Jurnalredaksi, Jakarta– Pemerintah akan menyesuaikan harga BBM jenis Pertalite. Keputusan ini dinilai tepat karena subsidi yang ditanggung pemerintah sudah terlalu tinggi, sehingga dapat berdampak buruk bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Penyesuaian harga BBM (Bahan Bakar Minyak) yang akan dilakukan oleh pemerintah, menimbulkan pro dan kontra masyarakat. Namun mereka akhirnya mengerti karena harga minyak dunia memang sedang naik drastis, karena ada konflik di Eropa Timur. Kenaikan harga BBM tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain.
Harga BBM jenis Pertalite rencananya akan disesuaikan dari 7.650 rupiah menjadi 10.000 rupiah. Sinyal kenaikan ini disampaikan Oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan. Menurutnya, dalam beberapa hari ke depan, pemerintah akan menyesuaikan harga BBM jenis Pertalite di seluruh Indonesia.
Masyarakat mengerti bahwa penyesuaian harga BBM sudah tepat. Penyebabnya karena harga Pertalite saat ini adalah hasil subsidi BBM. Sedangkan harga keekonomiannya lebih dari 13.000 rupiah. Jika harga BBM jenis Pertalite disesuaikan jadi 10.000 rupiah maka akan mengurangi beban pemerintah yang harus membayar subsidi.
Subsidi BBM yang dibayar oleh pemerintah per tahun adalah 502 Triliun rupiah. Angka ini tentu sangat tinggi dan akan membebani negara. Bayangkan jika subsidi terjadi selama bertahun-tahun, maka akan membuat kondisi finansial Indonesia jadi oleng. Jangan sampai subsidi malah membuat naiknya hutang negara.
Direktur Eksekutif IEA (International Energy Agency) Fatih Birol menyatakan bahwa subsidi BBM akan memberikan tekanan bagi keuangan negara. Dalam artian, subsidi akan membuat pemerintah kelimpungan karena harus membayar banyak sekali uang demi harga BBM yang terlalu murah. Sedangkan masih banyak kebutuhan pada masa pandemi dan diharap subsidi bisa dialihkan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 di Indonesia.
Subsidi BBM diberikan sejak masa orde baru (era pemerintahan mantan alm. Presiden Soeharto). Memang dulu beliau memberi kebijakan seperti itu dengan tujuan agar ada keringanan bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Beban hidup mereka akan lebih ringan karena harga BBM sangat murah.
Akan tetapi subsidi ini bagaikan bom waktu karena selama bertahun-tahun, pemerintah harus menanggung subsidi BBM sampai triliunan rupiah. Jangan sampai Indonesia jadi bangkrut seperti Bangladesh gara-gara harus membayar subsidi BBM. Kondisi keuangan negara harus distabilkan dan masyarakat wajib mengerti keadaannya, dan jangan menyalahkan pemerintah jika ada penyesuaian harga BBM.
Masa Orde Baru sudah terlewati dan diganti dengan era reformasi, dan presiden juga sudah berganti, maka sudah saatnya ada kebijakan baru. Masyarakat diharap tidak tergantung akan subsidi dan jadi lebih mandiri ke depannya. Lagipula harga BBM jenis Pertalite dinaikkan hanya sedikit dan tidak sampai ke nilai keekonomian, karena pemerintah sudah menimbang berapa harga yang pas untuk seliter bahan bakar ini.
Penyesuaian harga BBM dinilai sudah tepat karena ketika ada BBM subsidi yang awalnya untuk rakyat kecil, malah disalahgunakan. Masyarakat kelas atas malah membelinya padahal seharusnya mereka menggunakan Pertamax atau BBM jenis lain, bukan Pertalite. Pengawasan wajib diketatkan kembali agar tidak ada penyalahgunaan seperti ini.
Lagipula, hasil pengurangan subsidi BBM akan diperuntukkan bagi sektor yang tepat. Selain untuk membantu penanganan dampak pandemi Covid-19 di Indonesia, juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur. Di era modern ini masyarakat butuh infrastruktur yang berkualitas baik, agar mempermudah mobilitas dan melancarkan jalur dagang.
Selain itu, infrastruktur akan bisa memicu kenaikan investasi karena para penanam modal asing mensyaratkannya, sebelum mereka masuk ke Indonesia. Jika makin banyak investor maka akan makin bagus karena Indonesia akan makin berkembang dan sekaligus mengurangi pengangguran. Penyebabnya karena proyek investasi menyerap banyak tenaga kerja. Inilah dampak positif yang diharap oleh pemerintah dari pengurangan subsidi BBM.
Selisih subsidi BBM juga digunakan untuk membangun transportasi publik yang aman, nyaman, dan murah. Masyarakat akan terbiasa untuk naik moda transportasi umum dan tidak tergantung pada kendaraan pribadi, yang bisa menyebabkan kemacetan. Jika makin banyak orang yang menggunakan kendaraan umum maka akan mengurangi polusi udara.
Oleh karena itu masyarakat diharap mendukung pemerintah dalam menyesuaikan harga BBM jenis Pertalite. Masyarkat pun diminta untuk tidak skeptis, karena jika ada subsidi BBM yang terlalu banyak akan membebani keuangan negara dan jadi bom waktu di masa depan. Keseimbangan harga BBM wajib dilakukan dan pemerintah juga tidak menaikkan harganya terlalu tinggi, seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain.
Penyesuaian harga BBM memang selalu mengejutkan tetapi diharap semua pihak mengerti alasannya. Lagipula, selisih subsidi juga digunakan untuk hal-hal yang baik, seperti perbaikan infastruktur dan pembangunan sarana transportasi yang nyaman. Dengan adanya penyesuaian harga BBM, APBN dapat terselamatkan dan program pembangunan lainnya dapat terus berjalan.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
(DP/AA)
