Oleh: Enaro Kaisepo*
Pembangunan di Papua, khususnya dalam konteks pembangunan industri, menjadi perhatian utama pemerintah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kunjungan kerja Presiden ke Papua pada tanggal 23 November 2023 menandai langkah-langkah nyata yang diambil untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan di wilayah tersebut.
Presiden Joko Widodo memulai kunjungannya dengan menghadiri Puncak Acara Sail Teluk Cendrawasih Tahun 2023 di Kawasan Pantai Semau, Kabupaten Biak Numfor, Papua. Dalam sambutannya, beliau menyoroti potensi kekayaan alam yang melimpah di Papua dan menyatakan harapannya bahwa acara tersebut dapat memperkenalkan Papua ke tingkat nasional dan internasional. Menurutnya, hal ini akan menjadi dorongan untuk meningkatkan jumlah wisatawan, event kreator, dan minat investor di Papua.
Pentingnya konektivitas dan infrastruktur di Papua menjadi fokus utama Presiden, yang diakui melalui pernyataannya tentang sulitnya aksesibilitas di wilayah tersebut. Dalam peresmian Bandara Siboru dan Bandara Douw Aturure, Fakfak, Jokowi menggambarkan perubahan positif dalam situasi aksesibilitas Papua. Dia melihat bahwa pembangunan di Papua semakin berkembang, dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kegiatan tersebut, fasilitas dan sarana transportasi yang lebih baik sangat diperlukan.
Langkah konkrit dalam membangun konektivitas di Papua terlihat melalui pembangunan Bandara Siboru dan Bandara Douw Aturure. Presiden Jokowi yakin bahwa keberadaan dua bandara ini akan meningkatkan konektivitas di Papua, membuka akses udara dari wilayah Papua Barat ke berbagai daerah seperti Timika, Kaimana, Amahai, hingga Bintuni. Jokowi juga mendorong pemerintah daerah dan masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas bandara dengan baik, memperkenalkan potensi dan destinasi wisata Papua kepada masyarakat luar, khususnya wisatawan.
Puncak kunjungan Presiden Jokowi adalah peresmian Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Dalam sambutannya, Jokowi menjelaskan bahwa pembangunan kawasan industri pupuk di Papua dipilih karena dekat dengan sumber pasokan gas, dan ke depannya dapat mendukung rencana besar pembangunan lumbung pangan di Papua. Proyek ini diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pupuk di Papua tetapi juga dapat menopang kebutuhan pupuk di wilayah timur Indonesia, seperti Maluku dan Maluku Utara.
Presiden menekankan bahwa pembangunan industri pupuk di Papua bukan hanya sekadar proyek infrastruktur, tetapi bagian dari strategi besar Indonesia dalam menegakkan kedaulatan pangan. Dalam situasi ketidakpastian global, terutama terkait dengan konflik internasional, memiliki sumber daya pangan yang mandiri menjadi krusial. Presiden Jokowi menyadari bahwa ancaman krisis pangan global dapat mempengaruhi Indonesia, dan oleh karena itu, langkah-langkah seperti pembangunan pabrik pupuk di Papua dianggap sebagai strategi untuk mengantisipasi risiko tersebut.
Pembangunan pabrik pupuk di Fakfak, Papua Barat, dinilai memiliki dampak positif dalam menekan disparitas harga pupuk yang selama ini terjadi dengan di Pulau Jawa. Dengan adanya pabrik pupuk di Papua, diharapkan kebutuhan pupuk di wilayah tersebut dapat terpenuhi dengan harga yang lebih terjangkau, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan sektor pertanian di Papua. Selain itu, proyek ini juga membuka peluang untuk meningkatkan ekspor pupuk urea Indonesia ke negara-negara pasifik, seperti Papua Nugini dan Kepulauan Solomon.
Presiden Jokowi menekankan bahwa pembangunan industri pupuk di Papua bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas tanaman seperti padi, tebu, dan jagung. Pupuk dianggap sebagai elemen penting dalam menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil pertanian di Papua.
Dengan investasi sekitar Rp30 triliun, pabrik pupuk ini diharapkan memiliki kapasitas produksi hingga 1,15 juta ton pupuk urea dan 825 ribu ton amonia setiap tahunnya. Targetnya adalah menyelesaikan konstruksi dalam waktu 5 tahun ke depan. Keberhasilan proyek ini diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan Indonesia dengan menyediakan 4,5 hingga 5 juta ton atau 70-80% dari kebutuhan pupuk urea nasional pada tahun 2038.
Pentingnya proyek ini juga ditekankan dalam konteks pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Papua. Presiden menganggap bahwa ini adalah kesempatan baik bagi generasi muda di Papua untuk ikut serta dalam pembangunan industri pupuk dan secara aktif berkontribusi pada pengembangan ekonomi daerah mereka.
Dalam keseluruhan, pembangunan di Papua, terutama pembangunan industri pupuk, bukan hanya sekadar upaya untuk meningkatkan infrastruktur dan ekonomi di wilayah tersebut. Ini adalah bagian dari strategi besar pemerintah Indonesia untuk menjaga kedaulatan pangan dan mengembangkan sektor pertanian secara mandiri. Langkah-langkah konkret seperti pembangunan bandara, infrastruktur transportasi, dan pabrik pupuk menunjukkan komitmen pemerintah untuk membawa Papua ke tingkat nasional dan internasional, memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan, serta membuka peluang baru bagi pembangunan ekonomi dan SDM di wilayah tersebut.
*Penulis merupakan mahasiswa Papua tinggal di Surabaya
