Oleh: Peto Jigibalom)*
Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia merupakan momen penting dalam menentukan arah politik negara. Namun pada momen ini, Papua kembali menjadi perhatian serius, terutama terkait dengan ancaman Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua. Kehadiran KST di Papua telah lama menjadi masalah yang kompleks, dan dalam konteks Pemilu, pemerintah Indonesia harus menghadapi tantangan besar untuk memastikan kelancaran proses demokrasi di wilayah ini.
KST di Papua kerap melakukan aksi kekerasan dengan tujuan menciptakan ketidakstabilan di wilayah tersebut. Ancaman ini dikhawatirkan dapat memengaruhi pelaksanaan Pemilu 2024 di Papua. Beberapa tindakan KST mencakup serangan terhadap aparat keamanan, intimidasi terhadap masyarakat, dan upaya untuk mengganggu pelaksanaan Pemilu.
Terbaru, seorang personel TNI gugur akibat baku tembak dengan KST di Kampung Lambo, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, Pada 5 Januari 2024. Baku tembak dilaporkan terjadi sekitar pukul 13.40 WIT akibat gangguan tembakan yang dilakukan KST terhadap Satuan Tugas Bantuan (Satgasban) TNI wilayah Ilu di kawasan Kali Mawar.
Sementara di penghujung 2023, serangkaian aksi kriminal KST Papua masih terus terjadi, seperti serangan terhadap fasilitas umum pada 19 Desember 2023, KST membakar sebuah sekolah di Desa Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sedangkan pada 21 Desember 2023, KST menyerang sebuah perkampungan di Desa Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Dalam serangan tersebut, seorang warga sipil tewas dan dua lainnya luka-luka.
Selanjutnya, pada 26 Desember 2023 KST Papua menyerang pos TNI/Polri di Desa Gome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Dalam serangan tersebut, seorang prajurit TNI, Kopda Hendrianto, gugur. Kerap aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh KST menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiel.
Di awal 2024, terlebih semakin dekatnya dengan waktu pencoblosan pada 14 Februari 2024, aksi-aksi KST Papua dikhawatirkan akan semakin meningkat. Salah satu potensi gangguan yang bisa dilakukan oleh KST adalah intimidasi terhadap masyarakat Papua yang ingin menggunakan hak suara mereka. Ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ini dapat membuat warga menjadi takut dan tidak berani melibatkan diri dalam proses Pemilu. Hal ini akan merugikan demokrasi, karena partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam menjaga keabsahan dan kredibilitas pemilihan umum.
Selain itu, KST juga dapat mengganggu jalannya logistik Pemilu seperti distribusi kotak suara, surat suara, dan perlengkapan lain yang diperlukan. Tindakan ini dapat menyebabkan kelambatan atau kegagalan dalam penyelenggaraan pemilihan, yang akhirnya berdampak pada keabsahan hasil Pemilu di wilayah Papua.
Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri, mengungkapkan keprihatinannya terkait prediksi adanya gangguan keamanan yang mungkin terjadi di Bumi Cenderawasih. Fakhiri mencatat bahwa KST masih menjadi ancaman serius, terutama mengingat adanya agenda politik pemilu di tahun ini.
Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin memastikan bahwa pemerintah telah mengambil langkah antisipatif terhadap potensi ancaman keamanan, termasuk dari KST Papua, menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Pernyataan ini disampaikan setelah Wapres memimpin Rapat Koordinasi Badan Pengarah Papua (BPP), yang membahas kesiapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sentra sarana dan prasarana pemerintah provinsi di empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, serta kebijakan pendukung lainnya.
Pemerintah dan aparat keamanan sebenarnya telah menyadari potensi gangguan yang dapat dilakukan oleh KST Papua. Oleh karena itu, berbagai langkah telah diambil untuk mencegah dan menanggulangi ancaman tersebut. Penguatan keamanan di Papua menjadi prioritas, dengan peningkatan kehadiran aparat keamanan dan peningkatan pengawasan terhadap aktivitas KST.
Pj. Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, juga turut menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah melakukan persiapan menyeluruh untuk pelaksanaan Pemilu 2024. Melalui koordinasi dan safari di seluruh wilayahnya, pemerintah daerah berusaha memastikan bahwa segala sesuatu terkait dengan pemilu, terutama aspek keamanan, sudah dipersiapkan dengan baik.
Selain itu, pemerintah juga melakukan pendekatan yang lebih luas dengan melibatkan tokoh masyarakat dan adat setempat. Dengan membuka dialog dan membangun komunikasi yang baik, diharapkan dapat meredakan ketegangan antara KST dan masyarakat Papua serta meningkatkan partisipasi dalam proses Pemilu.
Adapun langkah-langkah pemantauan dan pengawasan yang ketat juga telah dilakukan untuk memastikan logistik Pemilu aman dan tepat waktu. Kolaborasi antara KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan aparat keamanan sangat penting untuk menjaga keamanan dan integritas proses Pemilu.
Di tengah tantangan ini, masyarakat Papua juga memiliki peran penting dalam menangani potensi gangguan Pemilu oleh KST. Dengan saling mendukung dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan, masyarakat dapat menjadi mata dan telinga pengawasan yang efektif untuk memastikan kelancaran proses demokrasi di Papua.
Menurut Wapres, pemerintah telah mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, melibatkan berbagai aspek mulai dari anggaran hingga masalah keamanan. Hal ini mencakup koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses pemilihan.
Meski Pemilu 2024 di Papua masih dihadapkan pada potensi gangguan oleh KST yang dapat mengganggu jalannya proses demokrasi. Namun, dengan kerja sama antara pemerintah, aparat keamanan, masyarakat, dan penyelenggara Pemilu, diharapkan potensi gangguan tersebut dapat diminimalisasi dan pemilihan umum dapat berjalan dengan lancar, adil, dan demokratis. Mewujudkan demokrasi yang stabil memang tidak mudah, tetapi dengan komitmen bersama, Papua dapat menjadi bagian yang aktif dalam membangun masa depan demokratis Indonesia.
)* Penulis merupakan kontributor senior Media Saptalika
