Oleh: Rivka Mayangsari )*
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tinggal sebentar lagi. Tahapan pendaftaran ke Partai Politik (Parpol) telah dilakukan oleh sejumlah figur bakal calon pemimpin. Sejumlah elemen masyarakat pun turut andil memberikan imbauan kepada masyarakat setempat untuk tetap menjaga kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) menjelang Pilkada sebagai upaya menyukseskan pesta demokrasi yang diagendakan pada 27 November 2024.
Kapolres Tarakan, AKBP Ronaldo Maradona T.P.P Siregar mengatakan Ujaran kebencian dan hoax menjadi atensi kepolisian jelang pelaksanaan Pilkada. Pihaknya juga berharap tidak ada politisasi identitas yang mengarah pada SARA.
Provokasi SARA merupakan upaya sengaja untuk memanipulasi opini publik dengan memperkuat perpecahan dan konflik yang berdasarkan pada perbedaan suku, agama, ras, atau golongan tertentu. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penyebarkan informasi palsu atau tendensius, penggunaan isu-isu sensitif yang berkaitan dengan identitas SARA, hingga penyebaran ajakan kebencian dan intoleransi. Dalam konteks Pilkada, provokasi semacam ini dapat mengancam integritas proses demokrasi dan mengganggu stabilitas sosial di tingkat lokal.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura Muhammad Amin mengatakan untuk menjadi seseorang pemimpin tidak perlu menggunakan isu-isu SARA, tetapi bagaimana dapat menjual program kepada masyarakat selama lima tahun ke depan. Sekarang sudah tidak zamannya lagi untuk menjatuhkan lawan politik dengan menyerang individu maupun keluarga karena masyarakat sudah dewasa untuk melihat hal itu, malah bisa menjadi preseden buruk baginya.
Salah satu bentuk provokasi SARA yang sering terjadi adalah penyebaran narasi atau isu yang memanfaatkan perbedaan identitas SARA untuk memperoleh dukungan politik. Misalnya, dalam konteks Pilkada, seorang kandidat atau pendukungnya dapat mencoba untuk mengaitkan rival politik mereka dengan kelompok etnis atau agama tertentu, dengan tujuan memperoleh simpati atau dukungan dari kelompok yang sama. Hal ini tidak hanya mengabaikan substansi program dan visi kepemimpinan, tetapi juga mengancam keutuhan sosial masyarakat.
Ketua Lembaga Masyarakat Malamoi, Silas Kalami mengatakan menghadapi tahun politik terutama pada Pilkada 2024 ini, akan ada banyak isu propaganda terutama isu yang berbau SARA dan berujung kepada konflik sosial, perlu diwaspadai dan berusaha untuk menghindar supaya Kamtibmas itu bisa terjaga secara baik dan maksimal.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indoensia (KNPI) Kota Kendari, Mohammad Rahman mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kesatuan dan persatuan serta senatiasa menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Pilkada 2024. Masyarakat juga diimbau tidak terprovokasi berita-berita hoaks, ujaran kebencian dan isu-isu SARA, serta menelan mentah-mentah informasi perihal Pilkada yang tersebar di media sosial.
Media sosial dan platform daring telah menjadi sarana utama untuk penyebaran provokasi SARA. Dengan mudahnya akses dan kecepatan dalam menyebarkan informasi di dunia maya, pesan-pesan yang bersifat provokatif dapat dengan cepat menyebar dan mempengaruhi opini publik. Terlebih lagi, algoritma media sosial sering kali memperkuat filter bubble, di mana individu cenderung hanya menerima informasi yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri, tanpa mempertimbangkan kebenaran atau dampak sosialnya.
Bakal calon Bupati Donggala, Henri Kusuma Muhidin mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas kamtibmas, dan bijak dalam bermedia sosial sehingga isu SARA, berita hoaks, dan hal-hal provokatif tidak terjadi menjelang maupun selama tahapan kontestasi Pilkada.
Ketika berhadapan dengan provokasi SARA, penting bagi kita semua untuk tetap tenang dan kritis dalam menilai informasi yang diterima. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk menghadapi provokasi semacam ini, yakni melakukan verifikasi informasi yang didapatkan, mewaspadai berbagai narasi SARA, melakukan edukasi terhadap diri sendiri dan mengajarkan kepada orang lain, melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan konten berbau provokasi dan berkomunikasi dengan bijak di setiap waktu.
Pengamat politik, Adrian Hadi menegaskan Pilkada itu memilih pemimpin daerah, bukan memilih kepala kampung. Harusnya yang dijadikan barometer adalah kemampuan dalam memimpin agar daerah menjadi lebih baik. Bukan malah membangun isu kesukuan yang rawan perpecahan, Keharmonisan yang dirasakan selama ini jangan sampai dirusak oleh para pihak yang memiliki agenda politik di Pilkada 2024. Untuk itu perlu tanggungjawab dan kesadaran bersama.
Isu-isu SARA dapat memecah belah masyarakat, mengganggu stabilitas politik, dan mengancam keharmonisan serta dapat menimbulkan kesalahpahaman dan potensi konflik sosial. Menjaga integritas dan keberlangsungan proses demokrasi adalah tanggung jawab bersama. Dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap provokasi SARA, kita dapat memastikan bahwa Pilkada 2024 berlangsung dengan damai, adil, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon untuk bersaing secara sehat. Semoga keberagaman yang ada di Indonesia menjadi kekuatan yang menguatkan, bukan sebaliknya.
Mari kita bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap provokasi SARA yang mungkin muncul menjelang Pilkada 2024. Dengan memahami bahaya dari manipulasi identitas SARA dalam politik, kita dapat memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan adil. Jaga persatuan dan kesatuan dengan tidak terjebak dalam narasi yang memecah belah, dan bersama-sama kita tegakkan semangat kebhinekaan untuk kepentingan bersama. Selamat memasuki tahapan Pilkada 2024 semoga berjalan aman, damai dan penuh persaudaraan untuk melahirkan pemimpin yang representatif dan berkualitas.
)* Penulis merupakan pemerhati masalah sosial
