Oleh : Yowar Matulessy )*
Pemerintah Republik Indonesia (RI) terus berfokus untuk bisa mewujudkan pembangunan di Tanah Papua yang adil dan juga merata, khususnya ditujukan bagi masyarakat orang asli Papua (OAP) sendiri agar kesejahteraan yang mereka miliki pun bisa terus ditingkatkan dan pemerataan bisa terjadi di seluruh pelosok negeri.
Upaya tersebut ditandai dengan dimulainya penyusunan rancangan awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua tahun 2025 hingga 2045. Mengenai hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Sekretaris Daerah (Sekda) Papua bidang Pemerintahan, Yohanes Walilo mengungkapkan bahwa salah satu upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan penyusunan RPJPD demi bisa mencapai tujuan terwujudnya pembangunan yang adil dan merata itu.
Diketahui bahwa dalam RPJPD sendiri di dalamnya merupakan terdiri dari penjabaran visi, misi hingga adanya bagaimana arahan akan pembangunan daerah selama kurun periode 20 tahun ke depan. Adanya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah bagi Provinsi Papua sendiri lantaran dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Bumi Cenderawasih pada kurun periode tahun 2005 hingga 2025 telah mendekati akhir periodenya.
Maka dari itu, sesuai dengan perintah konstitusi, yakni telah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 dan juga terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017, perlu dipastikan adanya keberlanjutan pembangunan di Provinsi Papua hingga selama 20 tahun ke depan, yang mana hal tersebut mampu tercapai melalui adanya penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Papua Tahun 2025 – 2045 ini.
Terlebih, dengan adanya evaluasi pada RPJPD tersebut juga mampu sekaligus menjadi momentum yang sangat strategis beserta pula komitmen kuat yang dimiliki oleh pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, yang mana seluruh pihak terus berupaya untuk menunjukkan bagaimana bukti akan transparansi dan juga akuntabilitas dalam implementasi akan perencanaan pembangunan secara jangka panjang.
Tentunya juga dengan adanya hasil dari evaluasi yang dilakukan tersebut mampu memberikan analisis secara jauh lebih komprehensif dan juga holistik lagi terhadap bagaimana capaian akan pelaksanaan RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005 hingga 2025 lalu yang hampir berakhir periode masanya.
Perwujudan keadilan sosial di Tanah Papua bisa dilakukan dengan beberapa cara pula, termasuk dengan melalui jalur investasi secara lokal, yang mana dalam investasi lokal tersebut hendaknya harus bersifat partisipatif sehingga mampu mengelaborasi seluruh masyarakat orang asli Papua (OAP) sendiri berperan aktif, kontekstual dan berkelanjutan.
Sejauh ini, pemerintah RI sendiri telah sangat mengakui adanya kekhususan di Bumi Cenderawasih, bahkan juga melalui penerapan Otonomi Khusus (Otsus) hingga juga dilakukannya pemekaran wilayah melalui Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. hal tersebut menunjukkan bagaimana pemerintah sangat serius dalam mengakui adanya kekhususan rakyat di Tanah Papua.
Bukan hanya itu saja, namun di era kepemimpinan Presiden RI ketujuh, Joko Widodo (Jokowi) pemerintahan yang dipimpinnya juga terus berupaya dengan sekuat tenaga untuk bisa semakin mendorong dan menggenjot akan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Bumi Cenderawasih, yang mana tujuannya juga adalah untuk mampu memastikan hadirnya keadilan sosial di dalam itu semua.
Negara sendiri selama ini juga dalam berbagai intervensi kebijakannya yang berkaitan dengan konteks peningkatan kapasitas SDM Papua terus menerapkan investasi sosial di banyak bidang, termasuk juga pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan dengan sangat partisipatif, yakni menghadirkan OAP pada banyak kesempatan dan juga seluruh intervensi kebijakan yang diambil tersebut sangat sesuai dengan bagaimana kebutuhan masyarakat lokal.
Lantaran pemerintah sudah sejak lama memahami bahwa pembangunan fisik atau infrastruktur merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sebagai langkah awal dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan di seluruh pelosok negeri, kemudian pada tahap lanjut dari pembangunan yang digencarkan tersebut adalah diikuti pula dengan pembangunan kualitas SDM.
Karena dengan pemerintah semakin mengakui kekhususan seluruh masyarakat orang asli Papua (OAP) disertai dengan dibukanya partisipasi secara riil bagi seluruh OAP dalam rangka membantu proses pembangunan kualitas SDM, maka keadilan sosial akan bisa diwujudkan, sehingga harapan akan terwujudnya provinsi paling Timur di Tanah Air untuk lebih damai, adil hingga bermartabat tersebut akan terealisasi dengan sangat baik.
Dalam rangka untuk mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian juga terus memberikan dorongan yang sangat kuat kepada pemerintah daerah (Pemda) setempat di Tanah Papua untuk semakin mempercepat akan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Keterwujudan akan pembangunan yang sangat adil dan juga merata bagi seluruh rakyat di Indonesia, khususnya untuk masyarakat orang asli Papua (OAP) tentunya merupakan tujuan utama yang terus dilakukan oleh pemerintah saat ini. Maka dari itu, berbagai macam cara dan strategi terus difokuskan untuk bisa mencapai hal tersebut.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Manado
