Suarapapuanews, Jayapura— Koalisi Pemuda Papua (KPP) dan KNPI mendukung serta mendesak Menkopolhukam dan KPK untuk segera mengungkap 10 kasus dugaan korupsi besar di tanah Papua. Salah satunya terkait dana Rp561 miliar yang disetor tunai Gubernur Papua, Lukas Enembe ke kasino judi di Singapura, yang kemudian menjadi temuan PPATK, dan diungkapkan Menkopohukam Mahfud MD di media beberapa waktu lalu. Desakan ini disampaikan para pemuda Papua melalui Ketua Umum DPN Pemuda Adat Papua, Yan Christian Arebo, bersama Ketua Cendekiawan Muda Papua, Paulinus Ohee, Sekertaris KNPI Kabupaten Keerom, Michael Sineri dan Ketua Dewan Nasional Pemuda Adat Papua, Nathan Ansanay, dalam keterangan pers di Jayapura, Minggu (25/09) sore.
Pemuda Papua juga mendesak KPK memperjelas status hukum Gubernur Papua, Lukas Enembe. Apabila beliau (Gubernur Papua,red) tidak bersalah, maka wajib memulihkan nama baik Gubernur Papuategas Michael Sineri. Ia juga menegaskan, bahwa pemuda Papua mendukung negara dalam rangka pemberantasan korupsi di tanah Papua, dan mengecam oknum-oknum yang mengatasnamakan organisasi KNPI dalam aksi demo Save Lukas Enembe pada 20 September 2022 lalu. Tidak semua pemuda Papua mendukung, sebaliknya kami mendukung langkah KPK dalam pemberantasan korupsi di tanah Papuaserunya.
Michael Sineri juga meminta kuasa hukum Gubernur Papua untuk fokus pada substansi masalah dengan tidak menggiring opini ke ranah politik. Kami mengecam oknum-oknum yang mengatasnamakan rakyat Papua untuk menghalangi pemberantasan korupsi di tanah Papua serunya lagi. Kami juga mendesak lembaga negara KPK BPK RI dan PPATK untuk menyampaikan hasil audit pengelolaan dana pemerintahan provinsi Papua dan juga Pon 2020 secara transparan kepada publiksambung ia. Yan Christian Arebo selaku Ketum DPN Pemuda Adat Papua menambahkan, proses hukum dugaan korupsi Gubernur Papua merupakan ranah KPK dan Kepolisian, dimana sudah ada penetapan tersangka.
Nah siapapun tidak bisa mengintervensi. Apalagi sudah ditetapkan sebagai tersangka, itu tidak pandang bulu, entah dia pejabat negara, Bupati, Wali Kota bahkan Gubernur tetap harus ikuti proses hukumkatanya. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat Papua terutama pemuda untuk tidak terprovokasi yang akan memperkeruh situasi keamanan.
Kepada seluruh pemuda di tanah Papua agar tidak terhasut ajakan demo yang menentang pemerintah Kesatuan Republik Indonesia pintanya. Sementara itu Paulinus Ohee menambahkan bahwa dugaan tindak pidana korupsi yg dilakukan Lukas Enembe, telah membuat Papua tidak cepat maju, yang pada akhirnya stigma di masyarakat bahwa Pemerintah RI tidak membangun Papua terus berlanjut.
Selain itu diduga dana tersebut mengalir kelompok bersenjata yang kerap mengganggu situasi kamtibmas di tanah Papuatudingnya. Paulinus meminta Kapolda dan Pangdam Cendrawasih Papua untuk menindak tegas kelompok yang mengganggu Kamtibmas dan keamanan negara di tanah Papua.
(CA/AA)
