Pemerintah Republik Indonesia (RI) sangat optimal dalam menangani kelangkaan beras di pasaran. Penanganan tersebut sebagaimana perintah langsung dari Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan kepada jajarannya untuk membanjiri stok beras di pasaran di tengah kelangkaan beras premium kemasan 5 kilogram.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo mengungkapkan bahwa dengan sangat cepat tanggap, Kepala Negara langsung merespon adanya kelangkaan beras tersebut dengan mengundang beberapa menteri terkait seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi.
Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi langsung memerintahkan jajarannya untuk membanjiri pasar dengan mendistribusikan stok beras yang disimpan di gudang Bulog ke pasar. Bukan hanya itu, namun seluruh jajaran juga diminta untuk memastikan bongkar muat beras dari pelabuhan agar bisa langsung terdistribusi ke Pasar Induk Cipinang di Jakarta Timur.
Karena hendak mendistribusikan dan membanjiri stok beras di pasaran, maka Kepala Negara langsung berangkat dengan Direktur Utama Bulog dan Menteri BUMN ke Pasar Induk Beras Cipinang demi memastikan langsung bagaimana proses bongkar beras dari port langsung ke Pasar Induk Beras Cipinang agar bisa langsung didistribusikan.
Nantinya, seluruh beras di pasar induk itu harus bisa didistribusikan ke pasar modern dan pasar tradisional. Untuk diketahui bahwa sejauh ini stok beras di pasar induk sendiri cukup tinggi, yakni mencapai hingga sekitar 34 ribu ton.
Maka dari itu menjadi tugas dari Pemerintah, sekaligus adanya komitmen sangat kuat dari Presiden Jokowi untuk bisa memastikan agar distribusi beras itu bisa sampai ke outlet dengan baik di pasar modern maupun pasar tradisional, yang mana seluruh tindakan tersebut dilakukan dengan sesegera mungkin demi menangani adanya kelangkaan beras yang terjadi.
Terkait dengan apa sebenarnya penyebab dari kelangkaan beras di pasaran tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo dengan tegas membantah bahwa program bantuan pangan beras dari pemerintah yang selama ini diberikan kepada masyarakat merupakan penyebab akan kelangkaan beras premium di ritel modern.
Kepala Bapanas itu menegaskan bahwa program bantuan pangan beras yang digencarkan oleh Pemerintah RI selama ini sama sekali tidak membebani suplai beras premium sendiri. Sehingga pengucuran bansos sama sekali tidak berkaitan dengan harga beras di pasaran.
Selain itu, penyebaran bansos sendiri juga murni merupakan bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat yang sedang kesusahan dan sama sekali tidak berkaitan pula dengan adanya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Justru karena mengetahui sebentar lagi menjadi puncak pesta demokrasi, bahkan dari pemerintah telah meniadakan program bantuan sosial sejak tanggal 8 Februari hingga 14 februari 2024 mendatang untuk menghormati proses pelaksanaan kontestasi politik itu.
Sedangkan, untuk penyebab kelangkaan beras premium sendiri dikarenakan konsumsi dari mesayarakat tengah mengalami kekurangan sehingga harga dari beras pun menjadi mahal di pasaran. Meski begitu, akan tetapi Arief sangat meyakini bahwa saat masuk kembali ke musim panen yakni pada bulan Maret mendatang, maka stok beras akan menjadi melimpah dan harga bisa kembali turun.
Harapan besar bahwa pada bulan Maret 2024 mendatang produksi pangan nasional bisa sesuai dengan BPS yakni di atas angka 34 juta ton. Sehingga artinya, pada bulan tersebut diharapkan harga beras bisa ditekan.
Kemudian Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo mengungkapkan bahwa Pemerintah RI memang sedang mengalami kekurangan cadangan beras sebanyak 2,4 juta ton selama bulan Januari hingga Februari 2024 ini, sehingga menyebabkan harga beras kini menjadi mahal di pasaran.
Dalam upaya untuk memenuhi terjadinya kekurangan stok beras tersebut, Pemerintah akan melakukan impor beras lantaran memang musim panen raya dalam negeri sendiri baru akan terjadi pada Maret 2024 mendatang.
Selain itu, yang menjadi penyebab dari kurangnya stok beras milik Pemerintah RI pada bulan Januari hingga Februari sendiri adalah karena para petani terganggu sehingga tidak bisa menanam padi akibat adanya El Nino. Maka dari itu, untuk menyeimbangkan hal tersebut, kemudian pemerintah menerapkan langkah importasi.
Meski harus melakukan importasi, namun tentunya seluruh langkah yang diambil ini telah sangat terukur sesuai dengan kebutuhan, sehingga sama sekali tidak akan mengganggu stabilitas harga di tingkat petani lokal.
Salah satu indikasi yang bisa dilihat dari Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) saat ini adalah yang tertinggi berada senilai 116,16 persen, sehingga membuat para petani menjadi semakin semangat untuk menanam padi mereka.
Untuk menyambut adanya panen raya yang diprediksi akan jatuh pada bulan Maret 2024 itu, Bapanas bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan semua pihak terkait lainnya akan berkoordinasi mempersipkan penyerapan yang optimal, untuk mencegah jatuhnya harga di tingkat petani. Seluruh langkah yang diambil tersebut merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah RI memang sangat optimal dalam upayanya menangani kelangkaan beras di pasaran saat ini.
