang disuarakan.
Kebijakan penyaluran BLT sangat penting bagi masyarakat terdampak, tak hanya akibat efek pandemi, tetapi juga karena perubahan harga BBM. Harga barang-barang di pasar jadi disesuaikan. Namun mereka tetap bisa belanja dengan menggunakan BLT BBM, dan sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah bergerak cepat memitigasi dampak penyesuaian harga BBM.
Rakyat kecil menjadi perhatian khusus pemerintah, karena kelompok ini yang paling terdampak. Jika harga-harga barang mengalami penyesuaian maka pilihannya ada dua, yakni mengurangi belanja atau mencari pinjaman untuk sekadar membeli kebutuhan pokok. Padahal utang sangat berbahaya karena rakyat kecil bisa nekat mencari rentenir, yang mematok bunga berbunga sangat tinggi.
Oleh karena itu, pemerintah berusaha agar situasi buruk ini tidak terjadi. Masyarakat harus tetap memenuhi kebutuhan pokoknya dan solusinya adalah pemberian bantuan dalam bentuk BLT BBM. Ada pula bantuan lain seperti bansos pekerja, program keluarga harapan, sehingga rakyat yang tidak menerima BLT BBM bisa menikmati bansos yang lain.
Sementara itu, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Dwini Handayani, menyatakan bahwa BLT diberikan kepada masyarakat yang terdampak, agar mereka bisa memenuhi kebutuhannya. BLT sangat tepat sebagai bentuk pengalihan subsidi (dari pengurangan harga BBM menjadi bantuan sosial ke rakyat yang membutuhkan).
Rakyat yang terdampak ada banyak dan mereka sangat terbantu oleh BLT BBM. Uang sebesar Rp.600.000 sangat berarti bagi mereka karena bisa dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. BLT dari pemerintah sangat berarti dan nominalnya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Pemerintah juga berpesan bahwa BLT BBM harus dihabiskan, tetapi jangan dibelikan barang yang konsumtif seperti HP. Penyebabnya karena BLT adalah bantuan untuk membeli keperluan dapur, bukannya kebutuhan tersier. Selain itu, uang tersebut wajib dibelanjakan untuk menggerakkan roda perekonomian Indonesia.
Penyaluran BLT BBM harus tepat sasaran, yaitu kepada rakyat kecil yang benar-benar membutuhkan. Mereka bisa mengantri di Kantor Pos atau menunggu petugas datang untuk mendapatkan bantuannya (jika tinggal di tempat terpencil dan jauh dari kantor pos).
Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan pihaknya akan meng-update data penerima BLT BBM tiap bulan. Tujuannya agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran. Dalam artian, tidak akan ada kesalahan, di mana rakyat yang masuk dalam kategori mampu ternyata malah turut mengantri BLT BBM di Kantor Pos.
Kementerian Sosial memastikan bahwa BLT harus tepat sasaran, karena rakyat kecil butuh bantuan. Oleh karena itu BLT harus benar-benar diberikan untuk rakyat kecil yang terdampak penyesuaian harga BBM. Risma menegaskan akan menindak tegas jika ada oknum yang melakukan korupsi dana BLT BBM, bahkan bisa berujung pemecatan.
Masyarakat mengapresiasi Mensos yang bertindak sangat tegas dalam menghadapi oknum yang berniat buruk dalam membagikan BLT BBM. Tidak ada celah bagi para koruptor. Tindakan tegas ini amat wajar karena mereka tega mengambil uang rakyat kecil yang bukan haknya.
Banyak pihak mengapresiasi pemberian BLT BBM kepada masyarakat yang terdampak oleh penyesuaian harga BBM. Diharapkan juga BLT bisa meringankan beban rakyat kecil, sehingga mereka masih bisa memenuhi kebutuhannya, meski harga sembako mengalami perubahan. Oleh sebab itu, rencana demonstrasi yang akan dilakukan kelompok buruh harus dibatalkan, karena aksi mereka tidak mewakili aspirasi masyarakat dan merupakan kepentingan pragmatis pihak tertentu.
)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini
(MP/AA)
