Oleh Loa Murib
Keamanan dan kedamaian adalah harta berharga bagi masyarakat Papua. Di tengah derasnyaarus informasi dan dinamika politik nasional, provokasi yang mengarah pada aksi anarkisbisa menjadi ancaman serius jika tidak diantisipasi. Papua membutuhkan suasana tenang agar pembangunan berjalan lancar dan kehidupan sosial tetap harmonis tanpa terpecah oleh isu-isuyang tidak relevan dengan realitas masyarakat setempat. Kejadian demonstrasi yang berujungpada tindakan destruktif di Jakarta baru-baru ini menjadi pengingat penting bahwa potensiprovokasi bisa saja meluas ke berbagai daerah, termasuk Papua
Tokoh adat Kabupaten Jayapura, Yantei Luwai, menegaskan bahwa kebijakan yang diambiloleh pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tentu telah dipertimbangkan secara matang. Oleh karena itu, masyarakatPapua tidak perlu terpengaruh isu-isu yang berkembang akibat aksi demonstrasi di Jakarta. Iamenyerukan agar masyarakat di enam provinsi Papua tetap fokus menjaga kedamaian, tidakterprovokasi oleh ajakan atau narasi yang berpotensi memicu kerusuhan. Bagi Yantei Luwai, menjaga Papua tetap kondusif adalah bentuk tanggung jawab bersama, baik dari masyarakatumum maupun para tokoh adat, tokoh agama, dan pemimpin komunitas.
Nada seruan yang sama datang dari kalangan tokoh agama. Pendeta Jones Wenda, SekretarisUmum Sinode Kingmi Seluruh Indonesia, menyampaikan bahwa peristiwa demonstrasi di Jakarta adalah urusan lokal yang tidak perlu ditarik ke tanah Papua. Menurutnya, provokasisemacam itu hanya akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia mengingatkanbahwa Papua adalah tanah Injil, sebuah tanah yang harus dijaga sebagai simbol kedamaiandan keberkahan. Bagi umat di Papua, menjaga Papua tetap aman bukan hanya persoalansosial, tetapi juga merupakan panggilan iman untuk merawat karunia Tuhan yang telahdititipkan di tanah ini.
Sementara itu, suara dari Papua Selatan melalui Ketua Ikatan Besar Auyu Kabupaten Mapi, Fredi Kaibu, menekankan pentingnya berdemokrasi secara dewasa dan bertanggung jawab. Baginya, aspirasi memang hak setiap warga negara, tetapi cara penyampaiannya harus tertibdan tidak boleh melampaui batas hukum. Ia mengingatkan bahwa demonstrasi yang berujungpada tindakan anarkis justru berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat luas, merusak persatuan, serta mencederai esensi demokrasi itu sendiri. Pesan ini mengandungmakna mendalam: demokrasi bukan berarti kebebasan tanpa batas, melainkan ruang untukmenyampaikan pendapat secara bermartabat.
Peringatan serupa datang dari Tokoh Adat Tolikara, Karmin G. Yikwa, yang mengajakmasyarakat Papua, khususnya di Tolikara, untuk menutup telinga dari isu-isu provokatif yang berbau anarkis. Ia menekankan bahwa masyarakat tidak boleh mudah terpengaruh tindakan-tindakan yang justru akan merugikan rakyat kecil. Dengan demikian, masyarakat dimintatetap waspada terhadap segala bentuk ajakan yang bisa menjerumuskan Papua pada konflikhorizontal.
Jika ditelaah lebih jauh, pernyataan tokoh-tokoh Papua ini sejatinya memperlihatkan satugaris besar pemikiran: menjaga perdamaian adalah tanggung jawab bersama. Papua memilikisejarah panjang dalam menghadapi berbagai tantangan, namun kedamaian selalu menjadijalan utama yang dipilih demi melindungi generasi mendatang. Anarkisme, sebaliknya, hanyamenghadirkan kerugian dan meninggalkan luka sosial yang sulit dipulihkan.
Dalam perspektif sosial, anarkisme tidak pernah menyelesaikan persoalan, melainkan justrumenciptakan masalah baru. Kerusakan fasilitas umum, lumpuhnya aktivitas masyarakat, hingga terganggunya ekonomi lokal adalah dampak nyata yang sering kali ditimbulkan. Di Papua, yang tengah giat membangun infrastruktur, memperkuat pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tentu saja gejolak anarkis hanya akan menghambat lajupembangunan. Oleh karena itu, menolak provokasi dan meneguhkan komitmen pada jalandamai merupakan pilihan yang rasional sekaligus strategis.
Selain itu, seruan tokoh-tokoh Papua juga menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwakeamanan adalah fondasi dari kemajuan. Pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanyastabilitas, dan stabilitas tidak mungkin terwujud jika masyarakat terpecah oleh provokasi. Oleh sebab itu, setiap individu di tanah Papua perlu menginternalisasi pesan ini: kedamaianbukan sekadar kondisi, tetapi investasi jangka panjang bagi masa depan.
Penting pula dicatat bahwa Papua memiliki modal sosial yang kuat dalam menjagaperdamaian, yakni keberadaan tokoh adat dan tokoh agama yang dihormati luas. Dalam budaya Papua, suara tokoh adat sering kali menjadi pedoman moral masyarakat, sementaraajaran agama memberi landasan spiritual yang memperkuat solidaritas. Ketika kedua otoritassosial ini bergandengan tangan menyerukan damai, maka pesan itu memiliki kekuatan besaruntuk membendung potensi provokasi.
Pada akhirnya, menjaga tanah damai Papua dari bahaya anarkisme adalah tugas kolektif yang tidak boleh diabaikan. Provokasi dari luar mungkin akan terus datang, tetapi dengankewaspadaan dan komitmen bersama, Papua akan tetap berdiri kokoh sebagai wilayah yang aman, damai, dan harmonis. Pesan dari para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakatPapua harus dipandang bukan sekadar imbauan, melainkan sebagai pedoman moral yang mempertegas identitas Papua sebagai tanah yang menjunjung tinggi persaudaraan dan perdamaian.
Dengan memegang teguh pesan ini, masyarakat Papua tidak hanya melindungi diri dariancaman anarkisme, tetapi juga menegaskan kepada bangsa Indonesia bahwa Papua adalahbagian integral yang selalu berkomitmen menjaga stabilitas nasional. Kedamaian Papua adalah kedamaian Indonesia, dan menjaga Papua tetap damai berarti menjaga masa depanbangsa.
*Penulis Adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur
