Oleh: Salmon Kadepa
Masyarakat adat di Papua menegaskan bahwa awal mula terjadinya kemelesatan percepatan pembangunan pada berbagai sektor di Bumi Cenderawasih adalah sejak bergabungnya mereka dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Tentunya hal tersebut juga berkaitan dengan bagaimana amanat dari Dasar Negara yang menyatakan bahwa akan terjadi perlindungan demi segenap tumpah darah Indonesia, serta negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Sehingga tatkala Papua memutuskan bergabung bersama dalam bingkai MKRI pada tahun 1963 silam, langsung terjadi pembangunan yang signifikan bahkan sampai detik ini di sana.
Seluruh mata bisa menyaksikan secara langsung bagaimana melesatnya pembangunan dan kemajuan yang terjadi di Papua, serta sebagai perbandingan bisa juga melihat bagaimana kondisi Bumi Cenderawasih sebelum dan sesudah bergabung ke dalam NKRI. Maka dari itu, menjadikan masyarakat adat setempat mendukung penuh pemerintah.
Tokoh masyarakat adat Papua, Yanto Eluay menyatakan bahwa pada tanggal 1 Mei 1963 silam yakni merupakan awal mula dari pembangunan Bumi Cenderawasih. Bahkan dirinya sangat mengakui bahwa setelah bergabungnya Irian Barat atau Papua kala itu, maka semua pembangunan mulai dari Sorong hingga Merauke langsung terjadi.
Lantaran semua pembangunan yang sangat signifikan tersebut, bahkan kini provinsi paling Timur di Tanah Air itu telah mengalami kemajuan di segala bidangnya, sehingga hendaknya masyarakat Papua kini jangan sampai mudah terpecah belah hanya karena adanya berbagai kepentingan, terutama karena hasutan dan isu propaganda serta provokasi dari pihak tidak bertanggung jawab seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang sangat tidak suka jika Bumi Cenderawasih mampu maju bersama bangsa ini.
Bahkan, jika melihat dari bagaimana kondisi atau kedudukan serta status Papua sendiri secara internasional, dunia pun melalui Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui secara final bahwa Bumi Cenderawasih memang menjadi kesatuan wilayah terintegrasi dengan NKRI.
Maka dari itu, hendaknya seluruh elemen masyarakat pun harus turut serta dan berperan aktif untuk terus menjaga supaya kondisi keamanan dan ketertiban berlangsung dengan baik demi keberlangsungan optimalisasi pembangunan yang jauh lebih baik lagi ke depannya.
Seluruh upaya atau program percepatan pembangunan yang selama ini Pemerintah Republik Indonesia (RI) lakukan juga penting untuk mendapatkan dukungan penuh dari segenap elemen masyarakat orang asli Papua (OAP) sehingga mampu semakin meminimalisasi kemungkinan pihak tidak bertanggung jawab dalam memberikan hambatan akan upaya tersebut.
Apabila misalnya antara satu dengan masyarakat lainnya masih terjerumus dalam pengkotak-kotakan dan tidak bisa menjalin eran persatuan serta kesatuan, maka jelas hal tersebut akan sangat menghambat upaya percepatan pembangunan kesejahteraan sehingga pemerataan pada segala bidang dan seluruh wilayah di Tanah Air akan terhambat pula.
Jika hal demikian terus terjadi, maka dengan kata lain, pastinya Papua juga akan terus mengalami ketertinggalan dan berbanding terbalik dengan daerah lainnya di Indonesia. Maka dari itu, upaya dan program pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan Bumi Cenderawasih harus mendapatkan dukungan penuh segenap elemen OAP.
Kini, dengan adanya Otonomi Khusus (Otsus) dan bahwa terealisasinya pemekaran wilayah melalui Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, maka jelas mampu semakin menunjang seluruh masyarakat setempat untuk bisa mengalami perkembangan pada berbagai sektornya, termasuk sektor pemerintahan, swasta hingga pendidikan.
Segenap elemen bangsa di Papua baik itu mereka yang berada di gunung, lembah ataupun pesisir hendaknya terus bergandengan tangan dalam mengisi pembangunan di tanahnya supaya warga masyarakat OAP mampu mendapatkan kesejahteraan dengan lebih baik lagi.
Sebagai salah satu contoh nyata bahwa Papua memang menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari NKRI, yakni keseriusan pemerintah menggencarkan program percepatan pembangunan.
Hal tersebut terjadi tatkala Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat terbatas dan melibatkan banyak pihak seperti berbagai kementerian serta lembaga yang wajib menentukan rumusan termasuk anggaran untuk mendukung pembangunan Papua.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan berbagai pendekatan kesejahteraan di Bumi Cenderawasih, yang mana seluruh program percepatan pembangunan tersebut akan langsung terlaksana sesegera mungkin pada tahun ini.
Untuk pendekatan kesejahteraan tersebut, utamanya adalah pemerintah berfokus memperbaiki fasilitas atau sektor yang secara fundamental sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM), seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain sebagainya.
Dalam hal ini, menjadi penting adanya penjagaan keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat demi terus menunjang atau mendukung program pembangunan tersebut, serta setidaknya tidak menghambatnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Masyarakat Malamoi, Silam Kalami mengimbau kepada seluruh masyarakat setempat untuk tetap menjaga kondisi keamanan dan ketertiban sebagai bentuk tanggung jawab bersama.
Para masyarakat adat Papua juga telah mengakui bahwa memang perkembangan, kemajuan serta pembangunan di Bumi Cenderawasih begitu sangat signifikan terjadi. Hal tersebut berawal mula sejak tahun 1963 silam, tatkala wilayah tersebut secara resmi bergabung ke dalam pangkuan NKRI.
*) Mahasiswa Papua tinggal di Bandung
