Oleh: Silvia AP )*
Presiden Jokowi memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap terwujudnya Pilkada Damai. Dengan adanya pelaksanaan Pilkada damai, maka diharapkan suksesi kepemimpinan dapat berjalan lancar dan keberlanjutan program pembangunan dapat kembali diteruskan.
Presiden Joko Widodo menegaskan komitmennya untuk selalu mengikuti aturan hukum, termasuk pelaksanaan Pilkada serentak pada November mendatang. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan instrumen demokrasi yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik, aman lancar dan berlangsung damai. Pilkada juga diharapkan bisa menghasilkan pemimpin yang aspiratif untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan di tiap-tiap daerah. Tanpa pemimpin yang memiliki kapabilitas, maka kebelanjutan pembangunan akan menjadi pekerjaan rumah. Hal ini tentu tidak boleh terjadi sehingga butuh komitmen dalam menjaga situasi damai di Pilkada 2024, agar nantinya harapan masyarakat terhadap pembangunan yang berkelanjutan bisa segera terwujud.
Pelaksanaan Pilkada merupakan momen penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat, Pilkada menjadi instrumen utama untuk memilih pemimpin daerah yang akan memegang kendali dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya daerah selama beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, Pilkada tidak hanya menjadi ajang pemilihan, tetapi juga momen penentuan arah pembangunan daerah. Dalam konteks ini, Pilkada yang damai merupakan kunci bagi keberlanjutan pembangunan daerah.
Dalam sejarah pelaksanaan Pilkada di Indonesia, kita sering menyaksikan bagaimana dinamika politik di tingkat daerah bisa menjadi sangat kompleks. Di satu sisi, Pilkada menjadi ajang kompetisi yang sehat bagi para calon kepala daerah untuk menunjukkan program-program terbaik mereka. Di sisi lain, Pilkada juga kerap diwarnai oleh konflik, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang bisa mengancam stabilitas dan keamanan daerah.
Pilkada damai adalah kondisi di mana seluruh proses pemilihan, mulai dari kampanye hingga pengumuman hasil, berjalan dengan tertib, aman, dan tanpa kekerasan. Pilkada yang damai menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan menentukan masa depan daerah mereka.
Tanpa Pilkada yang damai, potensi konflik yang muncul bisa berujung pada kerusuhan, ketidakstabilan, dan bahkan bisa menggagalkan proses demokrasi itu sendiri. Ketika masyarakat terpecah dan terjadi kekacauan, pembangunan daerah bisa terhenti, karena pemerintah daerah harus mengalihkan fokus dan sumber daya mereka untuk memulihkan keamanan dan stabilitas. Dengan demikian, Pilkada damai menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa proses demokrasi berjalan lancar, sehingga pembangunan daerah bisa terus berlangsung tanpa hambatan.
Pemerintah Kabupaten Gowa bersama Kemenag Gowa berkolaborasi tiga pilar dalam mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Damai 2024. Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, menegaskan bahwa Pilkada 2024 yang digelar serentak di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Gowa harus terlaksana dengan baik, aman dan damai.
Adnan mengungkapkan Pilkada serentak ini merupakan pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia, dimana salah satu tujuannya yakni adanya sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan provinsi hingga kabupaten/kota. Lebih lanjut, Adnan menyampaikan, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Sehingga RPJPD tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintahan selanjutnya agar terjadi keberlanjutan pembangunan sesuai dengan tema pemerintah pusat.
Masyarakat yang sadar akan pentingnya Pilkada damai cenderung akan berperan aktif dalam menjaga situasi tetap kondusif. Partisipasi masyarakat dalam Pilkada bukan hanya terbatas pada memberikan suara, tetapi juga melibatkan diri dalam pengawasan proses pemilihan dan memastikan bahwa tidak ada tindakan kekerasan atau intimidasi yang terjadi.
Kedewasaan politik dari para kandidat dan tim sukses mereka menjadi faktor penting dalam menciptakan Pilkada damai. Kandidat yang matang secara politik akan lebih fokus pada adu gagasan dan program, bukan pada upaya menjatuhkan lawan dengan cara-cara yang tidak sehat. Kedewasaan politik juga berarti menerima hasil Pilkada dengan lapang dada, baik saat menang maupun kalah.
Aparat keamanan, seperti kepolisian dan TNI, memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada. Mereka harus bersikap netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya, memastikan bahwa tidak ada tindakan kekerasan atau kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan berlangsung. Pengawasan yang ketat dan respons cepat terhadap potensi konflik dapat mencegah terjadinya eskalasi kekerasan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan untuk mewujudkan Pilkada Damai memang perlu sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah dan masyarakat. Kegiatan cooling dengan deklarasi tiga pilar merupakan adalah wujud keseriusan untuk menciptakan pilkada yang berjalan lancar, aman dan damai.
Lebih lanjut, Trunoyudo meminta tiga pilar itu bisa mendeteksi dini potensi-potensi konflik. Peran Bhabinkamtibmas dan Babinsa disebut dibutuhkan untuk memitigasi segala konflik sosial yang ada. Tak kalah penting, seluruh elemen masyarakat juga harus menjaga kondusifitas selama pelaksanaan dan selesainya Pilkada serentak 2024.
Kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sangat penting dalam memastikan bahwa Pilkada berjalan lancar. KPU dan Bawaslu harus mampu mengelola proses pemilihan dengan transparan dan akuntabel, sementara pemerintah daerah harus memberikan dukungan penuh, baik dari segi anggaran maupun fasilitas, untuk kelancaran pelaksanaan Pilkada.
Pilkada yang damai memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan daerah. Ketika proses pemilihan berjalan dengan baik tanpa gangguan, pemerintah daerah yang terpilih bisa segera bekerja tanpa harus terganggu oleh konflik pasca pemilihan. Stabilitas politik ini memberikan kepastian bagi investor dan pelaku usaha untuk menanamkan modal mereka di daerah tersebut, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Pilkada damai memungkinkan pemerintah daerah untuk fokus pada pembangunan jangka panjang. Tanpa adanya gangguan atau konflik, pemerintah daerah bisa merancang dan melaksanakan rencana pembangunan yang berkelanjutan. Mereka dapat memprioritaskan proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
)* Penulis adalah tim redaksi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ideas
