Oleh : Sabrina Aulia )*
Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu proses demokrasi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pilkada tidak hanya menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin di tingkat daerah, tetapi juga menjadi refleksi dari kualitas demokrasi yang dianut. Namun, proses Pilkada sering kali diwarnai dengan berbagai tantangan dan kendala yang dapat mengganggu kelancaran dan kedamaian pemilihan tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal Pilkada yang damai menjadi sangat krusial.
Pilkada sering kali diwarnai dengan berbagai masalah, seperti politik uang, kampanye hitam, dan konflik antar pendukung calon. Politik uang menjadi salah satu masalah yang sulit diberantas karena budaya ini sudah mengakar dalam proses politik di berbagai daerah. Kampanye hitam atau black campaign juga sering terjadi, di mana para calon saling menjatuhkan dengan menyebarkan informasi palsu atau fitnah. Konflik antar pendukung sering kali terjadi karena fanatisme yang berlebihan, yang tidak jarang berujung pada kekerasan fisik.
Selain itu, masalah netralitas aparat penyelenggara pemilu dan keamanan juga menjadi tantangan. Kecurangan yang melibatkan aparat pemilu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkada. Kondisi ini dapat diperparah dengan adanya tekanan dari kelompok tertentu yang berusaha mempengaruhi hasil pemilihan.
Berbagai upaya dilakukan berbagai pihak untuk mengajak masyarakat turut aktif dalam menjaga Pilkada Damai. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kapanewon Tempel menggelar Sosialisasi Cegah Dini dan Deteksi Dini Konflik Sosial Menjelang Pilkada Sleman Tahun 2024.
Sekretaris Kecamatan Tempel, Dyah Purwanti mengatakan pasca ditetapkannya hasil Pemilu 2024 dan dilanjutkan dengan Pilkada tentunya memberikan dampak meningkatnya suhu politik di berbagai daerah, terlebih dalam tahapannya sangat rawan sekali terjadi gesekan di masyarakat, baik gesekan yang langsung terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya.
Pihaknya meyakini bahwa masyarakat sudah mampu mampu dengan bijak memilih, memilah, dan menilai calon terbaik pada Pilkada nanti. Penjagaan situasi kondusif seperti saat ini, hilangkan konflik antar ormas, jadilah teladan bagi masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan untuk keutuhan NKRI.
Berbagai pihak di tiap daerah mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar turut mengimplementasikan Pilkada Damai. Pada kesempatan yang sama Koordinator Presidium Majelis Nasional (MN) KAHMI Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta seluruh pengurus berkontribusi membantu mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Pihaknya berharap KAHMI bisa ikut menjaga, sehingga Pilkada ini bisa berjalan secara demokratis sehat dan bersih, dan masyarakat bisa memilih kepala daerah secara rasional.
Di lain daerah, Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu mengajak semua elemen masyarakat maupun stakeholder terkait untuk bersama-sama mengawal serta mewujudkan pelaksanaan Pemilu damai 2024.
Dengan adanya komitmen bersama mewujudkan pemilu damai, maka diharapkan dapat terwujudnya demokrasi yang berkualitas. Di sisi lain, pemilu yang damai, aman dan kondusif tentu menjadi harapan seluruh masyarakat. Karena akan berimplikasi pada pembangunan yang berkelanjutan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Guna mewujudkan semua itu, maka diperlukan kerja sama dan kesiapan. Baik pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat itu sendiri.
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, keterlibatan aktif masyarakat sangat diperlukan. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas jalannya Pilkada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengawasi jalannya pemilihan, menolak politik uang, menyebarkan informasi positif, dan mendukung penegakan hukum.
Selain masyarakat, pemerintah dan lembaga terkait juga memiliki peran penting dalam memastikan Pilkada berjalan dengan damai. Pemerintah harus menjamin netralitas aparat penyelenggara pemilu dan keamanan. KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu harus bekerja profesional dan transparan.
Pemerintah juga perlu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya Pilkada yang damai. Pendidikan politik dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, dan kampanye melalui media massa.
Pilkada merupakan cerminan dari kualitas demokrasi yang dianut oleh suatu bangsa. Oleh karena itu, menciptakan Pilkada yang damai dan berintegritas merupakan tanggung jawab bersama. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal Pilkada yang damai sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, seperti politik uang, kampanye hitam, dan konflik antarpendukung.
Masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilihan, menolak politik uang, menyebarkan informasi positif, mendorong dialog dan diskusi, serta mendukung penegakan hukum. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait juga harus berperan dalam menjamin netralitas dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.
Dengan keterlibatan aktif semua pihak, diharapkan Pilkada dapat berjalan dengan damai, jujur, dan adil, sehingga dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas dan berintegritas. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak positif pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
)* Penulis merupakan pengamat politik
