Oleh : Ricky Rinaldi
Gelombang proteksionisme kembali menerpa perdagangan global. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan penerapan tarif impor sebesar 19 persen terhadap produk asalIndonesia. Dalam pidatonya, ia menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian darikesepakatan dagang yang lebih luas, termasuk pembelian energi, pertanian, dan pesawatBoeing oleh Indonesia.
Langkah ini merupakan penurunan dari ancaman sebelumnya yang sempat mencapai 32 persen. Menurut laporan Indonesia Business Post, kesepakatan tersebut mencakup pembelianenergi senilai USD 15 miliar, produk pertanian senilai USD 4,5 miliar, serta 50 unit pesawatBoeing.
Pemerintah Indonesia pun segera merespons perkembangan ini. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa keduanegara sedang menyiapkan pernyataan bersama yang akan menjelaskan secara rincimengenai produk yang terdampak, hambatan non-tarif yang dihapus, serta ketentuan teknisperdagangan yang disepakati. Ia juga menyatakan bahwa pemerintah akan segeramengumumkan informasi tersebut kepada publik setelah dokumen final tersedia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartartomenyampaikan bahwa tarif baru tersebut bisa mulai berlaku lebih awal dari tenggat 1 Agustus 2025, tergantung pada proses penyelesaian dokumen bilateral. Hal ini menunjukkanbahwa negosiasi Indonesia dengan Amerika Serikat masih bersifat dinamis.
Dalam negosiasi lanjutan, pemerintah Indonesia juga sedang berupaya agar sejumlahkomoditas unggulan—seperti minyak sawit, kopi, karet, nikel, dan produk perikanan—dapatdikecualikan dari penerapan tarif. Komoditas-komoditas tersebut merupakan bagian pentingdari struktur ekspor Indonesia dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat di sektor pertanian dan kelautan.
Meskipun tarif 19 persen memberikan tekanan pada daya saing produk Indonesia di pasar Amerika, sejumlah pengamat menilai bahwa ini juga bisa menjadi momentum untukmemperbaiki fondasi perdagangan nasional. Harga produk yang naik akibat tarif memangdapat mengurangi minat konsumen AS, namun Indonesia dinilai memiliki kekuatan dalamkualitas, ketahanan rantai pasok, dan keberlanjutan sumber daya.
Pengamat Perdagangan Internasional dari INDEF, Dr. Fithra Faisal Hastiadi berpendapatbahwa Indonesia tidak perlu bereaksi secara berlebihan terhadap kebijakan ini. Iamenekankan bahwa meskipun pasar AS penting, Indonesia memiliki banyak mitra daganglain yang potensial, termasuk kawasan Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Ia juga menilaibahwa diversifikasi pasar dan penguatan kualitas produk ekspor merupakan langkah strategisyang perlu segera diperkuat.
Sektor-sektor seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik, yang selama ini menjadi tulangpunggung ekspor manufaktur Indonesia ke Amerika Serikat, diperkirakan akan terdampaklangsung oleh kebijakan tarif tersebut. Namun, laporan dari Financial Times menunjukkanbahwa Indonesia juga memperoleh keuntungan melalui penghapusan berbagai hambatan non-tarif oleh AS, seperti pelonggaran aturan konten lokal dan inspeksi teknis.
Kesepakatan ini pun membuka akses lebih luas bagi produk Amerika ke pasar Indonesia. Berdasarkan informasi dari White House Fact Sheet, I Indonesia membuka hampir seluruh produk AS demi menciptakan perdagangan yang lebih seimbang, sembari tetap melindungi kepentingan pelaku industri nasional.
Dalam konteks kekuatan nasional, Indonesia tetap memiliki posisi strategis. Sebagaipenghasil komoditas penting dunia seperti nikel untuk baterai kendaraan listrik dan sawituntuk bahan bakar terbarukan, Indonesia memiliki daya tawar tinggi. Upaya hilirisasi yang tengah digalakkan pemerintah juga dianggap dapat memperkuat posisi tawar denganmeningkatkan nilai tambah produk ekspor.
Menanggapi hal ini, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menilai bahwa kebijakan tarif barudari Amerika Serikat tidak akan menggoyahkan arah ekspor Indonesia. Ia menyatakan bahwapemerintah justru melihat kebijakan ini sebagai momentum untuk memperbaiki strukturekspor nasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan efisiensi industri dalamnegeri.
Dengan respons cepat dari pemerintah, kerja diplomasi yang aktif, dan kesiapan sektorindustri, Indonesia diyakini tetap mampu bersaing dan bertahan di tengah dinamika kebijakanglobal. Tantangan seperti tarif 19 persen ini juga menjadi pengingat penting bahwaketergantungan pada satu pasar harus dikurangi, dan bahwa ketahanan serta daya saing dalamnegeri harus terus diperkuat untuk menghadapi era perdagangan yang semakin tidak pasti.
Di luar aspek perdagangan, kebijakan ini juga memberi sinyal penting bagi posisi tawarIndonesia dalam arena diplomasi ekonomi global. Dengan semakin berani mengambillangkah negosiasi timbal balik, Indonesia menunjukkan bahwa kepentingan nasional tetapdijaga, bahkan dalam situasi asimetris seperti relasi dagang dengan negara adidaya.
Ke depan, pemerintah juga perlu mempercepat penguatan sektor manufaktur berbasis eksporserta memperluas akses pasar melalui perjanjian dagang regional dan bilateral lainnya. Langkah-langkah ini akan memperkuat pondasi ekonomi nasional sekaligus melindungipelaku usaha domestik dari ketidakpastian kebijakan luar negeri negara mitra.
*)Pengamat Isu Strategis
