Oleh: Ado Yohameyo )*
Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang beragam. Keberagaman ini kadang-kadang dapat menjadi sumber konflik dan ketegangan di antara masyarakat. Salah satu konflik yang telah lama berlangsung di Indonesia adalah konflik antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
OPM adalah sebuah organisasi separatis yang memiliki tujuan untuk memisahkan Papua Barat dari Indonesia. Organisasi ini telah aktif sejak tahun 1965 dan telah melakukan berbagai serangan terhadap aparat keamanan dan infrastruktur di Papua Barat. Konflik ini telah menyebabkan banyak korban jiwa dan kerugian materiil bagi masyarakat di daerah tersebut.
Namun, saat ini terlihat adanya babak baru dalam penumpasan OPM oleh aparat keamanan NKRI. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi konflik ini dengan cara yang lebih efektif dan profesional.
Politikus senior, Aburizal Bakrie menyatakan dukungannya terhadap upaya TNI dan Polri untuk menindak tegas kelompok separatis yang menamakan diri OPM. Setiap upaya pemberontakan dan pembangkangan terhadap NKRI harus ditindak tegas dan tidak ada kompromi. Hal ini tidak ada hubungannya dengan hak asasi manusia (HAM).
Perubahan penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menjadi OPM, merupakan bukti tegas TNI dalam menyikapi berbagai tindak kekerasan bersenjata, yang meresahkan dan merugikan masyarakat dan aparat TNI/Polri di Papua. Di sisi lain aparat TNI/Polri juga diminta tidak meninggalkan pendekatan kesejahteraan untuk membantu percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua akhir-akhir ini, dinilai sudah tidak bisa ditolerir lagi. Langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengubah sebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menjadi OPM merupakan langkah tepat dalam Menindak tegas aksi yang dilakukan kelompok tersebut.
Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan secara pribadi selalu menggunakan terminologi OPM. Mereka itu adalah teroris gerakan separatis yang selalu menyerang masyarakat lemah. TNI sudah diberi wewenang oleh pemerintah untuk menunaikan tugas di Papua. Memberi catatan bahwa pemberantasan OPM harus sampai ke akarnya, sehingga tak ada lagi korban yang berjatuhan. Yang lebih penting itu adalah pemerintah memberikan otoritas tegas dalam TNI menunaikan tugas. Sehingga tidak terus menerus jatuh korban, dan OPM ini dapat diberantas, dari mulai kegiatannya hingga ideologinya.
Kompleksitas situasi di Papua, di mana konflik antara pemerintah dan kelompok separatis OPM telah berlangsung bertahun-tahun. Penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tegas untuk melindungi masyarakat dan mengatasi ancaman keamanan yang timbul dari kegiatan OPM.
Selain itu, penting juga untuk memperhatikan hak asasi manusia dalam upaya pemberantasan OPM. Langkah-langkah yang diambil harus memastikan bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dan bahwa keamanan masyarakat dilindungi tanpa merugikan masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik. Penyelidikan yang transparan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia harus dilakukan dan bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi.
Aparat keamanan NKRI telah meningkatkan kehadiran dan pengawasan di daerah konflik. Mereka telah memperkuat kekuatan dan kecanggihan teknologi yang dimiliki untuk memantau dan melacak aktivitas OPM. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menangkap anggota OPM serta menghentikan aksi mereka sebelum terjadi.
Selain itu, Apkam juga telah meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara. Kerjasama ini bertujuan untuk saling mendukung dalam mengumpulkan informasi dan melakukan operasi penumpasan terhadap OPM. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan penumpasan terhadap OPM dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.
Selanjutnya, aparat keamanan NKRI juga telah melakukan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani konflik ini. Mereka tidak hanya fokus pada penumpasan militer, tetapi juga memberikan perhatian kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah konflik. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi dukungan masyarakat terhadap OPM dan menciptakan kondisi yang lebih stabil di Papua Barat.
Meskipun penumpasan OPM dari NKRI masih merupakan tantangan yang besar, namun langkah-langkah yang telah diambil oleh aparat keamanan NKRI menunjukkan adanya perubahan yang positif dalam penanganan konflik ini. Dengan meningkatnya kehadiran dan pengawasan, peningkatan kerjasama, dan pendekatan yang lebih humanis, diharapkan konflik ini dapat segera diselesaikan dengan cara yang damai dan adil.
Penting bagi semua pihak untuk mendukung upaya penumpasan OPM dari NKRI. Konflik telah menyebabkan banyak penderitaan bagi masyarakat di Papua Barat dan menghambat pembangunan daerah tersebut. Dengan adanya keamanan dan stabilitas, diharapkan Papua Barat dapat berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.
Dalam menghadapi babak baru penumpasan OPM dari NKRI, aparat keamanan perlu terus meningkatkan kemampuan dan profesionalisme mereka. Mereka harus terus memperkuat kerjasama, meningkatkan kehadiran dan pengawasan, serta memberikan perhatian kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan konflik ini dapat segera diselesaikan dan Papua Barat dapat menjadi daerah yang aman, stabil, dan sejahtera.
)* Penulis adalah mahasiswa asal Papua tinggal di Jakarta
