Masyarakat memiliki posisi strategis dalam setiap proses demokrasi, termasuk Pilkada. Masyarakat bukan hanya sebagai pemilih yang menentukan siapa yang akan memimpin, tetapi juga sebagai pengawas dan penggerak dalam menjaga integritas proses pemilihan. Kesadaran akan peran ini harus dibangun sejak dini, melalui pendidikan politik yang baik dan penyebaran informasi yang akurat mengenai pentingnya partisipasi dalam Pilkada.
Selain itu, masyarakat juga harus aktif dalam menjaga keamanan lingkungan selama Pilkada. Dalam konteks ini, komunikasi yang baik antara masyarakat dan aparat keamanan menjadi kunci utama untuk menciptakan suasana yang kondusif. Ketertiban selama Pilkada juga sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan politik yang baik harus terus digalakkan. Masyarakat perlu memahami bahwa perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar dan tidak seharusnya menjadi pemicu konflik.
Kedewasaan masyarakat dalam menyikapi berbagai isu Pilkada merupakan bagian dari proses demokrasi, sehingga segala perilaku dalam menyikapi proses seluruh tahapan Pilkada harus didasarkan kepada kepentingan bersama, bukan atas nama kepentingan golongan. Dengan meletakkan kepentingan umum di atas segalanya tentu akan menjadi energi positif dalam mendukung terciptanya situasi aman dan kondusif.
Selain aspek keamanan dan ketertiban, peran masyarakat dalam memastikan terselenggaranya Pilkada yang jujur dan adil juga tidak kalah penting. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan terlibat aktif dalam proses pemantauan pemilu. Masyarakat bisa bergabung dengan lembaga-lembaga pemantau independen yang memiliki kredibilitas tinggi. Dengan begitu, masyarakat dapat ikut serta dalam mengawal setiap tahapan Pilkada, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, hingga penghitungan suara.
Menjelang Pilkada serentak tahun 2024, Polres Donggala menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Mantap Praja Tinombala 2024. Rapat ini bertujuan untuk membahas pengamanan Pilkada serentak 2024 yang akan digelar pada November mendatang. Selain itu turut memastikan kesiapan semua pihak terkait dan memantapkan strategi pengamanan demi kelancaran proses demokrasi. Kapolres Donggala, Efos Satria Wisnuwardhana, S.I.K., M.I.K., mengatakan, adanya rakor lintas sektoral itu dimaksudkan untuk saling berkoordinasi atas kesiapan dari masing-masing unsur terkait pelaksanaan Pilkada 2024 agar dapat berjalan dengan aman. Kesiapan dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan dalam pelaksanaan Pilkada aparat keamanan Donggala telah melibatkan sebanyak 477 personil yang akan mengamankan jalannya Pilkada. Selain melakukan persiapan personil juga dilakukan berbagai strategi preventif dan tindakan pengamanan yang komprehensif demi terwujudnya situasi kondusif jelang pelaksanaan Pilkada 2024.
Selain itu, masyarakat juga perlu didorong untuk ikut serta dalam berbagai forum diskusi dan debat publik yang diadakan selama masa kampanye. Keterlibatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap calon pemimpin daerah benar-benar memahami aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Forum-forum seperti ini juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran secara langsung kepada para calon, sehingga dapat terjalin komunikasi dua arah sehingga menghasilkan pemikiran-pemikiran yang konstruktif terkait isu Pilkada.
Dalam menciptakan situasi yang kondusif, sejumlah daerah juga melakukan hal serupa, seperti yang dilakukan di Papua. Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Kemendagri dan KPU menggelar rapat koordinasi terkait Deklarasi Pilkada Aman dan Damai Tahun 2024 di aula kantor Gubernur Papua Tengah. Dalam keterangannya Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk S.Sos.,M.M mengatakan, rapat koordinasi ini dilakukan guna penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 berjalan dengan lancar, aman, dan demokratis.
Ribka Haluk menegaskan kepada seluruh pihak agar terus mendukung penuh dan memastikan segala sarana maupun prasarana serta kesiapan dalam melaksanakan Pilkada serentak 2024 di Papua Tengah. Ia juga menyampaikan kepada semua pihak termasuk aparat keamanan untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah-langkah preventif guna mencegah potensi konflik dan kerusuhan.
Ribka Haluk menekankan agar seluruh kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran. Ia mengharapkan para bupati di Papua Tengah untuk memastikan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pilkada disalurkan tepat waktu dan sesuai peruntukannya. Terakhir Pj Gubernur Ribka Haluk menyampaikan agar masyarakat berperan aktif dalam mengawasi jalannya Pilkada.
Sedangkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 kondusif, aman dan damai, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral secara hybrid. Diikuti oleh seluruh Kepala Desa dan Forkopimcam Kabupaten Pasuruan, Pj. Bupati Andriyanto memimpin jalannya Rakor. Dalam arahannya, Pj. Bupati Andriyanto mengajak sekaligus mengingatkan kepada semua unsur pengamanan Pilkada agar selalu fokus, terutama pada hasil akhir Pilkada nanti.
Setelah seluruh stakeholder telah bergerak dalam mewujudkan pilkada aman dan tertib, ini peran krusial yang melekat kepadanya mereka. Namun tidak kalah pentingnya adalah peran tokoh masyarakat dan pemimpin informal dalam menciptakan Pilkada yang aman dan tertib. Tokoh-tokoh ini sering kali memiliki pengaruh besar dalam komunitas mereka dan dapat menjadi mediator yang efektif dalam meredam potensi konflik. Dengan pendekatan yang bijaksana dan komunikatif, tokoh masyarakat dapat membantu mengarahkan warganya untuk tetap tenang dan menghormati proses demokrasi yang sedang berlangsung.
Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat keamanan, penyelenggara pemilu, media, dan masyarakat luas, sangat diperlukan untuk mewujudkan Pilkada yang aman dan tertib. Seluruh pihak memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing yang saling melengkapi. Pemerintah dan penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, sementara aparat keamanan bertugas menjaga situasi tetap kondusif.
Secara keseluruhan, mewujudkan Pilkada yang aman dan tertib membutuhkan komitmen dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Dari pengawasan independen, keterlibatan dalam menjaga keamanan, pendidikan politik yang berkelanjutan, hingga partisipasi dalam pemungutan suara dan forum diskusi, semuanya merupakan kontribusi penting yang dapat diberikan oleh masyarakat. Dengan demikian, Pilkada dapat menjadi pesta demokrasi yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan membawa dampak positif bagi kemajuan daerah.
