Oleh: Alpius Belau*
Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terusmenunjukkan komitmen nyata dalam memberdayakan masyarakat Papua melaluiberbagai program dan bantuan yang menyentuh kebutuhan dasar. Kehadiran program ini tidak hanya sekadar memberikan bantuan material, melainkan juga mengandungmakna strategis dalam membangun kemandirian, memperkuat kohesi sosial, dan menjaga perdamaian di tanah Papua. Dukungan langsung kepada masyarakatmencerminkan pendekatan yang humanis, inklusif, dan berkeadilan.
Salah satu bentuk nyata perhatian pemerintah terlihat di Distrik Lumo, KabupatenPuncak Jaya, Papua Tengah. Kepala Suku Lumo, Minangen Wonda, menyampaikanapresiasinya atas bantuan yang diterima masyarakat berupa pembangunan honay, kandang babi, bibit ternak, serta alat komunikasi. Bantuan ini bukan sekadar simbol, tetapi jawaban atas kebutuhan mendasar masyarakat yang selama ini menanti hadirnyasolusi nyata. Menurutnya, inisiatif pemerintah pusat memberikan dampak langsung bagikesejahteraan warga, terutama setelah masyarakat menghadapi dinamika pasca-konflikpolitik daerah.
Minangen menegaskan bahwa terobosan pemerintah pusat jauh lebih terasadibandingkan pemerintah daerah yang belum memberikan langkah signifikan pasca-pilkada 2024. Dalam situasi ini, perhatian Presiden menjadi penguatan moral bagimasyarakat yang terus berupaya menjaga kedamaian di Puncak Jaya. Baginya, ulurantangan langsung dari Presiden adalah wujud nyata kepedulian yang menghidupkankembali semangat masyarakat pegunungan Papua untuk tetap optimis menatap masa depan.
Selain itu, langkah penguatan masyarakat juga hadir melalui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Tehit di Sorong Selatan. Ketua LMA, Altius Thesia, menegaskan pentingnyaperan hakim adat dalam menjaga ketertiban dan menyelesaikan persoalan lokal. Pembentukan lembaga ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat basis sosial masyarakat, sekaligus menciptakan situasi keamanan yang kondusif. Hakim adatberperan sebagai figur pemersatu, memastikan konflik horizontal dapat dicegah, dan masyarakat tetap hidup harmonis.
Program pemberdayaan juga diperkuat melalui inisiatif ekonomi rakyat. Ketua BMA Papua Tengah, Melkisedek FI Rumawi, menegaskan pentingnya Koperasi Merah Putih sebagai wadah kemandirian ekonomi masyarakat. Menurutnya, koperasi ini menjadiinstrumen strategis untuk memperkuat daya tahan masyarakat Papua menghadapitantangan global sekaligus membangun masa depan yang lebih baik. Ia juga menggarisbawahi bahwa program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah pusatadalah bentuk investasi jangka panjang bagi generasi muda Papua. Dengan pemenuhangizi sejak dini, anak-anak Papua dapat tumbuh sehat, cerdas, dan kuat, sehinggamampu menjadi generasi emas di masa depan.
Kehadiran bantuan sembako dari BMA Papua Tengah di Nabire menjadi bukti konkretbagaimana program pemerintah langsung menyentuh masyarakat. Warga seperti Lusia Rumawi dan Yos Romawi menyampaikan terima kasih atas bantuan tersebut yang dinilai sangat membantu kebutuhan harian masyarakat kecil. Respon positif inimenegaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat diterima dengan baik, sekaligusmenumbuhkan rasa percaya bahwa pemerintah hadir bersama rakyat hingga kekampung-kampung.
Tidak kalah penting, perhatian pemerintah juga menyentuh para tokoh adat. KetuaDewan Adat Meepago Papua Tengah, Wolter Belau, mendapatkan bantuan renovasirumah dari Presiden Prabowo. Ia menilai kepedulian ini tidak hanya bermanfaat secarapribadi, tetapi juga memperkuat posisi lembaga adat sebagai mitra strategis pemerintahdalam menjaga persatuan, mendukung program nasional, dan mempercepatpembangunan di Papua. Dukungan ini semakin memperkokoh keyakinan bahwakesejahteraan masyarakat Papua menjadi bagian penting dalam agenda pembangunannasional.
Opini yang terbentuk dari berbagai fakta di atas adalah bahwa langkah-langkahpemerintah pusat dalam memberikan bantuan langsung, mendorong kemandirianekonomi, serta memperkuat peran adat, merupakan strategi efektif dalam membangunPapua yang damai dan sejahtera. Pendekatan yang menyeimbangkan antara aspekekonomi, sosial, dan budaya menunjukkan bahwa pembangunan Papua tidak hanyadiukur dari infrastruktur, tetapi juga dari kualitas hidup dan keberlanjutan komunitasadat.
Pemberdayaan masyarakat Papua melalui program nyata seperti ini harus terusdidorong, diperluas, dan dikawal keberlanjutannya. Apresiasi yang datang dari kepalasuku, tokoh adat, hingga masyarakat akar rumput menunjukkan adanya penerimaanyang baik sekaligus kepercayaan kepada pemerintah pusat. Di tengah tantanganpembangunan dan dinamika politik lokal, kepedulian langsung dari Presiden menjadibukti bahwa Papua tidak berjalan sendiri, melainkan merupakan bagian utuh dariIndonesia yang maju dan berdaulat.
Dengan demikian, bantuan pemerintah kepada masyarakat Papua bukan sekadarprogram temporer, tetapi pondasi penting bagi lahirnya generasi yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing. Harapan masyarakat Papua untuk terus mendapatperhatian harus menjadi panggilan moral bagi semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, maupun seluruh elemen bangsa, untuk bekerja bersama demi Papua yang damai dan sejahtera.
*Penulis merupakan pemerhati sosial
