Suarapapuanews, Jakarta– Radikalisme masih menjadi tantangan bangsa karena tidak ada elemen masyarakat yang imun terhadap virus tersebut, termasuk lingkungan pendidikan. Masyarakat diminta untuk bersinergi guna menangkal penyebaran radikalisme yang dapat menyasar mahasiswa serta menghambat target Indonesia emas 2045.
Pengamat Pendidikan Nasional Darmaningtyas menilai, munculnya radikalisme di kampus merupakan tanggung jawab semua pihak, sehingga upaya pembenahannya tidak bisa hanya dibebankan pada kampus semata, namun institusi pendidikan secara keseluruhan, mulai dari SMP dan SMA.
Darmaningtyas juga menyayangkan apabila ada institusi perguruan tinggi yang cenderung meremehkan masalah radikalisme di lingkungan kampus. Menurutnya hal ini cenderung akan membuat mahasiswa terhegemoni oleh pandangan-pandangan radikal yang tidak disadari. Ditambahkannya, kunci utama guna mengurai persoalan radikalisme di lingkungan institusi pendidikan ialah bagaimana agar nilai-nilai Pancasila dapat terimplementasi dengan baik di lingkungan pendidikan.
Pasca Orde baru, gerakan radikalisme semakin terbuka dan menyasar ke kampus- kampus, sebagai basis penyebaran indoktrinasi di kalangan akademisi dan mahasiswa tentang pemahaman agama yang sempit. Gerakan mereka berawal dari membentuk kelompok pengajian dengan tutor-tutor dari kalangan mereka baik dari kalangan dosen maupun mahasiswa senior. Tidak sampai disitu saja, ternyata gerakan mereka juga menguasai mayoritas organisasi kemahasiswaan seperti BEM, Himpro, serta Organisasi lainnya.
Dalam mencegah radikalisme, perlu adanya optimalisasi peran dalam lembaga pendidikan formal maupun non-formal, termasuk dalam lingkungan perguruan tinggi, dalam upaya mencegah dan mencari solusi jangka cepat. Upaya pencegahannya melalui dialog dan edukasi. Dalam upaya ini pencegahan dalam bentuk sedini mungkin dari praktik radikalisme bisa dilakukan dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti kegiatan edukasi, kreatif, inovatif, produktif dan kooperatif berbasis UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.
Tentu saja perguruan tinggi mempunyai beberapa pekerjaan rumah yang tidak sedikit. Dalam upaya mencegah radikalisasi di lingkungan kampus, saat ini sudah selayaknya semua aspek kegiatan dilibatkan. Mahasiswa tentu bisa diberi pelatihan kebangsaan dengan harapan memiliki rasa nasionalisme yang baik sebagai warga negara yang baik.
Dengan menjalin hubungan yang baik antar mahasiswa dengan dosen, alumni maupun organisasi mahasiswa baik intra kampus maupun ekstra kampus, dosen yang merupakan orang tua di kampus harus mampu mengarahkan agar kegiatan yang dilakukan mahasiswa selalu dalam koridor paham yang sesuai dengan asas negara dan agama.
Pada kesempatan berbeda, Kasubdit Kontra Propaganda Direktorat Pencegahan Deputi I BNPT Kolonel Pas Sujatmiko mengatakan, semua kampus memiliki kesempatan yang sama untuk terpengaruh terhadap rekrutmen untuk menjadi bagian dari kelompok radikal. Agar kampus-kampus di Indonesia tidak terpengaruh oleh narasi paham radikal, maka harus ditekankan nilai-nilai kebangsaan kepada para civitas akademik. Serta selalu waspada terhadap ancaman tersebut.
Mencegah masuknya paham radikal tentu bukan semata tugas pemerintah, BNPT dan Densus 88, tetapi juga perlu melibatkan sejumlah instansi dan lembaga, termasuk sekolah, madrasah dan perguruan tinggi. Di samping itu, masyarakat, sampai lingkungan terkecil di keluarga, perlu dilibatkan untuk mengantisipasi aksi radikal.
Seluruh civitas di lingkup sekolah dan kampus, perlu ditanamkan nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi kepada sesama agar para peserta didik tidak mudah terpengaruh oleh paham radikal yang mengajarkan cara-cara kekerasan serta menyuburkan sifat intoleran terhadap perbedaan serta kemajemukan di Indonesia. Dengan adanya kepedulian bersama, penyebaran radikalisme di lingkungan kampus diharapkan dapat ditekan.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
(AF/AA)
