Suarapapuanews, Jakarta– Pemerintah mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai salah satu bentuk pengalihan subsidi BBM. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menegaskan bahwa pihaknya terus memperbaharui dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjamin agar penyaluran bantuan sosial (bansos) termasuk BLT BBM tepat sasaran.
“Agar bansos itu tepat salur, tepat sasaran, yang kami lakukan adalah perbaikan data itu sendiri,” ucap Risma dalam siaran Pers Kemensos
Risma berujar bahwa Kemensos secara rutin memperbarui (updating) data setiap bulan. Bahkan, dirinya selalu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) baru untuk memastikan data tetap update.
“Tidak setahun dua kali, tapi setiap bulan, karena pergerakan data itu dinamis sekali,” kata Risma
Selain rutin memperbarui data, penerima BLT juga diusulkan dan didata oleh daerah masing-masing. Menurutnya, pendataan itu dapat dilaksanakan karena terdapat perangkat desa/kelurahan dan kecamatan.
Pendataan oleh Daerah, menurut Risma, telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam Undang-Undang itu, seorang fakir miskin yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah/kepala desa. Risma juga berharap pembaruan data dapat menekan angka ketidaktepatsasaran penerima BLT.
“Kalau daerah mengatakan mereka (calon penerima) tidak mampu ya diusulkan saja. Tapi, kalau mereka dianggap mampu, ya harus didrop,” pungkasnya
Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Fahrurrozi (Gus Fahrur) menerangkan bahwa BLT BBM mungkin tidak bisa memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Namun, BLT BBM adalah langkah terbaik yang bisa dilakukan pemerintah karena masih banyak sekali masyarakat yang membutuhkan. Gus Fahrur juga berharap pengalihan subsidi dapat diarahkan ke sektor lain dan mengajak masyarakat untuk dapat lebih berhemat.
“Pengalihan subsidi juga diarahkan ke sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, yang kemaslahatannya dapat dirasakan semua orang. Masyarakat juga harus mulai berhemat dan bijak mendahulukan mana yang lebih penting” ucapnya dalam sebuah diskusi di stasiun televisi.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, Athor Subroto mendukung upaya Pemerintah menyalurkan BLT. Menurutnya kebijakan tersebut diyakini mampu menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menguatkan kepercayaan investor asing kepada Indonesia.
“BLT tetap disalurkan agar daya beli masyarakat tetap kuat. Ketika para investor melihat pergerakan kebijakan pemerintah yang selama ini sudah ditangani dari berbagai sisi, maka investor akan lebih percaya dengan berinvestasi lebih besar di Indonesia”, terang Athor di Jakarta.
Athor juga menjelaskan bahwa BLT BBM tidak dapat diberikan secara terus menerus kepada masyarakat. Hal ini disebabkan bahwa terdapat keterbatasan anggaran, sehingga diperlukan pendekatan pemberian subsidi yang lebih variatif.
(CA/AA)
