Suarapapuanews, Jakarta– Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM Tahap I telah mencapai 96,6 %, atau mencapai 5,6 triliun kepada 19,95 juta keluarga penerima manfaat.
“Pemerintah telah menyalurkan tambahan bantuan sosial untuk melindungi daya beli masyarakat melalui bantuan langsung tunai (BLT) BBM tahap satu dengan total anggaran Rp 5,6 triliun, yang telah disalurkan sebesar 96,6 persen atau kepada 19,95 juta keluarga penerima manfaat,” ungkap Luhut, Kamis (29/07/2022).
Luhut juga mengatakan bahwa penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) terus berjalan dengan baik dan telah disalurkan lebih kepada lebih dari 7 juta pekerja atau 48,3 %.
Ia pun meingingatkan bahwa Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan akibat situasi global yang penuh ketidakpastian.
“Dengan kondisi geopolitik yang masih memanas, dan masih terus memanas, dan kita tidak tau kapan ujungnya. Dan melambatnya perekonomian global. Indonesia masih terus dihadapkan pada berbagai tantangan. Perlu berbagai langkah strategis. Perlu dilakukan mitigasi resiko yang dapat terjadi,” ujar Luhut.
Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik, Sirojudin Abbas menilai bahwa pemerintah telah melakukan perbaikan yang signifikan terkait penyaluran BLT BBM dibandingkan BLT Covid-19 lalu.
“Pemerintah berusaha keras memastikan delivery cepat dan tepat waktu. Sehingga berbagai channel yang memungkinkan masyarakat bisa mendapatkan haknya itu dikerahkan pemerintah,” pungkasnya.
Abbas juga melihat pemerintah Indonesia mampu menjaga perekonomian dan mengatasi dampak dari berbagai tekanan global saat ini.
Terpisah, Pengamat Sosial Universitas Indonesia, Rissalwan Habdy Lubis juga turut memberikan apresiasi kepada pemerintah terkait distribusi BLT BBM.
“Saya kira sebagai ikhtiar formal dari pemerintah, ini perlu di apresiasi terkait dalam upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak dari kenaikan harga BBM,” tutur dia.
Sebelumnya Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio juga menilai kebijakan pemerintah memberikan BLT sudah tepat. BLT tersebut merupakan bantalan sosial kepada masyarakat atas pengalihan dari subsidi BBM.
“Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan mengalihkan anggaran subsidi BBM ke BLT sudah tepat,” kata Agus di Jakarta.
Agus menilai keputusan pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke BLT sangat wajar. Menurutnya, masyarakat membutuhkan dana untuk tetap menjaga daya belinya terutama membeli kebutuhan pokok.
“Pada prinsipnya negara berkewajiban menjaga agar inflasi tidak melambung tinggi dan daya beli masyarakat tetap kuat,” kata Agus.
Dirinya menilai subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran. “Kita bisa lihat di hampir semua SPBU, banyak mobil mewah yang mengisi BBM bersubsidi sehingga dapat dikatakan bahwa selama ini subsidi tidak tepat sasaran,” katanya.
(CA/AA)
