Suarapapuanews, Jakarta– Keputusan pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga sudah tentu akan membawa efek bagi masyarakat. Salah satunya adalah naiknya harga kebutuhan pokok.
Kehadiran BLT diharapkan bisa jadi bantalan bagi masyarakat terhadap dampak penyesuaian harga BBM.
“Tujuan bantalan sosial adaah menjaga dampak dari suatu guncangan pada ekonomi pada kelompok rentan yang kurang atau tidak memiliki kemampuan melawan guncang tersebut. Bantalan ini seharusnya sifatnya temporer dan jaka pendek utamanya menjaga daya beli dan konsumsi masayarakat rentan,” ucap Telisa Falianty pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia di Jakarta, Rabu (14/9/2022).
Talisa Fallianty menekankan, BLT bertujuan agar masyarakat bisa survive, BLT ini hanya bersifat sementara saja. Yang terpenting adalah bagaimana mendesain lapangan kerja yang dapat menyerap masyarakat banyak. Selain itu juga perbaikan penyaluran subsidi untuk beasiswa sekolah atau fasilitas kesehatan, dan lain-lain.
“Saran karena BLT sifatnya sementara harus terintegrasi dgn bantuan produktif dan penyerapan lapangan kerja. Dengan menciptakan lapangan kerja juga dengan menjaga stabilitas harga pangan maka akan mengurangi dampak negatif kenaikan harga BBM,” katanya.
Pemerintah menurutnya perlu memiliki data yang akurat dan up to date sehingga program bantuan yang diluncurkan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dikatakan Telisa Falianty pemberian BLT memang merupakan bentuk itikad baik dari pemerintah.
“Masih banyak masyarakat yg seharusnya mendapat BLT namun blm dapat dan sebaliknya yg tidak berhak malah dapat. ini harus terus diperbaiki satu sisi ketepatan sasarannya, serta perbaikan dan updating data social registry sangat diperlukan agar masyarakat yg benar- benar membutuhkan dan terdampak dapat tertolong,” kata wanita yang juga Dosen Ekonomi di Universitas Indonesia.
Sementara Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) memperbaiki data penerima bansos setiap bulan agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM tepat sasaran. Pembaharuan data penerima BLT ini ditetapkan Kemensos berdasarkan usulan pemerintah daerah.
“Setiap bulan, saya buat SK baru untuk memastikan data tetap update. Tidak setahun dua kali, tapi setiap bulan, karena pergerakan data itu dinamis sekali,” kata Risma dalam dialog bersama Kelompok Cipayung Plus di Jakarta.
Ditempat terpisah, Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, Athor Subroto mendukung upaya Pemerintah menyalurkan BLT. Ia melihat kebijakan tersebut mampu untuk menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menguatkan kepercayaan investor asing kepada Indonesia
Athor juga melihat bahwa BLT BBM tidak dapat diberikan secara terus menerus kepada masyarakat, karena terdapat keterbatasan anggaran, sehingga diperlukan pendekatan pemberian subsidi yang lebih variatif.
(CA/AA)
