Oleh: Nana Gunawan *)
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog telah menerima masuknya 3.500 ton beras impor yang berasal dari Kamboja. Kebijakan impor ini patut diapresiasi karena untuk menguatkan cadangan beras pangan dari Pemerintah. Dengan adanya impor beras diharapkan jumlah cadangan stok beras Pemerintah aman hingga tahun 2024 sehingga dapat membantu mempertahankan stabilitas harga beras di masyarakat.
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog), Mokhamad Suyamto mengatakan bahwa jumlah cadangan stok beras Pemerintah yang dikuasai bulog sudah dipastikan aman hingga tahun depan. Hal ini tak terlepas dari penambahan impor beras yang dilakukan Pemerintah sebanyak 1,5 juta ton.
Di tengah situasi yang sulit ini, Suyamto menambahkan bahwa pihaknya telah berhasil mendapatkan kontrak sebesar 1 juta ton beras dari kuota tambahan penugasan importasi beras Pemerintah. Pelaksanaan importasi pun akan tetap dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyaluran dalam negeri sehingga tidak terjadi penumpukan di gudang-gudang Bulog.
Adapun stok beras yang berada di Gudang Bulog saat ini sebanyak 1,45 juta ton. Penambahan impor dari Pemerintah terhadap negara-negara tetangga akan memperkuat kebutuhan penyaluran beras sampai dengan tahun depan.
Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar merupakan negara dengan produksi beras terbanyak sehingga Pemerintah menekan kontrak importasi di keempat negara tersebut. Selain itu, Pemerintah juga telah bekerja sama dengan India, Kamboja maupun negara lain yang memungkinkan dan memenuhi syarat untuk menekan kontrak importasi beras. Suyamto mengatakan terkait asal negara impor, pihaknya akan terus melakukan pemantauan secara intensif terkait proses importasi beras dengan negara-negara tersebut serta memantau harga beras saat ini.
Masuknya 3.500 ton beras asal Kamboja merupakan langkah cepat Pemerintah dalam menguatkan cadangan pangan beras. Targetnya, total sebanyak 10.000 ton beras Kamboja akan masuk ke Indonesia secara bertahap. Masuknya impor beras ini merupakan salah satu hasil dari pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Manet pada 04 September 2023 lalu yang saling bersepaham tentang ketahanan pangan.
Terdapat total 140 kontainer dari Kamboja dengan muatan yang berisikan beras sebanyak 25 ton perkontainer yang masuk ke Indonesia. Dengan total jumlah 3.500 ton beras asal Kamboja tersebut telah diambil sampel pengecekan oleh Badan Karantina Indonesia guna memastikan aspek keamanan dan mutu pangannya.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pertama kalinya Kamboja mengirimkan berasnya setelah adanya Memorandum of Understanding (MoU) sejak 11 tahun lalu, dan di era Pemerintahan Jokowi yang bisa mengeksekusi MoU tersebut. Hasilnya, saat ini beras dari Kamboja bisa masuk ke Indonesia dengan kualitas yang sangat baik.
Arief Prasetyo Adi pun menambahkan bahwa stok beras ini hanya untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang harus dimiliki oleh Perum Bulog. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang meminta bantuan pangan beras untuk masyarakat agar terus dilanjutkan sampai stok beras di Bulog aman hingga tahun depan dengan besaran stok minimal 1 juta ton beras.
Kedatangan stok beras dari luar negeri, khususnya Kamboja merupakan langkah Pemerintah yang telah dipertimbangkan secara seksama dan komprehensif. Arief memastikan penggunaan beras impor hanya diperuntukkan ke program-program Pemerintah dalam rangka intervensi pasar dan dalam rangka bantuan sosial ke masyarakat.
Tentunya, ketersediaan pangan dalam negeri harus dinomor satukan dan mengutamakan produksi dalam negeri. Namun, Bapanas telah melihat dan mengkalkulasi neraca pangan tahun ini dan memutuskan untuk melakukan pengadaan (impor) dari luar negeri agar ketersediaan beras di Indonesia tidak mengalami kelangkaan.
Sedangkan, Perusahaan Umum (Perum) Bulog Kantor Wilayah Jawa Tengah telah menerima 7.000 ton alokasi impor beras dari Kamboja yang diadakan Pemerintah Pusat. Kepala Kanwil Bulog Jawa Tengah, Akhmad Kholisun mengatakan total impor dari Kamboja yaitu 10.000 ton beras. Dari jumlah tersebut, 3.000 ton di antaranya dialokasikan untuk Sumatera Utara, sementara sisanya untuk Jawa Tengah melalui Pelabuhan Tanjung Mas.
Beras asal Kamboja ini bagian dari sisa kuota beras impor untuk menambal cadangan beras nasional, lantaran beras ini dapat dimanfaatkan untuk bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau program Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) yang dapat dijual langsung kepada konsumen.
Melihat hal itu, Arief menegaskan bahwa menjelang Pemilu fokus Pemerintah adalah menjaga stok pangan yang ada. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerawanan pangan di sejumlah daerah, tidak hanya di Jawa Tengah saja. Selain itu, pihaknya bersama dengan Bulog-bulog di tiap daerah akan menjaga stok di atas satu juta ton agar tidak terjadi kenaikan harga.
Dengan begitu, masyarakat tidak perlu khawatir karena Pemerintah melalui Bulog telah melakukan langkah sigap menjamin kebutuhan dan ketersediaan beras di masyarakat dengan harga terjangkau. Pemerintah juga akan konsisten melakukan pemantauan secara terus menerus agar stok dan harga beras tetap terkendali.
*) Penulis merupakan Pengamat Ekonomi, Pershada Institut.
