JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mendorong kemajuan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama perekonomian nasional. Dalam arahannya kepada Kementerian UMKM, Prabowo menekankan pentingnya dua hal utama, yakni permodalan yang lebih inklusif dan akses pasar yang lebih luas.
Wakil Menteri UMKM, Helvi Y Moraza, menyampaikan bahwa kementerian telah mulai mengambil langkah konkret untuk mewujudkan arahan tersebut. “Kami telah mulai menghubungi perbankan untuk memastikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat disalurkan dengan baik. Selain itu, kami juga tengah mengidentifikasi struktur permodalan yang belum terformalkan,” ujar Helvi.
Dalam menghadapi tantangan era digital, Helvi menekankan bahwa UMKM harus beradaptasi dan berani masuk ke dalam sistem digitalisasi ekonomi. “UMKM tidak lagi bisa mengandalkan sistem konvensional. Suka tidak suka, digitalisasi adalah kunci keberlanjutan,” kata Helvi.
Kementerian UMKM juga berencana bersinergi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong UMKM masuk ke dalam siklus ekosistem industri dalam negeri. “Target kami adalah agar UMKM dapat mengambil setidaknya separuh dari rantai pasok berdasarkan potensi dan keragaman daerah,” tambah Helvi. Ia juga mengimbau pemerintah daerah dan pendamping UMKM untuk membantu mendorong UMKM naik kelas.
Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Akhmad Sugiharto, mendukung penuh langkah pemerintah untuk mendorong digitalisasi UMKM. Menurutnya, teknologi kini menjadi kebutuhan mendasar dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif. “UMKM harus mulai beradaptasi dengan teknologi, terutama dalam berdagang melalui media sosial. Pelatihan khusus harus dilakukan untuk mendukung hal ini,” jelasnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya kemitraan bisnis dengan berbagai pihak untuk memperluas jaringan. “Dengan kemitraan, UMKM bisa berbagi informasi dan memperkuat inovasi berdasarkan riset pasar. Kita perlu tahu apa yang dibutuhkan masyarakat agar produk UMKM relevan,” tambah Akhmad.
Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eisha Maghfiruha, turut memberikan apresiasi atas langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang memperhatikan inklusi keuangan UMKM. Salah satu program yang dinilai strategis adalah penghapusan buku dan tagihan piutang macet untuk sektor UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.
“Program ini memberikan harapan besar bagi UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan baru, terutama bagi mereka yang sebelumnya terkendala kredit macet,” kata Eisha. Langkah ini dianggap mampu membuka jalan bagi UMKM untuk kembali bangkit dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian.
Dengan langkah-langkah strategis yang telah disiapkan, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk memajukan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi. Sinergi lintas kementerian, adaptasi teknologi, dan keberpihakan kepada pelaku UMKM adalah kombinasi langkah yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik maupun internasional.
Pemerintah daerah, pendamping UMKM, dan masyarakat diharapkan terus mendukung inisiatif ini untuk memastikan UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Sebab UMKM yang kuat adalah kunci menuju Indonesia yang lebih sejahtera.
