Menjelang Pilkada serentak tahun 2024, masyarakat perlu bersinergi untuk menangkal hoaks dan kabar bohong yang dapat mengganggu kelancaran proses demokrasi ini. Penting bagi kita semua untuk tetap kritis dan waspada terhadap informasi yang beredar.
Jangan mudah terpancing oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Bersama-sama, kita bisa menjaga integritas Pilkada dan memastikan setiap warga negara mendapatkan informasi yang akurat dan benar.
Penjabat (Pj) Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, mengimbau warga Pekanbaru untuk selalu kritis dan waspada terhadap informasi yang beredar. Jangan terprovokasi oleh isu-isu yang muncul menjelang pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang.
Setiap informasi yang beredar harus dipilah dengan cermat, sehingga kita bisa berkontribusi dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama tahapan Pilkada berlangsung.
Dalam menyikapi hoaks, Risnandar menekankan pentingnya melaporkan berita bohong dan politik uang ke Posko Sentra Gakkumdu di Pekanbaru. Langkah ini diperlukan agar laporan tersebut bisa ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.
Semua pihak diajak untuk berperan aktif dalam mengawal Pilkada, mencegah adanya oknum yang mencoba memanaskan situasi. Risnandar juga menegaskan kesiapan Kota Pekanbaru dalam menggelar Pilkada serentak, baik dari segi pemerintah kota, penyelenggara, maupun aparat keamanan. Semua elemen masyarakat diharapkan turut serta menyukseskan Pilkada serentak kali ini.
Penting bagi warga untuk memastikan diri mereka sudah terdaftar sebagai pemilih. Mereka harus proaktif berkomunikasi dengan petugas coklit di lingkungan masing-masing untuk memastikan dapat memilih di TPS yang telah ditentukan. Pastikan data diri telah tercatat dengan benar dan persiapkan diri untuk menggunakan hak suara pada hari pemungutan suara nanti.
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersama Polda Maluku Utara mengadakan Focus Group Discussion (FGD) terkait Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Damai 2024. Diskusi ini digelar di Batik Hot Ternate dengan tema pentingnya peran tokoh agama dalam menolak isu SARA dan informasi hoaks demi mewujudkan Pilkada yang aman dan damai di Maluku Utara.
Ketua FKUB Maluku Utara, Adnan Mahmud, mengingatkan bahwa hasil survei Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dikeluarkan Bawaslu menempatkan Maluku Utara pada posisi ketiga paling rawan, sementara IKP Polri menempatkannya di posisi kedua. Kondisi ini menunjukkan bahwa informasi hoaks dan kampanye hitam adalah ancaman serius yang harus dihadapi.
Peran tokoh agama sangat krusial dalam menciptakan suasana yang kondusif dan damai. Mereka diharapkan mampu memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu yang damai dan jujur.
Adnan juga menekankan bahwa penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, harus bersikap netral dan menjaga integritas suara masyarakat. Ketidaknetralan penyelenggara dapat merusak kepercayaan masyarakat dan memicu ketidakstabilan.
Penyebaran hoaks menjelang Pilkada Serentak 2024 perlu diantisipasi dengan tindakan yang tepat dan cepat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, Ika Mardiah, menekankan pentingnya deteksi dini potensi hoaks oleh unit sapu bersih (saber) hoaks di 27 kabupaten/kota.
Deteksi ini harus dilakukan sejak jauh hari, bukan hanya saat Pilkada berlangsung. Langkah ini sangat penting untuk mencegah hoaks tersebar luas dan merusak suasana.
Ketua Jabar Saber Hoaks (JSH), Alfianto Yustinova, juga menekankan pentingnya sosialisasi langkah-langkah pencegahan hoaks kepada masyarakat secara terus-menerus. Masyarakat perlu lebih waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong.
Sosialisasi yang berkelanjutan akan membantu masyarakat mengenali ciri-ciri berita hoaks, seperti judul yang bombastis, permintaan untuk disebarkan, ketidaksesuaian antara judul dan isi, serta penggunaan nama pesohor atau lembaga terpercaya untuk meningkatkan kredibilitas palsu.
Mudiyati Rahmatunnisa, Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, mengingatkan bahwa potensi hoaks selalu besar dalam setiap pemilu atau Pilkada, terlebih di Indonesia dengan jumlah pengguna media sosial yang sangat tinggi. Data menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 185,8 juta, yang sebagian besar juga pengguna media sosial.
Hal ini menjadi ladang subur bagi penyebaran hoaks. Masyarakat harus terus diingatkan tentang bahaya hoaks yang bisa mendelegitimasi hasil Pilkada dan mengacaukan informasi. Penggunaan media video editan juga menambah bahaya penyebaran hoaks karena lebih mudah dipercaya oleh masyarakat.
Agar Pilkada 2024 berjalan lancar dan damai, semua pihak harus bersinergi dalam menangkal hoaks. Deteksi dini, sosialisasi pencegahan, serta peran aktif tokoh agama dan masyarakat sangat diperlukan. Sinergi seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam menangkal hoaks jelang Pilkada. Kita semua memiliki peran dan tanggung jawab untuk memastikan informasi yang diterima dan disebarkan adalah akurat.
Mari bersama-sama menjaga integritas Pilkada 2024, melaporkan setiap indikasi hoaks atau politik uang, dan memastikan proses demokrasi berjalan lancar. Bersama, kita bisa mewujudkan Pilkada yang aman, damai, dan sukses. Jangan biarkan berita bohong merusak masa depan kita. Tetap kritis, tetap waspada, dan berkontribusilah demi kebaikan bersama.
