Oleh : Recky Rumbiak )*
Beberapa waktu lalu beredar berita bohong atau hoaks yang dilakukan oleh United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) tentang adanya genosida di Tanah Papua. ULMWP juga menuding bahwa telah terjadi sebuah bentuk pembantaian dalam jangka besar di Bumi Cenderawasih itu. Hoaks ini sudah pasti bertujuan untuk memecah belah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Terkait dengan hoaks tersebut, terdapat beberapa oknum yang memanfaatkan kejadian tersebut untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok. Sehingga, pemberitaan yang menjatuhkan kebijakan pemerintah mulai bermunculan. Padahal faktanya Pemerintah sedang berupaya maksimal dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua.
Kekhawatiran akan adanya indikasi-indikasi untuk memprovokasi masyarakat Papua dengan pemerintah, menjadi deteksi dini bagi pihak keamanan setempat. Sehingga persatuan dan kesatuan, serta keutuhan bangsa Indonesia sebagai negara berdaulat tidak akan mudah dipecah belah. Pemerintah dalam kasus ini perlu tetap mengedepankan proses hukum yang berlaku, sehingga pertanyaan-pertanyaan atau isu genosida dapat dituntaskan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Kepolisian RI (Polri), Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan akan memastikan pengawasan terhadap media sosial harus di tingkatkan sebagai bentuk mitigasi dini terkait penyebaran hoaks. Selain itu, Polri akan terus melakukan penegakan hukum terhadap akun-akun provokasi yang menimbulkan kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA.
Bagaimanapun juga, pers di Papua dan Papua Barat memiliki peran signifikan menjaga perdamaian dan jalannya pembangunan di Papua, termasuk integrasi Papua dalam NKRI dengan mengedepankan jurnalisme damai, bukan jurnalisme kebohongan, agitatif dan provokatif. Sehingga diperlukan kerja sama dari semua pihak untuk saling mengawaspadai terhadap berita bohong yang berkembang di media.
Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol. Victor D. Mackbon mengatakan pihaknya memiliki Subsatgas Bantuan yang bekerja disamping Preemtif dan Preventif juga siap untuk tindakan Respresif atau penegakkan hukum untuk penanganan berita atau informasi hoaks. Pihaknya akan melakukan Patroli Siber, karena sudah banyak juga aktivitas di media sosial yang mengarah kepada hoax dan provokasi. Selain itu Victor menegaskan telah bangun komunikasi dengan Kominfo untuk di tindakan takedown.
Sebagaimana diketahui Pemimpin Gerakan Kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda yang mengomentari Presiden Joko Widodo telah munafik terhadap Papua Barat. Benny menyebutkan, Jokowi berkonfrontasi dengan Presiden AS Joe Biden tentang tanggapan Amerika terhadap perang di Palestina minggu ini, dan meminta agar AS berbuat lebih banyak untuk mencegah kekejaman di Gaza.
Menurut Benny, Indonesia mengklaim menentang genosida di Gaza sementara mereka sendiri melakukan genosida di Papua Barat. Menurutnya, Genosida yang diderita rakyat Papua bukan hanya bersifat fisik, namun juga budaya. Benny juga menyebut bahwa jumlah pasti korban tewas di Papua Barat tidak mungkin diketahui karena Indonesia tidak mengizinkan media asing, LSM, atau kelompok kemanusiaan untuk meliput di Papua Barat.
Tidak ada bukti, fakta dan data di lapangan sebagaimana yang dituduhkan Benny Wenda dan ULMWP bahwa terjadi genosida di Papua. Justru pemerintah dan aparat keamanan terus berusaha untuk menjaga masyarakat Papua berada dalam posisi yang aman dan terhindar dari ancaman kelompok-kelompok separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia.
Kelompok ULMWP memang kerap melakukan komunikasi dengan orang/pihak asing yang ada di partai politik atau yang berkaitan dengan bidang Hak Asasi Manusia, sehingga dunia internasional menilai bahwa terjadi genosida di Papua. Kelompok ini juga terus menyebarkan narasi negatif mengenai Papua. Mereka menceritakan buruknya penanganan Pemerintahan Indonesia terhadap Papua, namun tidak pernah menceritakan hal-hal positif yang sudah dibangun oleh Pemerintah guna mensejahterakan Orang Asli Papua (OAP).
Kita berharap Polri akan terus melakukan penegakan hukum terhadap siapapun yang telah menyebarkan berita hoaks yang menyatakan telah terjadi genosida di Papua. Hoaks ini harus kita lawan dengan data dan informasi yang positif tentang Papua, yakni saat ini pembangunan di Papua sangat masif guna menjadikan masyarakat Papua lebih maju dan sejahtera.
Tuduhan ULMWP dengan menyebarkan hoaks bahwa ada genosida di Papua sama sekali tidak bisa ditemukan. Justru sebaliknya, pemerintah telah melakukan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari Orang Asli Papua (OAP). Upaya peningkatan kualitas SDM yang dilakukan oleh Pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Papua sehingga mereka bisa bersaing dengan daerah lain.
Dengan adanya peningkatan keterampilan yang terjadi pada masyarakat OAP, khususnya generasi muda penerus bangsa, menjadikan mereka memiliki kesempatan yang sama besarnya meski dibandingkan dengan masyarakat dari daerah lain. Tujuannya agar pemuda Papua dapat berkontribusi memajukan tanah air.
Berbagai kebijakan yang sudah dilakukan pemerintah tersebut, tentunya perlu mendapat dukungan dari seluruh pihak, khususnya masyarakat setempat untuk lebih mengoptimalkan upaya menjaga keamanan Papua. Sinergitas dan koordinasi yang kuat dari institusi terkait, perlu ditingkatkan dalam rangka mengatasi sejumah kendala yang terjadi di Papua, seperti hoaks mengenai genosida Papua.
)* Penulis adalah Tim Redaksi Suara Papua News
