Jakarta – Selama satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur telah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Langkah ini dinilai tidak hanya memperkuat konektivitas nasional, tetapi juga membawa dampak signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Telisa Aulia Falianty, menilai bahwa Presiden Joko Widodo layak mendapat apresiasi sebagai Bapak Infrastruktur Indonesia. “Beliau adalah bapak infrastruktur Indonesia. APBN kita ini sekitar lebih dari Rp 400 – 500 triliun per tahun dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur,” ujar Telisa. Ia menambahkan bahwa alokasi anggaran besar untuk pembangunan infrastruktur ini telah menciptakan dampak berantai yang luas, mulai dari peningkatan konektivitas hingga distribusi pangan yang lebih efisien.
Telisa juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur pada era Presiden Jokowi telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, terutama bagi wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan. Hal ini sejalan dengan visi Nawacita yang diusung Jokowi-Ma’ruf Amin, yang menekankan pembangunan Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dalam kerangka negara kesatuan. “Ini juga yang perlu diapresiasi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Membangun daerah terluar itu tentu ada cost secara visibility of economy, namun secara sosial dampaknya sangat besar untuk mengurangi ketimpangan di daerah 3T,” tambahnya.
Salah satu pencapaian besar di sektor infrastruktur selama masa pemerintahan Presiden Jokowi adalah pembangunan konektivitas udara hingga ke wilayah 3T. Telisa menyoroti bahwa selama satu dekade terakhir, Indonesia berhasil memperluas jaringan bandara baru, merehabilitasi, dan mengembangkan fasilitas bandara yang ada. “Signifikansi pembangunan infrastruktur udara ini sangat terasa, terutama di wilayah 3T seperti Papua dan wilayah terluar lainnya,” jelasnya. Pengembangan infrastruktur udara ini, menurut Telisa, tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga berdampak pada penurunan harga kebutuhan pokok di wilayah-wilayah terpencil.
Telisa mencontohkan keberhasilan infrastruktur udara di Papua, di mana harga kebutuhan pokok berhasil dijaga dan aksesibilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat meningkat. “Era Presiden Jokowi ini terbukti berhasil menjaga harga kebutuhan pokok, terutama di daerah-daerah terpencil seperti Papua. Konektivitas udara yang lebih baik membuat harga-harga menjadi lebih stabil dan terjangkau,” ungkapnya.
Dampak positif dari pembangunan infrastruktur udara ini tidak hanya dirasakan dari segi ekonomi, tetapi juga dalam upaya mengurangi ketimpangan pembangunan di Indonesia. “Pembangunan di era Jokowi ini lebih inklusif, tidak hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga oleh mereka yang berada di pelosok negeri,” tutur Telisa. Inklusivitas pembangunan ini, menurutnya, menjadi salah satu capaian terbesar pemerintahan Jokowi dalam meratakan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, Telisa juga mencatat bahwa terbukanya konektivitas udara di wilayah 3T memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pemerintah daerah dan pusat. Dengan semakin banyaknya peluang ekonomi yang tercipta, pendapatan daerah juga mengalami peningkatan. “Seperti di Papua, pembangunan bandara baru di Nabire menjadi salah satu contoh bagaimana infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional,” ujarnya.
Pencapaian lainnya yang diungkap oleh Telisa adalah penambahan 41 rute penerbangan baru dan pembangunan 64 bandara baru di daerah-daerah terpencil selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Menurutnya, angka ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya sekadar fisik, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Secara keseluruhan, capaian pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor transportasi udara, mendapat apresiasi yang tinggi dari berbagai kalangan. Konektivitas yang semakin baik, dampak ekonomi yang nyata, serta pengurangan ketimpangan antar wilayah merupakan hasil yang patut diapresiasi dari kebijakan pembangunan infrastruktur yang digulirkan selama 10 tahun terakhir.
