Mewujudkan kesejahteraan di Bumi Cenderawasih menjadi fokus utama pemerintahan Presiden Jokowi. Dari sisi infrastruktur, pembangunan terus dikebut agar setara dengan wilayah lain. Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) peningkatan kualitas terus didukung oleh berbagai program bekerjasama dengan pihak swasta. Sehingga, nantinya masyarakat Papua akan memiliki modal untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil industri yang akan menarik banyak investasi masuk untuk meningkatkan perekonomian di wilayah paling timur Indonesia tersebut.
Mewujudkan kesejahteraan Papua perlu kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai elemen seperti Pemprov, Pemda, serta dinas dinas terkait. Agar problem yang selama ini terjadi dapat ditemukan solusi permanen untuk menyejahterakan masyarakat.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kota Jayapura, Papua terus berupaya mewujudkan setiap kampung semakin maju, mandiri dan sejahtera. Kepala DPMK Kota Jayapura, Makzi Atanay mengatakan salahsatu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua adalah dengan membangun kampung maju melalui penataan kewenangan yang lebih baik. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa kampung memiliki hak asal usul tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sehingga diakui, dilindungi, dan diberdayakan. Dengan demikian perwujudkan kesejahteraan masyarakat akan dapat terlaksana dengan baik dan menjangkau seluruh lapisan. Kesejalasan kewenangan kampung dengan melakukan identifikasi dan intervensi desa pada 14 kampung di Kota Jayapura akan lebih efektif menyelesaikan persoalan kemiskinan yang selama ini masih dirasakan masyarakat.
Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kota Jayapura, Evert Merauje mengatakan penataan kewenangan desa sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik. Pemerintah perlu menyusun rencana kerja jangka menengah untuk penataan kewenangan desa, sehingga masing-masing wilayah secara spesifik dapat berkembang dan kesejahteraan dapat meningkat.
Dari sisi SDM, penguatan kualitas terus didorong melalui berbagai program seperti pendampingan pengembangan keterampilan spesifik terhadap tenaga kerja Papua, pendidikan vokasi, serta pengembangan pendidikan formal harus terus diperkuat. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia di Papua akan semakin meningkat.
Wapres RI, Ma’ruf Amin mengatakan pihaknya meminta banyak pelatihan keterampilan bagi masyarakat Papua seperti pelatihan teknologi informatika, pertanian, dan pengelasan sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga terampil sektor pertambangan. Peningkatan kompetensi dan produktivitas penduduk usia produktif sangat penting untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Wapres menambahkan, beberapa strategi telah diadopsi oleh pemerintah. Salah satunya adalah mendorong transformasi pendidikan dan pelatihan vokasi dari hulu ke hilir. Dengan demikian, fokus tidak hanya pada aspek teoretis, tetapi juga pada aplikasi praktis dalam dunia nyata, memperkuat link and match lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi dengan sektor industri serta melakukan transformasi balai latihan kerja (BLK) dengan menggandeng sejumlah pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi.
Jika berbagai program tersebut berjalan dengan baik, maka dari sisi SDM Papua sudah siap menerima masuknya investasi di Papua. Semakin banyak investasi yang masuk ke Papua, maka tenaga kerja akan terserap dengan baik dan dampaknya kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.
Sementara dari sisi pemerintahan, pembangunan kampung maju melalui penataan kewenangan yang lebih baik akan semakin merampingkan birokrasi di tingkat daerah. Perubahan pola penganggaran dari bentuk proyek di dinas-dinas dengan mengalihkannya langsung untuk dikelola masyarakat di kampung-kampung atau Program Pemberdayaan Distrik akan semakin mudah dikembangkan. Pengelolaan yang efektif akan menciptakan perbaikan disemua bidang, diantaranya perubahan perbaikan kesehatan, makanan dan gizi, pendidikan serta hal penting lainnya, guna mewujudkan Papua baru yang adil, aman dan sejahtera.
Transformasi pendekatan keamanan di tanah Papua menjadi pendekatan kesejahteran diyakini bisa memupus trauma kolektif yang terjadi bumi Cenderawasih. Membangun Papua juga perlu memperhatikan keragaman kondisi fisik dan keanekaragaman budaya serta adat yang perlu dilestarikan. Presiden Jokowi mengatakan bahwa rakyat Papua harus secara aktif diikutsertakan dalam membangun tanah Papua. Sehingga, birokrasi akan lebih efektif sesuai kondisi fisik di masing masing daerah di Papua dengan menjamin hak-hak adat istiadat setempat.
Pengkaderan di setiap desa juga perlu dispesifikan pengelolaan data dan juga informasi dasar di kampung dapat dilakukan secara efektif. Dampaknya, akan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi mereka untuk semakin memberdayakan anak-anak asli di Tanah Papua, sehingga mereka juga bisa memiliki pendapatan. Dengan begitu, percepatan pembangunan yang digencarkan oleh Pemerintah RI akan benar-benar mampu dirasakan dampak baiknya oleh seluruh masyarakat.
Keinginan kuat Pemerintah, yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan dukungan kebijakan pembangunan yang adil bagi kepentingan masyarakat Papua, menjadi modal utama pembangunan kesejahteraan Tanah Papua. Semua hal itu sudah tersaji pada era Kabinet Indonesia Maju. Dengan demikan, Papua dapat segera menjadi wilayah yang maju secara ekonomi maupun SDM, dengan kehidupan masyarakat yang sejahtera.
