Oleh: Muhammad Daffa Darmawan
Pemerintah pusat terus menguatkan langkah strategis melalui peluncuran 15 AksiPencegahan Korupsi untuk periode 2025–2026. Program ini menitikberatkan padadigitalisasi administrasi, penguatan tata kelola, dan sinergi antar lembaga. Kebijakantersebut mendapat dukungan nyata dari pemerintah daerah di berbagai provinsiyang secara proaktif menerapkan instrumen pengawasan antikorupsi.
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, menyampaikan dalamrapat koordinasi virtual bersama KPK RI bahwa Pemerintah Provinsi Kalselberkomitmen penuh dalam menjalankan arahan KPK. Ia menegaskan bahwa setiapmasukan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ia jugamenyatakan bahwa upaya pencegahan korupsi harus menjadi bagian dari budayakerja di seluruh jajaran pemerintahan, bukan sekadar formalitas. Rapat koordinasitersebut diikuti oleh seluruh Kepala SKPD, sekretaris, serta pejabat teknis yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran.
Hal serupa, Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, menyampaikan dalamrapat koordinasi pencegahan korupsi yang digelar di Jakarta, bahwa seluruh kepalaperangkat daerah diminta untuk segera memenuhi indikator MCSP sesuai target KPK sebesar 78% untuk triwulan III dan IV tahun 2025. Ia menegaskan bahwaIndeks Pencegahan Korupsi Pemerintah Provinsi Kaltara pada tahun sebelumnyamasih berada di angka 66%, sehingga percepatan langkah sangat diperlukan. Instrumen seperti MCSP dan Survei Penilaian Integritas (SPI) menjadi bagian utamadalam memperkuat sistem antikorupsi di wilayah tersebut.
Kebijakan nasional yang dijalankan oleh pemerintah melalui 15 aksi pencegahankorupsi menitikberatkan pada integrasi digital, auditabilitas, dan transparansi. Pelaksanaan platform seperti SPBE, Krisna, Sakti, MCSP, dan SIPD menjadi saranapraktis untuk memastikan setiap tahapan penganggaran dan pelayanan tercatatdengan rapi. Pemerintah daerah seperti Kalimantan Utara telah mengadopsi MCSP sebagai instrumen evaluasi triwulanan, sedangkan Kalimantan Selatan memastikankoordinasi aktif dengan KPK guna mendukung pelaksanaan yang konsisten.
Optimalisasi digital ini membangun sistem audit internal yang memungkinkan deteksidini terhadap potensi penyimpangan. Evaluasi dilakukan secara berkala setiap tigabulan, dan pelaporan pencapaian disampaikan kepada presiden setiap enam bulansebagai bagian dari mekanisme pengukuran keberhasilan program. Transparansidalam proses pengadaan, pengelolaan anggaran, hingga pelayanan publik tidakhanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan dalam pelaksanaan operasional yang nyata. Dengan demikian, reformasi birokrasi bukan hanya dipandang sebagaimodernisasi, melainkan sebagai langkah strategis untuk mencegah korupsi secarasistemik.
Sinergi antara pemerintah provinsi dan KPK dirancang untuk memperkuat koordinasipelaksanaan Stranas-PK. Rakor yang diikuti oleh berbagai kepala daerahmembuktikan semangat kolaborasi. Provinsi seperti Babel, Lampung, serta DKI Jakarta terlibat aktif dalam forum koordinasi dengan KPK, memperkuat komitmentata kelola bersih.
Provinsi seperti Kaltara dan Kalsel mengambil langkah lanjutan dengan menerapkanindikator teknis dan budaya integritas di internal ASN dan lingkungan birokrasi. Dukungan penuh dari tokoh setingkat gubernur atau wakil gubernur memperlihatkanbahwa pencegahan korupsi menjadi agenda nasional yang juga diimplementasikanoleh pemimpin daerah.
Chairman dan Pemimpin Redaksi Forbes Media, Steve Forbes, memberikanapresiasi tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saatkunjungannya ke Istana Merdeka. Forbes menilai bahwa langkah strategis Presiden, termasuk reformasi ekonomi, deregulasi, dan penguatan sektor strategis, telahmembentuk fondasi yang kuat bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan global. Ia jugamemuji upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang dinilai penting untukmenciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan efisien. Sebagai pengakuan ataskeberhasilan tersebut, Steve Forbes mengundang Presiden menjadi pembicarautama dalam Forbes CEO Global Forum yang akan digelar pada Oktober 2025, yang akan dihadiri oleh lebih dari 400 CEO dan pemimpin bisnis dunia.
Transformasi digital yang dijalankan oleh pemerintah diyakini mampu mengatasipeluang terjadinya praktik korupsi. Setiap proses administrasi, mulai dariperencanaan hingga pengesahan anggaran, kini memiliki jejak audit yang jelas. Indikator seperti MCSP, SPI, serta transparansi layanan publik membukakesempatan bagi pengawasan oleh masyarakat dan lembaga independen.
Dengan keterlibatan berbagai pihak, kebijakan ini diharapkan dapat berjalan secarasistematis, akuntabel, dan memberikan dampak jangka panjang bagi budayaantikorupsi. Evaluasi berkala, penguatan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN), serta sinergi antar seluruh elemen pemerintah di pusat maupun daerah menjadidasar bagi tata kelola publik yang bersih, efektif, dan mendapat kepercayaanmasyarakat.
Kebijakan baru pemerintah dalam penindakan korupsi patut mendapat apresiasikarena tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diwujudkan secara nyata olehpemerintah daerah di berbagai provinsi. Upaya digitalisasi administrasi danpenguatan budaya integritas di kalangan ASN menunjukkan keseriusan pemerintahdalam menciptakan sistem pemerintahan yang modern dan bersih.
Penerapan indikator teknis seperti MCSP semakin memperjelas arah strategis yang terukur dalam pemberantasan korupsi. Sinergi yang kuat antara pemerintah, KPK, dan pemerintah daerah menjadi bukti nyata komitmen bersama yang tulus untukmembangun negeri yang lebih baik, berkeadilan, dan bebas dari praktik korupsi. Dengan langkah-langkah progresif tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakatterhadap pemerintah semakin meningkat, sekaligus membuka peluang besar bagipertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
)* Penulis merupakan Pengamat Sosial
