Oleh : Engel Bertus*)
Di akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi tetap konsisten mengejar pemeretaan pembangunan di wilayah Indonesia Timur. Salah satunya yaitu pembangunan pabrik pupuk di Fakfak, Papua Barat yang menjadi sangat penting dilakukan demi menciptakan ketahanan pangan di wilayah Indonesia Timur sehingga bisa berkontribusi bagi swasembada pangan secara nasional.
Pabrik pupuk yang akan dibangun di daerah Kabupaten Fakfak merupakan proyek strategis nasional sebagai kawasan industri pupuk. Pabrik pupuk tersebut baru akan mulai dibangun pada tahun 2025, karena saat ini sedang dilakukan persiapan pelaksanaan infrastruktur dasar di sekitar kawasan seperti membangun pelabuhan hingga meratakan tanah.
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan dengan adanya pembangunan pabrik pupuk di Papua maka ketahanan pangan di Indonesia bagian Timur bisa seperti yang ada di daerah Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Adanya pabrik juga akan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat yang berada di daerah tersebut, sehingga dapat berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian di wilayah itu. Hal ini dikarenakan, di samping industri pupuk selalu ada industri pendukung misalnya perusahaan yang menghasilkan gas nitrogen dan macam-macam, juga industri industri-industri pendukung lainnya yang memicu adanya multiplayer.
Di lokasi lain, setelah berhenti lebih dari 10 tahun, pembangunan Jembatan Kali Bian di Merauke yang memiliki panjang sekitar 500 meter akan kembali dilanjutkan. Setelah jembatan rampung terselesaikan, akses jalan dari jembatan Bian juga akan terus dilakukan pembangunan. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Merauke, Gunadi Antariksa mengatakan bahwa pembangunan Jembatan Kali Bian merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan memperbaiki infrastruktur di daerah tersebut, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Selain itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo turut mengapresiasi rencana dua investor asal China, PT Sheng Wei New Energy Technology dan Beijing Jianlong Heavy Industry Group Co, Ltd (Beijing Jianlong) terkait pembangunan smelter nikel dan pabrik pembuatan baja. Adapun proyek ini rencananya dibangun dengan metode economic green di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Keberadaannya akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat Papua, khususnya dalam hal penyediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diperkirakan 3.000 lebih tenaga kerja akan terserap untuk mengoperasionalkan smelter nikel dan pabrik baja tersebut.
Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menambahkan, Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto akan melanjutkan program hilirisasi sumber daya alam yang digagas Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, para investor tidak perlu khawatir karena pemerintahan Indonesia akan tetap memberikan kemudahan. Hal ini termasuk ketersediaan bahan baku, infrastruktur penunjang, stimulus ekonomi dan kemudahan lainnya.
Di sisi lain, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad mengingatkan 4 skala prioritas pembangunan di Papua, yaitu Papua sehat, Papua cerdas, Papua produktif, dan juga kaitannya dengan aspek politik hukum dan HAM. Keempat skala prioritas itu sudah sejalan dengan apa yang dirumuskan di visi misi besar pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan berorientasi pada pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Jadi perencanaan yang dibuat harus memiliki benang merah mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/ kota sehingga menjadi satu kesatuan, sehingga rencana pembangunan terikat antara provinsi, kabupaten dan pusat.
Muhammad Musa’ad juga menegaskan kepada enam kabupaten dan kota di provinsi tersebut agar perencanaan pembangunan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat di tingkat distrik dan desa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga tercapai kesejahteraan. Masyarakat adalah pemilik hak dan manfaat utama dari pembangunan. Oleh karena itu, mereka harus dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
Senada, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika, Ida Wahyuni turut mengatakan bahwa prioritas pembangunan di Tahun 2025 berfokus pada penurunan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim, penurunan angka stunting, serta penanganan inflasi. Indikator kinerja utama yang perlu diperhatikan di Tahun 2025, diantaranya berhubungan dengan indikator pelayanan publik, indeks kualitas layanan infrastruktur, indeks pembangunan masyarakat, dan indeks penurunan pelanggaran hukum yang diharapkan ke depan semakin membaik. Guna menurunkan kemiskinan dibutuhkan kesempatan kerja yang lebih banyak dan meningkatkan produktifitas usaha agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah.
Pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat akan mudah gagal. Karena masyarakat yang paling mengetahui kebutuhan dan kondisi di wilayahnya. Pemerintah harus menjadi fasilitator dan motivator bagi masyarakat dalam proses pembangunan. Ketika provinsi menyusun perencanaan maka patokan yang harus dijadikan sebagai referensi adalah menggunakan rencana pembangunan menengah nasional. Kemudian di tingkat kabupaten kota berpatokan pada provinsi ketika menyusun rencana pembangunan.
Seluruh elemen masyarakat diharapkan untuk bekerja sama dan mendukung upaya pembangunan di Papua Barat Daya. Dengan semangat persatuan dan kesatuan, diharapkan Papua Barat Daya dapat menjadi provinsi yang maju dan sejahtera. Selain itu, setiap perencanaan yang dilakukan di tingkat kabupaten kota dan provinsi harus sinkron dengan perencanaan pusat dan provinsi.
*) Mahasiswa Papua tinggal di Yogya
