Jakarta —Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur menjadi langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yang selama ini berpusat di Pulau Jawa. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk mendekatkan pusat pemerintahan dengan kawasan timur Indonesia, sekaligus mengurangi risiko bencana yang mengancam Jakarta.
Data menunjukkan, sekitar 50 persen wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir yang rendah, dengan siklus bencana semakin pendek. “Idealnya, kota besar memiliki tingkat keamanan banjir minimal 50 tahunan. Namun, Jakarta hanya memiliki siklus di bawah 10 tahunan,” ujar Yusharto. Dengan memindahkan IKN ke Kalimantan Timur, risiko ini dapat diminimalkan, sembari menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih adil.
Selain itu, pembangunan infrastruktur di sekitar IKN diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah tengah menyelesaikan berbagai proyek utama, seperti Istana Negara, perkantoran kementerian, serta fasilitas diplomatik dan keamanan. Dukungan berbagai pihak, termasuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, juga disiapkan untuk menjaga stabilitas di wilayah baru tersebut.
Pemindahan ibu kota sebenarnya telah menjadi wacana sejak era Presiden Soekarno, dengan Palangkaraya sempat dipertimbangkan sebagai lokasi baru. Namun, baru pada masa Presiden Joko Widodo, langkah ini diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang IKN. Konsep IKN Nusantara dirancang sebagai forest city, sebuah kota hijau yang mengusung keberlanjutan dan pemanfaatan teknologi canggih untuk menciptakan masyarakat modern.
Anggota DPD RI, Fahira Idris menyatakan pentingnya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pembangunan IKN. Menurutnya, kota ini tidak hanya akan mengubah orientasi pembangunan dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris, tetapi juga mendiversifikasi ekonomi nasional. Dengan fokus pada output ekonomi nontradisional, pembangunan IKN diyakini mampu mengurangi beban Pulau Jawa, yang saat ini menampung 56 persen populasi Indonesia.
Meski menjanjikan, pembangunan IKN menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kebutuhan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp500 triliun. Sekitar 50 persen dana berasal dari APBN, sementara sisanya akan diperoleh melalui investasi BUMN, BUMD, dan swasta. Namun, pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan investasi asing tidak mendominasi.
Diskusi publik yang digelar oleh Sekolah Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia (SKSG UI) juga menyoroti kekhawatiran masyarakat terkait prioritas pemerintah. Beberapa pihak khawatir pemindahan IKN dapat mengalihkan fokus dari pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Namun, Direktur SKSG UI, Athor Subroto, optimistis bahwa IKN Nusantara akan menjadi contoh kota hijau, pintar, dan inklusif yang bisa menjadi harapan baru bagi masa depan Indonesia.
Dengan visi jangka panjang untuk menciptakan pemerataan pembangunan, IKN Nusantara diharapkan menjadi solusi konkret terhadap berbagai persoalan ketimpangan dan risiko yang dihadapi Indonesia. Dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah menjadi kunci kesuksesan proyek monumental ini.
