Suarapapuanews, Jakarta– Politisi Fahri Hamzah memandang pemerintah perlu untuk lebih memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai kondisi perekonomian yang sedang dialami Indonesia saat ini.
Fahri juga menilai pentingnya peran para ekonom untuk aktif memberikan informasi ke publik, mengenai kondisi perekonomian global dan berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah.
“Memang kita punya masalah karena kita kekurangan ekonom sebagai juru bicara kepada masyarakat dan banyak ekonom kita sulit untuk menemukan media untuk berkomunikasi,” pungkasnya.
Selain itu, ia melihat bahwa minimya sosialisasi ke publik terkait peran pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi kerap kali dimanfaatkan para politisi untuk melawan pemerintah. Sehingga para politisi mengeksploitir kekurangan ruang komunikasi tersebut.
“Sehingga sebenarnya khotbah melawan pemerintah ketika menaikan harga BBM atau khotbah pemerintah dalam menyelamatkan APBN selalu dilawan dan selalu itu-itu saja topiknya oleh mereka yang tidak berkuasa, padahal ketika mereka berkuasa, melakukan hal yang sama dan mengalami hal yang sama,” tandasnya.
Selain itu, Fahri juga memandang bahwa dengan situasi global saat ini pemerintah sebetulnya dapat menemukan berbagai formulasi baru untuk mendukung perekonomian Indonesia.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas menyatakan bahwa dalam segala permasalahan yang menyangkut dengan BBM ini, sebenarnya masyarakat sangat percaya bahwa Presiden Jokowi mampu mengatasinya.
“Masyarakat memiliki kepercayaan tinggi bahwa presiden dapat mengatasi masalah BBM. Kesadaran tentang krisis global cukup baik di tingkat masyarakat. Namun, masyarakat masyarakat memiliki kepercayaaan cukup tinggi terhadap kemampuan pemerintah,” ungkapnya.
Sementara itu Pengamat Isu Strategis dan Global, Prof. Imron Cotan menilai kebijakan penyesuaian harga BBM merupakan langkah tepat pemerintah untuk menjaga kondisi keuangan negara akibat tekanan ekonomi global.
Selain itu, Ia menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM mampu menghadirkan keadilan karena subsidi BBM dialihkan ke bantalan sosial agar manfaat subsidi dapat tepat sasaran untuk masyarakat yang berhak.
“Pemerintah membuat kebijakan penyesuaian harga BBM dengan bantuan sosial agar tersalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
(CA/AA)
