Oleh : Nacho Tabuni )*
Keamanan di Papua masih menjadi prioritas utama pemerintah, terutama menghadapi ancaman dari kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024, komitmen tegas pemerintah untuk memberantas OPM bertujuan menjaga stabilitas dan melindungi masyarakat yang terancam oleh kekerasan. TNI dan Polri telah mengambil langkah strategis untuk memastikan keberadaan pasukan keamanan yang efektif di wilayah tersebut, dengan menekankan pentingnya pendekatan keamanan yang seimbang dengan upaya pembangunan dan dialog.
Dalam konteks ini, langkah tegas TNI dan Polri patut diapresiasi. Markas Besar TNI telah memastikan bahwa tidak ada penarikan pasukan dari Papua setelah keberhasilan operasi pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera oleh OPM. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran aparat keamanan di Papua bukan sekedar untuk merespons situasi krisis, tetapi juga untuk memastikan keamanan dan ketertiban yang lebih luas bagi masyarakat.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Hariyanto menegaskan bahwa keberadaan prajurit TNI dan personel Polri di Papua adalah bagian dari upaya membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa keamanan adalah prasyarat penting untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Pentingnya menjaga keamanan di Papua tidak bisa disepelekan. Keberadaan OPM dan aktivitas separatis yang mengganggu stabilitas di wilayah Papua telah menyebabkan dampak sosial yang signifikan. Profesor riset dari Pusat Riset Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Cahyo Pamungkas menyampaikan pendekatan yang dilakukan oleh TNI dan Polri harus mempertimbangkan penanganan konflik secara holistik, yang tidak hanya mengandalkan pendekatan militer, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
Pendekatan soft approach yang diterapkan dalam pembebasan pilot Philip Mark Mehrtens juga dapat dijadikan sebagai model dalam menghadapi OPM. Pendekatan ini berhasil menjamin keselamatan korban tanpa mengorbankan nyawa, yang menunjukkan bahwa dialog dan negosiasi bisa menjadi jalan keluar yang efektif dalam situasi yang kompleks. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini menjadi sangat penting, karena mereka adalah pihak yang paling terkena dampak dari konflik yang terjadi.
Selain itu, keberhasilan TNI dan Polri dalam menangkap tersangka anggota OPM menunjukkan adanya upaya sinergitas dan kolaborasi yang nyata dalam memberantas kelompok separatis. Komandan Kolakops Korem 182/JO Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 642/KPS, Kolonel Inf Aswin mengatakan pihaknya mengapresiasi institusi TNI dan Polri atas keberhasilan menangkap seorang DPO kasus pembunuhan di Teluk Bintuni. Keberhasilan ini tidak hanya mengindikasikan penguatan posisi keamanan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum di wilayah-wilayah yang rawan konflik.
Penyerahan diri sejumlah anggota OPM dan simpatisan juga menunjukkan adanya peluang untuk rekonsiliasi. Melalui upaya pembinaan teritorial yang intensif, pemerintah dapat membuka ruang dialog bagi mereka yang ingin kembali ke pangkuan NKRI. Ini adalah langkah yang sangat positif, karena menandakan bahwa ada harapan untuk mengurangi ketegangan di Papua.
Pentingnya kerjasama antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah dalam menangani masalah separatisme sangat jelas. Penegakan hukum yang konsisten dan responsif terhadap dinamika lokal menjadi kunci untuk menciptakan rasa aman di masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses keamanan, pemerintah tidak hanya menciptakan situasi yang aman, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Kondisi keamanan yang stabil di Papua tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi pembangunan di wilayah tersebut, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini sangat penting menjelang Pilkada serentak 2024, di mana stabilitas politik dan keamanan menjadi syarat mutlak untuk pelaksanaan pemilihan yang damai. Keberadaan TNI dan Polri sebagai penjamin keamanan menjadi sangat krusial dalam mencegah potensi gangguan yang mungkin muncul.
Namun, dalam perjalanan menuju stabilitas, pemerintah juga perlu menyadari pentingnya pendekatan yang lebih inklusif. Menyentuh akar permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Papua, seperti ketidakadilan, ketimpangan ekonomi, dan pengabaian hak-hak masyarakat adat, menjadi langkah strategis dalam mengurangi dukungan terhadap kelompok separatis. Dengan melakukan pembangunan yang merata dan memperhatikan aspirasi lokal, pemerintah dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi perdamaian dan stabilitas.
Dalam menghadapi tantangan yang ada, komitmen tegas pemerintah untuk memberantas OPM adalah langkah yang wajib didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Dukungan ini sangat penting agar langkah-langkah yang diambil dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Papua adalah bagian integral dari NKRI, dan menjaga keamanan di wilayah ini adalah tanggung jawab bersama.
Dengan semangat gotong royong dan sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat, Papua dapat menjadi wilayah yang aman dan sejahtera. Oleh karena itu, mari kita dukung upaya pemerintah dalam memberantas OPM demi terciptanya stabilitas keamanan di tanah Papua. Keberhasilan dalam menangani konflik dan menjaga kedamaian adalah kunci untuk pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua di Surabaya
